Memaknai Pengorbanan Ibrahim dalam Konteks Kebijakan Publik

Opini | Achmad Nur Hidayat – Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik, UPN Veteran Jakarta

Apa yang harus dikorbankan oleh seorang pemimpin demi rakyatnya?

Di tengah hiruk-pikuk pemberitaan elit kekuasaan, kepentingan ekonomi elite, dan perumusan kebijakan yang seringkali jauh dari denyut nadi rakyat, pertanyaan itu menggantung di udara seperti azan yang memecah subuh: jernih, tajam, dan mendesak.

Pengorbanan Ibrahim — sosok nabi yang mewakili keberanian menundukkan ego dan menyerahkan yang paling dicintai kepada kehendak ilahi — bukan hanya kisah spiritual semata.

Ia adalah refleksi tentang bagaimana kekuasaan seharusnya digunakan: tidak untuk melanggengkan kepentingan diri atau golongan, melainkan untuk tunduk kepada nilai-nilai ketuhanan, keadilan, dan kemanusiaan.

Namun, apakah negara, sebagai entitas berkuasa, memiliki kapasitas untuk “berkorban” seperti Ibrahim?

Ibrahim dan Negara: Antara Cinta, Kekuasaan, dan Ujian

Ibrahim diperintahkan untuk mengorbankan Ismail — anak yang lahir setelah penantian panjang, lambang cinta dan harapan.

Perintah itu melampaui logika manusiawi. Tapi Ibrahim, dengan keikhlasan dan keberanian spiritual, membuktikan bahwa ketaatan pada nilai luhur mengalahkan keterikatan pada hasrat pribadi.

Kita tahu, pengorbanan itu akhirnya tidak dilakukan secara fisik. Tuhan “mengganti” Ismail dengan domba kibas, namun “mengukuhkan” pengorbanan itu sebagai puncak kepatuhan dan keikhlasan.

Sekarang mari kita bayangkan: jika Ibrahim adalah negara, dan Ismail adalah kekuasaan, aset, atau kepentingan elite, maka apakah negara bersedia “mengorbankan” Ismail demi nilai-nilai ilahiah dan kemanusiaan?

Inilah tantangannya. Dalam ranah kebijakan publik, pengorbanan bukanlah soal menumpahkan darah, melainkan tentang melepaskan privilese, menunda kepentingan ekonomi, atau bahkan menolak proyek besar yang secara politis menguntungkan tetapi menyengsarakan rakyat kecil.

Dalam tafsir ini, ujian bagi pemimpin dan institusi negara adalah: mampukah mereka, seperti Ibrahim, tunduk pada panggilan moral dan keadilan, alih-alih mempertahankan apa yang paling mereka cintai — kekuasaan, keuntungan, dan kontrol?

Negara dan “Ismail-Ismail” Kekuasaan

Bayangkan sebuah bendungan yang akan menenggelamkan desa adat.

Atau proyek infrastruktur yang menggusur ribuan rumah rakyat kecil demi jalan tol yang lebih cepat.

Atau subsidi energi yang dicabut demi “efisiensi fiskal,” tapi mengorbankan daya beli kaum miskin.

Semua itu adalah “Ismail” negara — anak kandung dari kebijakan pembangunan.

Meninggalkan proyek-proyek itu seringkali dianggap mustahil, bahkan “kafir” dalam logika pembangunan.

Tapi mungkin justru di situlah ujian moralnya.

Seperti Ibrahim, negara dihadapkan pada pilihan yang menyakitkan: melanjutkan proyek demi reputasi, pertumbuhan, atau rating utang, atau menyudahinya demi keadilan sosial, pelestarian komunitas adat, atau keselamatan ekologis?

Dan seperti Ibrahim, negara seharusnya memiliki keberanian untuk memilih yang kedua.

Visi Kepemimpinan yang Bertuhan dan Berkeadilan

Ibrahim bukan sekadar nabi. Ia adalah simbol dari kepemimpinan profetik: seorang pemimpin yang tidak hanya berorientasi pada hasil duniawi, tetapi pada kemuliaan nilai.

Dalam terminologi kebijakan publik, ini bisa diterjemahkan sebagai value-based governance — tata kelola yang tidak semata-mata berbasis efisiensi, tetapi berakar pada nilai-nilai moral, etik, dan spiritual.

Artinya, perumusan kebijakan seharusnya berangkat dari kesadaran bahwa rakyat bukan objek, tapi subjek.

Kemiskinan bukan masalah statistik, tetapi luka kemanusiaan.

Subsidi bukan beban fiskal, tetapi manifestasi cinta sosial. Dan keberpihakan pada yang lemah khususnya kelas menengah yang paling menderita akhir-akhir ini, bukan ancaman bagi pembangunan, melainkan fondasi keberlanjutannya.

Dalam konteks ini, pengorbanan Ibrahim mengingatkan kita: pemimpin sejati bukan yang mampu memaksimalkan manfaat untuk dirinya atau golongannya, tapi yang rela kehilangan demi terwujudnya keadilan yang lebih luas.

Seorang presiden, menteri, atau kepala daerah, ketika memutuskan untuk menolak investor yang ingin menambang di wilayah adat demi menjaga harmoni komunitas, sejatinya sedang “mengorbankan Ismail”-nya.

Keadilan Sosial: Bukan Retorika, Tapi Jalan Penghambaan

Seringkali dalam diskursus kebijakan publik, keadilan sosial hanya hadir sebagai jargon.

Padahal dalam semangat pengorbanan Ibrahim, keadilan adalah bentuk tertinggi dari penghambaan.

Tuhan tidak memerintahkan Ibrahim untuk menyiksa diri, tetapi untuk tunduk kepada nilai.

Maka, ketika negara menindas buruh demi iklim investasi, atau menutup akses pendidikan bagi anak miskin demi efisiensi anggaran, maka sesungguhnya negara telah gagal meneladani Ibrahim.

Keadilan sosial bukan soal distribusi aset semata, melainkan tentang keberanian untuk melihat rakyat sebagai sesama, bukan sebagai statistik.

Ketika seorang pengambil kebijakan lebih takut kehilangan kepercayaan pasar daripada kehilangan kepercayaan rakyat, ia telah menjadikan “pasar” sebagai tuhan barunya.

Ibrahim mengajarkan sebaliknya: bahwa kekuasaan hanyalah sarana. Bahwa beriman kepada Tuhan berarti juga berani memperjuangkan hak-hak mereka yang tak bersuara, anak yatim, janda miskin, petani kecil, buruh kontrak, nelayan, dan semua yang selama ini dipinggirkan dari meja kebijakan.

Negara yang Mengabdi: Wujud Modern dari Pengorbanan

Pengorbanan Ibrahim bukan perintah untuk menyakiti, melainkan panggilan untuk memuliakan.

Maka negara yang meneladani Ibrahim bukan negara yang menghukum rakyatnya dengan kebijakan menyakitkan demi menyenangkan pasar.

Bukan negara yang berlindung di balik birokrasi dingin untuk menghindari tanggung jawab moral.

Tapi negara yang dengan jernih, penuh kasih, dan berani, mengatakan: “kami memilih jalan sulit, demi kalian.”

Contoh pengorbanan ini bisa dalam bentuk penghentian proyek tambang yang merusak lingkungan dan memiskinkan masyarakat adat.

Menunda pembangunan Ibu Kota baru demi fokus pada peningkatan layanan dasar di daerah tertinggal atau bahkan menolak intervensi oligarki dalam perencanaan APBN.

Apakah mungkin? Tentu saja. Asalkan negara bersedia “meletakkan pisaunya”, seperti Ibrahim meletakkan pisaunya atas perintah Tuhan, ketika sudah terbukti bahwa ia lulus ujian moral itu.

Menghidupkan Ibrahim dalam Sistem Negara

Kisah Ibrahim bukan untuk dikagumi, tapi untuk dihidupi.

Terutama oleh mereka yang memegang kendali atas nasib banyak orang: para pengambil kebijakan.

Dalam konteks negara, pengorbanan bukan berarti negara menyakiti diri sendiri, melainkan berani mengalah demi kebaikan yang lebih besar.

Demi nilai yang lebih tinggi. Demi rakyat yang lebih lemah.

Tugas negara bukan hanya mengatur, tapi mengabdi.

Pengabdian yang tulus, sebagaimana ditunjukkan Ibrahim, selalu menuntut pengorbanan.

Maka saat Iduladha dan tiga hari-hari setelahnya, alangkah elok jika para pemimpin kita tidak hanya menyembelih hewan kurban yang disebar di seluruh kota/kabupaten sebagai simbol, tapi juga menyembelih ego kebijakan, hasrat akan pujian pasar, dan kecintaan berlebihan pada pertumbuhan ekonomi semu yang dibangun di atas penderitaan rakyat kecil.

Sebab, jika pengorbanan Ibrahim adalah puncak penghambaan, maka pengorbanan negara adalah puncak keberpihakan.

Dan itu, sesungguhnya adalah ibadah yang paling utama.

END

*) Catatan Idul Adha Juni 2025 di kampung halaman