NUSANTARANEWS.co, Jakarta – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan program untuk menangani kenakalan remaja dengan mengirim anak-anak yang berperilaku nakal, seperti bolos sekolah, tawuran, atau melawan orang tua, ke kompleks militer untuk dibina selama 6 bulan hingga 1 tahun.
Program ini terinspirasi dari pendekatan di Tiongkok dan akan melibatkan kerja sama dengan TNI, dengan rencana dimulai Mei 2025.
Dedi Mulyadi mengatakan, masih ditemukan problem anak nakal yang tidak dapat ditangani orang tuanya. Bahkan, banyak orang tua yang mengaku tidak sanggup menangani kenakalan anak sehingga menjadi perhatian Dedi.
“Misalnya gini, anak udah rajin minum eximer, itu kan susah. Sudah rajin minum ciu, susah, sudah pakai narkoba, susah. Itu orang tuanya bisa habis duitnya,” ujar Dedi, Jumat (25/4/2025) malam.
Dedi mengatakan, orang tua yang kesulitan mendidik anaknya dapat menghubungi koordinator setempat, seperti koramil, untuk menyerahkan anak mereka secara sukarela.
Tujuannya adalah membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab, bukan memaksa menjadi militer.
Namun, kebijakan ini menuai pro dan kontra, dengan beberapa pihak mempertanyakan efektivitasnya berdasarkan penelitian yang menunjukkan wajib militer tidak selalu mengurangi kenakalan remaja
Dedi mengaku, beberapa kali turut menangani anak yang kecanduan obat hingga depresi, bakar rumah, dan pengancaman terhadap orang tuanya. Akibat tindakan anak tersebut, orang tua tidak sanggup menangani tindakan anak yang berperilaku nakal.
Untuk mengatasinya, kata Dedi, diperlukan metode khusus.
“Nah itu kan diperlukan metodologi, selain metodologi kedokteran, kemudian psikologi, kemudian sosiologi kehidupannya, termasuk juga pola pendekatan militer,” jelas Dedi.
Dedi mencontohkan, Tiongkok telah menerapkan metode pola pendekatan militer terhadap kenakalan anak. Usai mendapatkan metode militer, anak tersebut memiliki harapan, energik untuk kehidupan masa depan.
“Kalau saya lihat, saya bicara dengan orang tua itu tepuk tangannya kenceng banget, artinya memang sudah menjadi keresahan ya,” terang Dedi.
Kebijakan ini menuai pro dan kontra, dengan beberapa pihak mempertanyakan efektivitasnya berdasarkan penelitian yang menunjukkan wajib militer tidak selalu mengurangi kenakalan remaja
Dedi menekankan, metode pola pendekatan militer tidak serta merta anak diwajibkan militer. Orang tua yang tidak sanggup mendidik anak, akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan nantinya akan dilakukan metode tersebut.
[Jgd/red]
