NUSANTARANEWS.co, Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto yang membatalkan larangan penjualan LPG 3 kg di tingkat pengecer.
Keputusan tersebut, menurut Anindya, sangat bijak karena mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat, terutama pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah [UMKM]
“Intinya, niat awalnya adalah mengurangi subsidi. Namun, yang tak kalah penting adalah kesejahteraan masyarakat. Ini bukan sekadar ilmu ekonomi, tetapi juga seni mencari keseimbangan,” ujar Anindya di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (5/2/2025), dikutip dari investortrust.id.
Keputusan ini, kata Anindya, dinilai memberikan kepastian bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM yang sangat bergantung pada LPG 3 kg sebagai sumber energi utama.
Anindya menyebut, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan pemerintah adalah memastikan subsidi LPG dapat dikelola lebih efektif dan sehat secara fiskal.
“Karena yang penting, masyarakat bisa mendapatkan sumber energi untuk kelangsungan hidupnya. Tugas pemerintah dan Kadin mendukung penuh, bagaimana subsidi ini bisa dibiayai dengan sehat. Ini bisa dicapai dengan meningkatkan investasi dan memperbaiki neraca perdagangan,” tambahnya.
Melansir dari investortrust.id, meski pembatalan pembatasan LPG 3 kg menjadi kabar baik bagi masyarakat, tetapi sejauh ini ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG cukup besar. Data 2023 menunjukkan, produksi LPG nasional hanya mencapai 1,98 juta metrik ton, sedangkan impor mencapai 6,9 juta metrik ton, yang berarti 79,9% dari konsumsi nasional masih bergantung pada impor.
Sementara itu, impor LPG setiap tahun menelan biaya lebih Rp 60 triliun. Adapun subsidi yang diberikan sering kali tidak tepat sasaran. Banyak LPG bersubsidi justru dikonsumsi kelompok yang seharusnya tidak berhak, sehingga efektivitas program subsidi masih menjadi perdebatan.
Selain itu, peningkatan investasi dan perbaikan neraca perdagangan dinilai sebagai langkah tepat untuk memastikan subsidi tetap berjalan tanpa membebani APBN.
Anindya juga memastikan peran Kadin untuk lebih giat dalam menyukseskan program tersebut.
“Karena tidak serta merta bahwa subsidi dilakukan, tetapi tidak dilakukan kemudahan investasi yang baik. Jadi saya rasa kita harus mendukung dan itu baik, karena bagaimana pun juga tujuan akhir suatu negara membuat kesejahteraan bagi masyarakat,” tutup Anindya. (C-13)
[nug/red]
