Catatan D. Supriyanto Jagad N *)
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ia ingin agar pemerintahannya bersih dari penyelewengan, manipulasi dan kongkalikong. Hal itu disampaikan Prabowo sebelum bertolak ke luar negeri.
“Khusus dalam upaya besar kita untuk menciptakan pemerintahan bersih dari penyelewengan ketidakefisiensi, bersih dari manipulasi, bersih dari kongkalikong dari pihak lain,” kata Prabowo di Halim Perdanakusuma Jakarta, Jumat, (8/11/2024).
Ketegasan sikap Presiden Prabowo Subianto, menunjukkan komitmen beliau dalam membereskan praktik-praktik penyelewengan, praktik kongkalingkong, manipulasi yang berpotensi terjadinya perilaku koruptif yang merugikan negara.
Saya teringat akan pidato perdana Prabowo Subianto yang berapi-api dalam acara pelantikannya sebagai Presiden 2024-2029 di Kompleks Parlemen Senayan 20 Oktober lalu, sungguh ada banyak harapan yang muncul di benak rakyat Indonesia.
Dalam masalah korupsi, misalnya, Prabowo tanpa ragu menyampaikan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Bahkan, Prabowo dua kali menggarisbawahi soal penanganan korupsi ini di sepanjang pidatonya yang penuh semangat.
“Saya sudah katakan, kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi, dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi, insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan,” katanya yang disambung dengan penekanan pentingnya pemimpin memberikan contoh berperilaku “bersih”.
Sebagian besar rakyat tentu sepakat bahwa komitmen tegas Prabowo itu menjadi awal yang penting dalam perjalanan panjang pemberantasan korupsi di negeri ini.
Terlebih jika melihat rapor soal korupsi Indonesia pada 2024 “belum membaik secara signifikan”. Mengutip Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2024 sebesar 3,85 pada skala 0 sampai 5. Angka itu lebih rendah dibandingkan capaian 2023 yang sebesar 3,92.
Terlepas dari angka-angka itu, penindakan korupsi dalam beberapa tahun terakhir patut juga diapresiasi. Beberapa kasus besar diungkap oleh lembaga hukum kita, baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kejaksaan Agung.
Ada gurat rasa kecewa dan kesedihan mendalam dari Presiden Prabowo terhadap perilaku koruptif yang telah begitu melekat dalam birokrasi.
“ Uang rakyat, harus untuk rakyat,” tegas Prabowo
Prabowo menekankan komitmen untuk melawan praktik penggelapan dana publik dengan berbagai langkah strategis, termasuk menciptakan sistem pemerintahan yang transparan.
Baginya, uang publik merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk dirampas oleh oknum pejabat yang serakah.
Dalam visi dan misi Prabowo-Gibran, mencantumkan pemberantasan korupsi sebagai bagian dari salah satu dari delapan “Asta Cita” dan 17 program prioritas. Untuk melawan praktik-praktik korupsi, Prabowo secara tegas memberi dukungan terhadap penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan memberikan sumber daya yang memadai.
Sejak pemerintahan Orde Baru hingga sekarang, Indonesia belum beranjak dari peringkat tertinggi negara terkorup di dunia. Aparat pemerintah, termasuk aparat hukum yang seharusnya menjadi penegak hukum, justru ikut terlibat di dalamnya.
Menurut The Asian Post Research, yang ditulis kembali di Infobank, untuk mencegah kebocoran keuangan negara baik dari sisi penerimaan maupun belanja, Presiden Prabowo Subianto perlu melakukan empat langkah ini sebagai bentuk komitmen untuk membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi.
Satu, mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) untuk mengembalikan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemerintahan Jokowi nyata-nyata telah melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi UU KPK dilakukan pada 2019 yang telah mencederai rasa keadilan publik karena menguntungkan koruptor, mafia peradilan, oligarki, dan pebisnis yang tidak patriotik. Jokowi pernah berjanji akan mengeluarkan Perppu namun ingkar janji sampai lengser dari kursi presiden.
Dua, mengeluarkan Perppu yang mewajibkan semua pegawai pemerintah dari lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif, untuk mengisi Laporan Harya Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) secara benar dan bisa diperiksa bukti kewajarannya kemudian bisa disita hartanya apabila tidak bisa dibuktikan kewajarannya. Perppu bisa menjadi jalan keluar untuk merevolusi mental para penyelenggara negara yang tidak dikenai sanksi hukum serta belum ada undang-undang (UU) Pembuktikan Terbalik.
Tiga, membuat peraturan melalui menteri keuangan yang mewajibkan audit tahunan semua perusahaan yang berpeluang melakukan transfer pricing diaudit oleh auditor eksternal untuk mendapatkan status “wajar tanpa syarat”. Hal itu akan menutup kebocoran penerimaan negara sehingga neraca transaksi berjalan dan APBN akan positif, cadangan devisa meningkat, dan stabilitas nilai tukar terjaga dengan baik.
Empat, membuat Keputusan Presiden (Keppres) yang mewajibkan semua kementerian dan badan negara termasuk lembaga pemerintahan daerah melakukan perencanaan dan anggaran yang dikonsolidasikan di bawah lembaga perencanaan dan anggaran pusat, kemudian dimonitor secara ketat baik jadwal maupun pengeluaran-pengeluaran biayanya.
Empat tindakan tersebut akan membangun keyakinan publik bahwa Presiden Prabowo akan mampu mewujudkan ambisinya dengan menghilangkan penyakit utama yang diidap oleh perekonomian yaitu korupsi.
Tekad Prabowo Indonesia harus bersih dari oknum-oknum pelaku korupsi yang menyusahkan rakyat harus kita dukung penuh.
Presiden Prabowo menginginkan, Indonesia bersih agar bisa naik level menjadi negara maju. Sebab, tidak ada negara yang dapat maju jika pemerintahannya tidak bersih dari korupsi.
“Tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintah yang bersih. Karena itu saya bertekad, saya bertekad memimpin pemerintahan Republik Indonesia yang bersih,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya dalam deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia, di kawasan Senayan, Jakarta, Sabtu (2/11/2024).
Mari kita saling bekerjasama, membantu Presiden Prabowo dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah, gemah ripah loh jinawi, toto titi tentrem kerto raharjo.
*) Pekerja Media, Penikmat Kopi Pahit
