NUSANTARANEWS.co, Ambon – Pemerintah Provinsi Maluku melalui BPBD Provinsi Maluku telah menyalurkan bantuan kepada dua kabupaten yang terkena dampak gempa bumi beberapa waktu lalu, yakni Kabupaten MBD dan Kabupaten KKT.
Hal ini disampaikan Anggota DPRD Provinsi Maluku Anos Yermias, kepada wartawan di kantor DPRD Maluku karang panjang Ambon Selasa (24/1/2023)
Menurutnya, Dua Kabupaten yang terkena dampak gempa bumi oleh pemerintah provinsi Maluku melalui kepada BPBD, Ir, Ismail Usemahu, MT, sudah menyalurkan bantuan kesana, kami mendapat informasi dari kepala BPBD saat kami berkoordinasi waktu gempa bumi terjadi agar disalurkan bantuan dan lewat koordinasi yang dibangun oleh Kepala BPBD, mendapat perintah dari Gubernur Maluku, Drs Murad Ismail sehingga bantuan telah disalurkan.
Meskipun bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi Maluku masih jauh dari apa yang diharapkan masyarakat tapi paling tidak lewat bantuan itu turut membantu, harapnya.
Bantuan yang diberikan urai Yermias, diantaranya 2 ton beras, dan paket bantuan lain, namun sampai dengan hari ini kami juga belum mendapat laporan bay name bay adres. untuk itu nanti kita minta laporan dari Kepala BPBD Provinsi Maluku sehingga kita bisa mengetahui masyarakat yang terdampak gempa bumi apakah semua sudah mendapatkan bantuan atau belum.
Sampai saat ini lanjutnya, komisi III DPRD Provinsi Maluku yang bermitra langsung dengan BPBD belum mendapat laporan apakah nanti komisi akan mengagendakan untuk mendengar penjelasan dari BPBD, karena itu komisi III berencana akan melakukan ondespot ke KKT dan MBD.
Dijelaskan juga, Batas Tanggap darurat gempa bumi yang melanda MBD dan KKT adalah tanggal 25 Januari 2023, untuk itu kami sebagai wakil rakyat berharap bila ada warga masyarakat terdampak gempa belum yang mendapatkan bantuan, melalui camat setempat atau melalui BPBD Kabupaten agar segera melaporkan diri sehingga nantinya seluruh masyarakat yang terkena gempa bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah, ” Pintanya.
Terkait dengan kerusakan akibat gempa tambah Yermias, belum dilakukan rapat kerja dengan BPBD Provinsi Maluku sehingga kita belum mendapat gambaran apakah yang rusak rungan berapa, rusak berat berapa dan sterusnya.
Lebih lanjut dijelaskan, Indonesia dan Maluku rawan gempa, olehnya itu pemerintah daerah mulai dari Kabupaten, Provinsi sampai dengan nasional mulai
merencanakan anggaran tanggap darurat dan juga rekaferi atau rehabilitasi terhadap persoalan gempa yang terjadi, jujur saja banyak masyarakat kecewa ketika terjadi gempa rumahnya rusak tapi bantuan untuk penangan tidak jalan contohnya gempa yang melanda kota Ambon dan Maluku tengah sampai kini mereka yang terkena dampak belum juga mendapatkan bantuan.
Halima Rehatta.
