YOGYAKARTA, NUSANTARANEWS.co – Pemerintah Kota Yogyakarta bergerak taktis merumuskan strategi penguatan sektor pengungkit ekonomi perkotaan guna memperluas lapangan kerja. Langkah ini diambil sebagai respons atas Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di wilayah tersebut yang saat ini menyentuh angka 5,8 persen. Pemkot mengarahkan fokus pengembangan pada ceruk usaha berbasis digital, media, informasi, serta sektor pendidikan.
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menegaskan bahwa intervensi pada sektor ekonomi perkotaan modern mutlak diperlukan guna memicu akselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus menyerap angkatan kerja baru secara berkelanjutan. Menurutnya, ekosistem bisnis berbasis digital memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan untuk menggerakkan perekonomian daerah.
“Kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi maupun pengurangan angka pengangguran salah satunya bertumpu pada bagaimana kita mengoptimalkan bidang bisnis, media, informasi, serta sektor pendidikan,” ujar Hasto, dikutip Senin (9/11/2026).
Melalui hilirisasi dan penguatan sektor berbasis digital ini, Pemkot Yogyakarta optimistis ruang bagi tumbuhnya wirausaha baru akan semakin terbuka. Hal tersebut otomatis akan memicu peningkatan kebutuhan tenaga kerja yang relevan dengan dinamika aktivitas ekonomi perkotaan hari ini.
Paradoks Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran
Lebih jauh, Hasto memaparkan sebuah analisis menarik terkait indikator makro ekonomi kota. Ia menekankan bahwa angka pengangguran di Yogyakarta tidak serta-merta mencerminkan tingkat kesejahteraan atau kemiskinan masyarakat secara langsung. Faktanya, Kota Yogyakarta berhasil mempertahankan angka kemiskinan pada level yang relatif rendah, yaitu 6,14 persen, didukung oleh capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sangat tinggi di angka 89,53.
“Antara tingkat pengangguran dan angka kemiskinan itu sebetulnya tidak apple to apple, atau tidak selalu berkorelasi langsung,” jelas Hasto.
Ia mengingatkan bahwa indikator status bekerja seseorang harus ditinjau kembali dari sisi kualitasnya. Seseorang yang terdata bekerja belum tentu memiliki kecukupan jam kerja maupun kompensasi penghasilan yang memadai. Oleh karena itu, arah kebijakan penanggulangan pengangguran ke depan tidak hanya berfokus pada kuantitas penyerapan tenaga kerja, melainkan juga pada peningkatan kualitas pekerjaan dan kelayakan pendapatan yang diterima masyarakat.
Catatan Redaksi & Analisis Kinerja Ekonomi:
Strategi yang diusung oleh Wali Kota Hasto Wardoyo mencerminkan gaya kepemimpinan yang data-driven dan jeli melihat potensi wilayah. Kota Yogyakarta, dengan modal sosial IPM yang luar biasa tinggi (89,53), memang sudah selayaknya menggeser orientasi ekonominya ke arah knowledge-based economy (ekonomi berbasis pengetahuan) dan digitalisasi.
Tantangan TPT sebesar 5,8 persen merupakan sebuah dinamika perkotaan yang umum terjadi pada wilayah dengan tingkat pendidikan tinggi, di mana pencari kerja cenderung lebih selektif. Pilihan kebijakan Pemkot untuk menjadikan sektor digital, bisnis, media, dan pendidikan sebagai sektor pengungkit adalah langkah visioner yang sangat adaptif dalam mengonversi potensi SDM unggul Yogyakarta menjadi motor penggerak ekonomi yang berdaya saing global.
[NS/Rel]
