banner 728x250

Basuki Rahmat : Ada Prasangka Pabrikan Mengerjakan Dengan Tangan Orang Lain

 

NUSANTARA-NEWS.co, Banyuwangi – Tindak lanjut dari Koalisi Kontraktor Bersatu ( KKB ) berujung pada hearing di kantor DPRD Banyuwangi yang langsung diketuai oleh wakil ketua komisi IV DPRD Banyuwangi, Basuki Rahmat ( 26 – 1 – 2021 ).

Basuki Rahmat, ketua pimpinan rapat saat hearing bersama Koalisi Kontraktor Banyuwangi menjelaskan seusai berjalannya hearing

“Kadangkala ada prasangka atau praduga bahwasanya pabrikan ini mengerjakan dengan tangan orang lain atau pinjam CV, sehingga porsi rekanan lokal ini diambil oleh pabrikan tersebut,” kata Basuki Rahmat.

Ada dua persoalan terkait dengan hal ini, namun keduanya itu sifatnya yang sudah dilakukan oleh Dinas sudah sesuai dengan Undang – Undang kontruksi maupun Undang – Undang pengadaan barang dan jasa. Sifatnya adalah permohonan karena semangat dari pembahasan APBD kemarin adalah meningkatkan ekonomi dimasa pandemi.

Jadi pekerja yang sifatnya kontruksi diharapkan oleh salah satu dinas tadi membuat sebuah analisis tidak semua menggunakan pabrikan. Kalau dinas ngomong terkait dengan kualitas bangunan, umur bangunan yang sah sah saja cuma semangat untuk mengentaskan ekonomi masyarakat itu bagaimana, kalau semua menggunakan bahan pabrikan, otomatis masyarakat tidak banyak termanfaatkan untuk bekerja, imbuh Basuki.

Masih Basuki, dalam satu kegiatan ada bahan yang menggunakan pabrikan dan bahan manual, itu solusi awal yang diberikan oleh salah satu dinas. Kami sebagai Dewan sifatnya mengambil jalan tengah artinya perimbangan itu tetap harus dilakukan. Jika ngomong terkait kemajuan kontruksi dengan menggunakan bahan manual ini sudah tertinggal, tapi keberadaan pelaku pelaku jasa kontruksi yang menggunakan bahan manual masih banyak dan tidak bisa dianggap tidak ada, mereka harus diberi ruang

Sementara ditempat terpisah, M. Amrullah S.H, M.Hum, selaku kordinator KKB pertegas langkah yang akan diambil.

” Jika suara kita yang mewakili banyak orang tidak didengar, maka langkah kita akan gugat DPRD, Dinas terkait, dan bisa juga Bupati Banyuwangi akan turut kita gugat ke Pengadilan terkait barang pabrikasi,” ujarnya.

( Veri Kurniawan )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *