NUSANTARA-NEWS.co, Fakfak – Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak Agustinus Frans Rumere, SKM mengatakan, terkait kegiatan Rakor Teknis Nasional Percepatan Pencegahan Stunting, Membangun dan Memperkuat Komitmen Percepaan Stunting, yang dilaksanakan tanggal 21 sampai 22 Oktober 2020 lalu, stunting menjadi fokus perhtian pemerintah pusat, untuk percepatan penurunan dan pencegahan stunting di seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah fokus stunting.
” Kegiatan rapat koordinasi teknis nasional percepatan pencegahan stunting ini adalah wujud perhatian yang serius dari pemerintah pusat terhadap persoalan stunting di Indonesia. Di tingkat pusat sebagai penanggung jawab langsung adalah Wakil Presiden didampingi oleh beberapa kementerian dalam menyusun perencanaan anggaran dan program kegiatan konvergensi percepatan pencegahan stunting di seluruh Indonesia,” kata Frans Rumere, kepada wartawan Nusantara-news.co, di ruang kerjanya, Jumat (27/11/2020) siang.
Disampaikan Frans, lembaga -lembaga pemerintah dimaksud antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Bappenas.
” Oleh karena dalam pertemuan jarak jauh / zom meeting yang dilaksanakan secara on line ini melibatkan para pimpinan daerah tingkat provinsi, kabupaten dan seluruh OPD terkait tingkat Provinsi dan Kebupaten di seluruh Indonesia,” teragnya.
Di Kabupaten Fakfak kegiatan ini di pusatkan di Wintder Tuare dan di pimpin langsung oleh Bupati Fakfak di dampingi oleh Sekda, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Kepala Bappeda Litbang dan Kepala Dinas Kesehatan serta10 OPD terkait selaku Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Fakfak.
Pertemuan dilaksanakan selama dua hari. Oleh karena dalam situasi covid-19 sehingga pertemuan hari kedua tidak lagi terpusat di Wintder Tuare tetapi masing-masing OPD mengikuti secara terpisah dari tempat kerjanya.
” Harapan kami bahwa semua program kegiatan dan regulasi yang diturunkan dari pusat ke daerah dapat diimplementasikan dengan baik oleh seluruh OPD terkait sesuai dengan tupoksinya,” pungkasnya.
(Amatus Rahakbauw).
