Oleh, DR. Suriyanto. SH.,MH.,M.Kn
*) Praktisi Hukum/Akademisi/Ketum PWRI.
Jakarta, pernyataan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto yang menyebut pajak kekayaan untuk konglomerat masih memerlukan kajian menyeluruh telah melukai rasa keadilan rakyat Indonesia. Saat negara kekurangan penerimaan pajak hingga Rp514 triliun, pemerintah justru mengaku belum memiliki peraturan untuk memajaki orang sangat kaya. Pernyataan ini muncul di tengah rakyat kecil yang setiap hari dikejar pajak, dipotong gajinya, dan ditekan dengan berbagai kewajiban. Rakyat bertanya, jika konglomerat susah dipajaki, apakah rakyat kecil yang mudah ditindas harus terus menjadi korban.
Logika pemerintah menjadi terbalik dan sangat menyakitkan. Kepada rakyat kecil, negara selalu punya aturan yang tegas, sanksi yang cepat, dan petugas yang sigap. Warung yang telat lapor langsung didenda, pegawai yang gajinya pas-pasan langsung dipotong pajaknya setiap bulan, dan usaha mikro yang baru tumbuh langsung didatangi petugas. Tetapi kepada konglomerat, negara tiba-tiba menjadi ragu, menjadi lambat, dan mengaku belum punya aturan. Ada apa dengan cara berpikir pejabat pajak kita hari ini.
Jika pemerintah belum memiliki peraturan untuk memajaki konglomerat, pertanyaan yang paling tajam adalah mengapa peraturan itu tidak pernah dibuat. Indonesia sudah merdeka delapan puluh satu tahun, sudah memiliki belasan Menteri Keuangan dan belasan Dirjen Pajak, tetapi sampai hari ini tidak ada satu pun aturan pajak kekayaan yang berani menyentuh kelompok sangat kaya. Apakah negara ini memang tidak mampu membuat aturan, atau memang tidak mau membuat aturan karena takut kepada konglomerat. Rakyat berhak curiga, karena selama ini kekayaan alam Indonesia justru lebih banyak dinikmati segelintir orang.
Definisi kekayaan, penghasilan, dan aset yang disebut harus dikaji terlebih dahulu itu sesungguhnya bukan hal yang sulit. Semua negara maju sudah melakukannya. Prancis, Spanyol, Norwegia, dan Swiss sudah lama menerapkan pajak kekayaan dengan definisi yang jelas dan tegas. Aset berupa saham, properti mewah, rekening di luar negeri, pesawat pribadi, kapal pesiar, dan perusahaan cangkang semuanya bisa dijadikan objek pajak. Jika negara lain bisa, mengapa Indonesia selalu beralasan masih perlu kajian. Kajian yang tidak pernah selesai adalah cara paling halus untuk menolak keadilan.
Rakyat kecil tidak butuh kajian yang bertele-tele, rakyat butuh keberanian. Ketika pemerintah ingin menaikkan pajak pertambahan nilai, tidak perlu kajian bertahun-tahun, langsung diputuskan. Ketika pemerintah ingin memotong subsidi BBM, tidak perlu menunggu kajian menyeluruh, langsung diumumkan. Tetapi ketika yang akan dipajaki adalah konglomerat, tiba-tiba muncul seribu alasan, seribu kajian, dan seribu ketakutan. Perbedaan perlakuan inilah yang membuat rakyat merasa negara ini hanya kuat kepada yang lemah dan lemah kepada yang kuat.
Sektor tambang adalah contoh paling nyata dari ketidakberanian negara. Setiap tahun triliunan rupiah hasil nikel, batu bara, emas, dan tembaga keluar dari perut bumi Indonesia. Namun banyak perusahaan tambang yang melaporkan pajaknya sangat kecil, bahkan ada yang mengaku rugi padahal ekspornya terus berjalan. Praktik transfer pricing, penjualan melalui perusahaan di luar negeri, dan pengecilan royalti sudah menjadi rahasia umum. Jika Dirjen Pajak benar-benar berani, ia tidak perlu menunggu aturan pajak kekayaan, ia cukup menegakkan aturan yang sudah ada dan mengaudit total perusahaan tambang.
Sektor ekspor juga tidak kalah gelapnya. Banyak eksportir yang mencatat harga ekspor lebih rendah dari harga pasar dunia, selisihnya disimpan di luar negeri dan tidak pernah masuk ke Indonesia. Devisa hasil ekspor yang seharusnya kembali untuk membangun negeri justru mengendap di Singapura, Hong Kong, dan negara suaka pajak lainnya. Negara tahu, aparat tahu, dan Dirjen Pajak tahu, tetapi mengapa tidak ada tindakan yang tegas. Apakah karena pemilik perusahaan ekspor itu adalah orang-orang yang dekat dengan kekuasaan dan mampu mengendalikan kebijakan.
Usaha besar lainnya, mulai dari perkebunan sawit, properti, perbankan, hingga perusahaan digital multinasional, juga menikmati celah yang sama. Mereka memiliki konsultan pajak terbaik, mereka memiliki pengacara terbaik, dan mereka memiliki akses terbaik kepada pembuat kebijakan. Mereka bisa membayar pajak sangat kecil secara legal, tetapi sangat tidak adil. Di sisi lain, rakyat kecil tidak memiliki konsultan pajak, tidak memiliki pengacara, dan tidak memiliki akses kepada kekuasaan. Mereka hanya bisa pasrah ketika pajaknya dipotong dan usahanya diperiksa.
Pernyataan Dirjen Pajak ini juga menunjukkan kegagalan komunikasi publik seorang pejabat negara. Seorang pejabat yang dibayar dari uang rakyat seharusnya paham bagaimana cara berbicara di hadapan rakyat yang sedang susah. Ketika rakyat sedang diminta mengencangkan ikat pinggang, pejabat tidak boleh berkata kami belum punya aturan untuk memajaki orang kaya. Kalimat itu sama saja dengan berkata kepada rakyat, kalian saja yang bayar, orang kaya biar kami lindungi. Ucapan seperti ini sangat berbahaya karena merusak kepercayaan rakyat kepada negara.
Presiden Prabowo Subianto harus mengevaluasi dan mengganti pejabat yang tidak berpihak kepada rakyat dan tidak paham berbicara di publik. Presiden tidak boleh membiarkan pembantunya membuat blunder yang menyakiti hati rakyat. Seorang Dirjen Pajak harus memiliki keberanian moral, keberanian politik, dan keberanian intelektual untuk membela kepentingan negara. Jika seorang Dirjen Pajak hanya berani kepada rakyat kecil, tetapi takut kepada konglomerat, maka ia tidak layak memimpin Direktorat Jenderal Pajak.
Pemerintah harus segera membuktikan bahwa negara tidak takut kepada konglomerat. Langkahnya sangat jelas, pertama segera susun peraturan pajak kekayaan dengan target yang jelas dan waktu yang tegas, bukan kajian tanpa batas waktu. Kedua, audit total perusahaan tambang, eksportir, dan perusahaan besar yang selama ini diduga melakukan penghindaran pajak. Ketiga, buka data kekayaan pejabat dan konglomerat yang terafiliasi dengan kekuasaan. Keempat, berikan perlindungan kepada petugas pajak yang berani menindak perusahaan besar agar mereka tidak diintimidasi.
Menteri Keuangan yang cerdas tidak hanya berharap dari pajak rakyat kecil. Menteri Keuangan yang cerdas harus berani mencari uang dari tempat uang itu berada, yakni dari konglomerat, dari tambang, dari ekspor, dan dari usaha besar. Jika Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak hanya mampu menagih pajak kepada rakyat kecil, maka lebih baik mereka mundur dan memberikan kesempatan kepada sosok lain yang lebih berani dan lebih berpihak kepada rakyat. Negara ini tidak kekurangan orang pintar, yang kurang adalah orang berani.
Pajak yang adil adalah pajak yang memihak kepada yang lemah dan tegas kepada yang kuat. Rakyat kecil yang penghasilannya tidak cukup untuk hidup layak seharusnya dibebaskan, bukan dikejar. UMKM yang baru tumbuh seharusnya dibina, bukan ditakut-takuti dengan pemeriksaan. Sebaliknya, konglomerat yang menikmati kekayaan alam Indonesia harus membayar sesuai dengan keuntungan yang mereka peroleh. Itulah amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Jika pemerintah terus membiarkan ketidakadilan ini, maka kepercayaan rakyat akan runtuh dan stabilitas politik nasional akan terganggu. Rakyat yang merasa ditindas akan mencari cara untuk menghindari pajak, rakyat yang merasa tidak dihargai akan kehilangan semangat untuk berusaha, dan rakyat yang merasa dikhianati akan kehilangan kepercayaan kepada demokrasi. Kondisi ini jauh lebih berbahaya daripada kekurangan APBN sebesar Rp514 triliun, karena yang hilang bukan hanya uang, tetapi kepercayaan.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar soal pajak kekayaan, tetapi soal keberpihakan negara. Negara harus memilih, apakah akan berdiri bersama rakyat kecil yang jumlahnya ratusan juta, atau akan tunduk kepada segelintir konglomerat yang jumlahnya hanya puluhan orang. Jika negara memilih rakyat, maka gantilah pejabat yang takut kepada konglomerat, buatlah aturan pajak kekayaan yang tegas, dan tegakkan hukum tanpa pandang bulu. Hanya dengan cara itulah Indonesia bisa menjadi negara yang adil, kuat, dan benar-benar berpihak kepada seluruh rakyatnya












