Catatan Dr. Suriyanto Pd, SH.,MH.,M.Kn *)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan posisi kewajiban pemerintah, termasuk utang jangka pendek dan panjang, mencapai Rp 10.269 triliun pada akhir 2024.
Hal ini diungkapkan dalam penyampaian keterangan pemerintah terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN ΤΑ 2024 dalam Rapat Paripurna, DPR, Selasa (2/7/2025) lalu.
Beban utang pemerintah pada akhirnya akan menjadi beban bagi rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, beban utang ini dapat berujung pada kenaikan pajak atau pengurangan anggaran untuk pelayanan publik, sedangkan secara tidak langsung, dapat mempengaruhi harga barang dan jasa serta pertumbuhan ekonomi.
Uang rakyat dikorup puluhan ribu triliun, sementara bangun jalan tol hutang, LRT,MRT, kereta cepat semua hutang. Jika dihitung-hitung berapa sih bangun itu semua…?
Kalau dipikir, dimana kepinteran Presiden Jokowi, mari kita sama-sama bicara jujur, ini tulisan saya bukan mau menghujat atau merendahkan mantan pemimpin, tetapi saat ini rakyat menanggung hutang tersebut.
APBN devisit pajak segala pajak dinaikan oleh bendahara negara Srimuliyani, akhirnya rakyat dibuat susah oleh kebijakan tersebut. Saya bicara dan menulis secara bahasa akademik karena perbuatan oknum pemangku jabatan yang menyusahkan rakyatpun lebih dari preman pasar perbuatan dan kelakuannya.
Belum lagi kita bicara sumber daya alam yang melimpah, kenapa mesti hutang…hutang…terus, sekarang dididirikan Danantara katanya ada modal 11 ribu triliun tetapi juga mau ngutang.
Sebenernya orang-orang pinter katanya dikasih jabatan untuk ngurus rakyat tapi puluhan juta rakyat nganggur dan miskin.
Semua hanya banyak bicara beda eksen kerjanya, coba semua bekerja seperti KDM mungkin dalam waktu dekat NKRI ini berubah total.
Saya diluar pagar bukan mau mengusik pemerintah tetapi saya sebagai rakyat juga punya hak suara untuk bersuara, coba lihat para pembantu presiden apakah sudah benar bekerja untuk rakyat, bukan untuk partainya atau kelompoknya, lihat lah berbagai kebijakan para Menteri lama yang hanya membuat bingung rakyat.
Apakah bisa menjadi kenyataan ucapan Presiden Prabowo 6 tahun lalu Indonesia bubar tahun 2030 ini bisa terjadi jika dilihat fakta saat ini.
Beban utang yang tinggi bisa menghambat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mungkin harus memprioritaskan pembayaran utang daripada investasi yang lebih produktif. Selain itu, tingginya utang juga bisa memicu inflasi dan kenaikan harga baran
Jika pemerintah terlalu bergantung pada utang, ini bisa menciptakan ketergantungan yang berbahaya. Pemerintah mungkin kesulitan untuk keluar dari siklus utang jika tidak ada upaya serius untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu.
Utang pada akhirnya akan menjadi beban bagi rakyat. Ketika suatu negara berutang, baik utang domestik maupun utang luar negeri, beban pembayaran utang tersebut, termasuk bunganya, pada akhirnya akan ditanggung oleh rakyat melalui berbagai mekanisme seperti pajak dan pengurangan anggaran untuk program-program publik.
Peningkatan utang ini juga berdampak pada peningkatan beban pajak dan potensi pengurangan anggaran untuk program-program lain di masa depan.
Meskipun utang dapat menjadi alat untuk pembangunan dan pembiayaan program-program pemerintah, penting bagi pemerintah untuk mengelola utang secara bijaksana dan memastikan bahwa utang tersebut digunakan untuk kepentingan rakyat dan tidak menjadi beban yang berlebihan di masa depan
Untuk mengelola negara besar seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sosok pemimpin yang bekerja dengan hati nurani untuk rakyat dan bangsa.
Seorang pemimpin harus memiliki kesadaran moral yang kuat, bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab, serta selalu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
Hati nurani adalah suara batin yang memberikan penilaian baik atau buruk terhadap suatu tindakan. Seorang pemimpin yang bekerja dengan hati nurani akan menjadikan hati nurani sebagai panduan dalam setiap keputusan dan tindakannya, memastikan bahwa keputusannya tidak hanya rasional, tetapi juga bermoral.
Pemimpin yang bekerja dengan hati nurani akan selalu menempatkan kepentingan rakyat dan bangsa di atas segalanya. Mereka tidak akan tergoda oleh iming-iming materi atau kekuasaan yang dapat merugikan kepentingan umum.
Bekerja dengan hati nurani menuntut integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan. Seorang pemimpin harus jujur dalam perkataan dan perbuatan, serta memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
Dengan demikian, pemimpin yang bekerja dengan hati nurani adalah pemimpin yang memiliki integritas, moralitas, dan komitmen yang kuat terhadap kepentingan rakyat dan bangsa. Mereka adalah pemimpin yang dapat dipercaya, dihormati, dan dicintai oleh rakyatnya.
Salam NKRI
*) Praktisi Hukum, Ketua DPP Persatuan Wartawan Republik Indonesia
