Oleh Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta
Apakah kelas menengah Indonesia hanya akan diingat negara ketika mereka sudah turun kelas?
Pertanyaan ini perlu diajukan karena dalam banyak kebijakan ekonomi, kelas menengah kerap berada di ruang abu-abu.
Mereka tidak cukup miskin untuk masuk prioritas bantuan sosial, tetapi juga tidak cukup kuat untuk menghadapi kenaikan harga, bunga kredit, biaya pendidikan, dan tekanan pendapatan secara bersamaan.
Akibatnya, kelompok ini sering menjadi penyangga ekonomi nasional tanpa mendapatkan perlindungan yang sepadan.
Masalah utama Indonesia hari ini bukan semata apakah pertumbuhan ekonomi masih positif.
Masalah yang lebih mendasar adalah apakah pertumbuhan itu masih dirasakan oleh rumah tangga produktif yang selama ini menjadi penggerak konsumsi.
Pada triwulan I 2026, ekonomi Indonesia memang tumbuh 5,61 persen secara tahunan. Namun di balik angka itu terdapat catatan penting.
Pertumbuhan banyak ditopang oleh konsumsi pemerintah yang melonjak 21,81 persen, sementara secara kuartalan ekonomi justru terkontraksi 0,77 persen.
Ini artinya, ekonomi memang belum berhenti, tetapi mulai kehilangan daya dorong alamiahnya.
Ia seperti kendaraan yang masih berjalan karena terus didorong dari belakang, bukan karena mesinnya benar-benar bertenaga.
Dalam ekonomi nasional, mesin itu adalah konsumsi rumah tangga, dan konsumsi rumah tangga sangat bergantung pada kesehatan kelas menengah.
OECD telah memberi peringatan bahwa pertumbuhan Indonesia pada 2026 berisiko melambat ke 4,7 persen.
Penyebabnya antara lain kenaikan biaya energi, ketidakpastian kebijakan, serta pelemahan pasar kerja yang dapat menekan konsumsi dan investasi.
Peringatan ini tidak boleh dibaca sebagai angka teknokratis semata. Ia adalah alarm bahwa daya tahan ekonomi domestik sedang diuji.
Tekanan yang dirasakan kelas menengah tidak datang satu per satu. Ia datang bersamaan. BBM nonsubsidi naik, suku bunga meningkat, rupiah melemah, harga pangan bergerak naik, biaya sekolah menekan anggaran keluarga,
MinyaKita berisiko makin mahal, dan cicilan rumah atau kendaraan menjadi lebih berat.
Dalam situasi seperti ini, inflasi tahunan Mei 2026 sebesar 3,08 persen dengan inflasi inti 2,59 persen tidak sepenuhnya menggambarkan beban riil rumah tangga.
Bagi keluarga kelas menengah, inflasi bukan sekadar angka statistik. Inflasi adalah harga bensin yang naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter untuk Pertamax.
Inflasi adalah uang belanja dapur yang habis lebih cepat. Inflasi adalah orang tua yang menunda membeli buku anak.
Inflasi adalah cicilan yang terasa makin berat karena pendapatan tidak ikut naik. Inflasi adalah keputusan kecil setiap hari untuk mengurangi kualitas hidup sedikit demi sedikit.
Kelas Menengah Bukan Kelompok Kebal Krisis
Selama ini kebijakan sosial Indonesia terlalu sering membagi masyarakat dalam dua kotak besar, miskin dan tidak miskin.
Pembagian seperti ini terlalu sederhana. Di antara keduanya ada jutaan keluarga yang masih bekerja, masih membayar pajak, masih mencicil rumah, masih membiayai pendidikan anak, tetapi makin sulit mempertahankan standar hidupnya.
Kelas menengah adalah kelompok yang paling sering diminta mandiri, tetapi paling jarang diberi bantalan ketika ekonomi terguncang.
Mereka dianggap mampu karena punya pekerjaan, punya rekening bank, punya kendaraan, atau punya rumah cicilan.
Padahal banyak dari mereka sebenarnya hanya satu atau dua guncangan dari kondisi rentan.
Data BPS menunjukkan kelas menengah dan calon kelas menengah mencakup 66,35 persen penduduk Indonesia pada 2024.
Kelompok ini menyumbang 81,49 persen dari total konsumsi masyarakat. Dengan kata lain, bila daya beli mereka turun, pasar domestik ikut melemah.
Warung kehilangan pelanggan, UMKM kehilangan pembeli, toko ritel sepi, kredit konsumsi melambat, dan penerimaan pajak ikut tertekan.
Inilah alasan mengapa stimulus untuk kelas menengah bukan hadiah politik. Ia adalah kebutuhan ekonomi.
Melindungi kelas menengah berarti menjaga mesin konsumsi nasional tetap hidup.
Masalahnya, tanda-tanda pelemahan sudah terlihat sebelum 2026. Jumlah kelas menengah turun dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024.
Dalam lima tahun, sekitar 9,48 juta orang keluar dari kategori kelas menengah.
Mereka bukan menghilang, tetapi turun kelas menjadi kelompok menuju kelas menengah, rentan miskin, atau bahkan miskin.
Jika negara menunggu sampai mereka masuk kategori miskin baru kemudian membantu, maka kebijakan publik sudah terlambat.
Seharusnya tugas negara bukan hanya menarik orang keluar dari kemiskinan, tetapi juga mencegah orang yang sudah naik kelas agar tidak jatuh kembali.
Kenaikan BI Rate menjadi 5,50 persen pada Juni 2026 memperkuat dilema ini. Dari sisi moneter, langkah Bank Indonesia dapat dipahami karena rupiah sempat tertekan hingga sekitar Rp18.190 per dolar AS.
Stabilitas nilai tukar memang penting. Namun dari sisi rumah tangga, bunga tinggi berarti biaya kredit meningkat, cicilan baru lebih mahal, kredit kendaraan tertahan, kredit usaha keluarga makin berat, dan konsumsi tertunda.
Stabilitas makro tidak boleh dibangun dengan mengorbankan daya tahan mikro.
Tidak ada gunanya nilai tukar dijaga jika rumah tangga produktif kehilangan kemampuan membeli.
Ekonomi yang sehat harus menyeimbangkan stabilitas pasar keuangan dengan perlindungan daya beli masyarakat.
MinyaKita dan Biaya Hidup yang Tidak Bisa Ditunda
Kasus MinyaKita menunjukkan betapa rapuhnya pengendalian harga kebutuhan pokok.
HET MinyaKita sebesar Rp15.700 per liter sudah berada dalam tekanan karena harga CPO dan biaya produksi. Jika harga kembali disesuaikan, dampaknya akan langsung terasa pada dapur rumah tangga dan usaha kecil makanan.
Minyak goreng bukan barang mewah. Ia adalah komoditas dasar. Kenaikan Rp1.000 atau Rp2.000 per liter mungkin terlihat kecil dalam rapat kebijakan, tetapi bagi keluarga berpendapatan tetap, angka itu berarti pengurangan ruang belanja.
Bagi pedagang gorengan, warung makan, katering kecil, dan pelaku kuliner rumahan, kenaikan minyak goreng berarti kenaikan biaya produksi yang sulit sepenuhnya dibebankan kepada konsumen.
Di sinilah pemerintah perlu lebih jujur membaca struktur pengeluaran kelas menengah bawah.
Kelompok ini tidak hanya membeli kebutuhan pokok untuk konsumsi sendiri, tetapi banyak juga yang menggunakannya untuk usaha kecil.
Ketika harga pangan naik, mereka terpukul dua kali, sebagai konsumen dan sebagai pelaku usaha.
Karena itu, perlindungan harga pangan tidak boleh hanya berbentuk operasi pasar sesaat. Pemerintah perlu memastikan distribusi MinyaKita berjalan, margin pedagang tetap masuk akal, pasokan tidak tersendat, dan pengawasan tidak berhenti pada seremoni.
Bila HET harus berubah, kompensasi harus disiapkan untuk rumah tangga rentan dan kelas menengah bawah.
Belajar dari Negara Lain, Negara Hadir Sebelum Krisis
Banyak negara memahami bahwa menjaga daya beli tidak selalu berarti membagikan uang tunai secara luas.
Stimulus modern semakin diarahkan agar tepat sasaran, sementara, dan terkait langsung dengan kebutuhan hidup keluarga.
Uni Eropa memberi contoh melalui Social Climate Fund yang mulai berjalan pada 2026 dengan dukungan sekitar 86,7 miliar euro hingga 2032.
Dana ini tidak hanya diarahkan kepada kelompok miskin, tetapi juga rumah tangga yang kesulitan membayar energi, warga yang terbebani biaya transportasi, serta usaha mikro dan bisnis keluarga yang terpukul biaya energi.
Prinsipnya jelas, negara hadir sebelum kenaikan biaya berubah menjadi krisis sosial.
Amerika Serikat menggunakan instrumen pajak untuk membantu keluarga bekerja. Pada tahun pajak 2026, Child Tax Credit sebesar 2.200 dolar AS per anak, dengan porsi refundable hingga 1.700 dolar AS. Earned Income Tax Credit juga memberi dukungan bagi pekerja berpendapatan rendah hingga menengah, dengan kredit maksimum 8.231 dolar AS untuk keluarga dengan tiga anak atau lebih.
Pesannya sederhana, keluarga yang bekerja tetap membutuhkan perlindungan ketika biaya hidup naik.
Vietnam memilih jalur pengurangan beban pajak konsumsi dan energi. Pemotongan PPN dari 10 persen menjadi 8 persen diperpanjang hingga akhir 2026 untuk sebagian besar barang dan jasa.
Nilai penerimaan yang dilepas diperkirakan sekitar 121,74 triliun dong atau sekitar 4,7 miliar dolar AS. Vietnam juga menangguhkan pajak perlindungan lingkungan dan pajak konsumsi khusus atas bensin, diesel, dan avtur ketika harga energi menekan pasar domestik.
Malaysia menggunakan pendekatan yang lebih langsung melalui Sumbangan Asas Rahmah atau SARA 2026.
Bantuan diberikan melalui MyKad dan hanya dapat digunakan untuk membeli kebutuhan dasar di toko serta supermarket terpilih. Barang yang dicakup lebih dari 140.000 item dalam 15 kategori, termasuk beras, telur, roti, minyak goreng, tepung, makanan kaleng, minuman, dan kebutuhan harian lain.
Pada 2026, alokasi gabungan STR dan SARA mencapai RM15 miliar, tertinggi dalam sejarah bantuan sosial federal Malaysia.
Thailand memakai skema co-payment melalui program Thais Help Thais Plus pada 1 Juni 2026.
Pemerintah ikut menanggung sebagian belanja masyarakat di toko dan pasar yang ikut program. Dengan cara ini, stimulus tidak hanya menolong pembeli, tetapi juga menjaga perputaran uang di pedagang kecil.
Pelajaran dari negara-negara tersebut jelas. Stimulus daya beli tidak harus kuno. Ia bisa berbentuk kredit pajak, pemotongan PPN sementara, pengurangan pajak energi, saldo belanja kebutuhan pokok, subsidi transportasi, atau co-payment konsumsi lokal. Yang penting, negara bertindak sebelum daya beli runtuh.
Paket Penjaga Daya Beli Kelas Menengah
Indonesia perlu segera merancang Paket Penjaga Daya Beli Kelas Menengah 2026. Paket ini tidak perlu permanen.
Durasi enam sampai sembilan bulan cukup untuk meredam tekanan pada triwulan berjalan dan memberi ruang napas bagi rumah tangga.
Syaratnya, paket harus tertarget, berbasis data, dan melekat pada kebutuhan wajib keluarga.
Instrumen pertama adalah keringanan pajak sementara bagi pekerja bergaji tetap dan pekerja mandiri formal di lapisan kelas menengah bawah.
Pemerintah dapat memberi pengurangan PPh 21 terbatas bagi keluarga dengan tanggungan anak sekolah, KPR rumah pertama, atau kredit produktif keluarga.
Untuk pekerja informal yang sudah terdata melalui NIK dan rekening digital, bantuan dapat diberikan dalam bentuk saldo belanja kebutuhan pokok atau voucher transportasi.
Instrumen kedua adalah voucher pendidikan menjelang tahun ajaran baru. Banyak keluarga non-bansos mengalami tekanan besar ketika harus membayar seragam, buku, sepatu, transportasi, dan perlengkapan belajar anak.
Bantuan pendidikan tidak boleh hanya memandang keluarga miskin ekstrem. Kelas menengah bawah juga perlu ruang napas agar tidak masuk pinjaman konsumtif hanya untuk biaya sekolah.
Instrumen ketiga adalah subsidi mobilitas produktif. Kenaikan BBM nonsubsidi tidak harus dijawab dengan subsidi BBM luas.
Pemerintah bisa memberi cashback terbatas untuk transportasi kerja melalui KRL, MRT, LRT, bus, ojek daring, serta kuota kecil pembelian BBM nonsubsidi bagi pekerja di daerah yang belum memiliki transportasi umum memadai.
Dengan cara ini, negara tidak mensubsidi gaya hidup, tetapi menjaga biaya orang untuk tetap bekerja.
Instrumen keempat adalah kartu pangan kelas menengah bawah.
Bantuan tidak perlu cair sebagai uang tunai bebas. Saldo dapat dikunci untuk pembelian beras, telur, minyak goreng, tepung, gula, susu, dan protein dasar di warung, koperasi, pasar rakyat, serta ritel kecil yang terdaftar.
Model seperti ini akan menolong konsumen sekaligus menjaga omzet pedagang kecil.
Instrumen kelima adalah perlindungan kredit rumah pertama, kredit pendidikan, dan kredit usaha mikro keluarga.
OJK bersama perbankan perlu mendorong restrukturisasi ringan berupa perpanjangan tenor tanpa penalti, penundaan sebagian bunga, atau subsidi bunga terbatas selama enam bulan. Ini bukan memanjakan debitur.
Ini cara mencegah kredit lancar berubah menjadi kredit bermasalah.
Instrumen keenam adalah realokasi belanja negara yang tidak mendesak. Belanja rapat hotel, perjalanan dinas, seremoni, dan pengadaan nonprioritas dapat dipangkas sementara.
Sebagiannya dialihkan menjadi kupon konsumsi lokal untuk pasar rakyat, warung, koperasi, toko buku, transportasi publik, dan layanan kesehatan primer.
Stimulus seperti ini lebih cepat berputar di ekonomi lokal daripada belanja besar yang mudah bocor ke impor.
Jangan Menolong Setelah Semua Terlambat
Kebijakan publik yang baik bukan hanya hadir ketika orang sudah jatuh miskin. Kebijakan publik yang baik mencegah orang jatuh miskin.
Itulah logika yang harus dipakai pemerintah dalam membaca tekanan kelas menengah pada 2026.
Kelas menengah tidak meminta dimanjakan. Mereka meminta negara adil melihat beban yang mereka tanggung. Mereka membayar pajak, PPN, bunga kredit, biaya pendidikan, dan kebutuhan harian.
Mereka menggerakkan konsumsi, menopang UMKM, serta menjadi pasar utama bagi banyak sektor ekonomi. Tetapi ketika biaya hidup naik bersamaan, mereka sering dibiarkan berjuang sendiri.
Jika kelas menengah terus melemah, dampaknya akan menjalar ke seluruh ekonomi. Konsumsi rumah tangga turun, UMKM kehilangan pembeli, kredit bermasalah meningkat, penerimaan pajak melemah, dan pertumbuhan ekonomi makin bergantung pada belanja pemerintah.
Itu bukan tanda ekonomi kuat. Itu tanda ekonomi kehilangan fondasi sosialnya.
Indonesia harus bergerak sebelum retakan menjadi runtuhan. Stimulus kelas menengah bukan pemborosan, melainkan asuransi ekonomi nasional.
Menjaga kelas menengah berarti menjaga konsumsi, menjaga UMKM, menjaga pajak, menjaga lapangan kerja, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Kelas menengah adalah bantalan yang selama ini membuat ekonomi Indonesia tidak mudah terguncang.
Bila bantalan itu kempis, guncangan kecil pun bisa terasa besar. Karena itu, pemerintah tidak boleh terlambat.
Negara harus hadir bukan hanya untuk menyelamatkan yang sudah jatuh, tetapi juga untuk menopang mereka yang sedang berjuang agar tidak jatuh.
End
