NUSANTARANEWS.co, Jakarta – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, membantah bahwa ia membuat kebijakan yang mewajibkan vasektomi sebagai syarat untuk menerima bantuan sosial (bansos).
Dedi menjelaskan bahwa usulannya sebenarnya adalah ajakan untuk mengikuti program Keluarga Berencana (KB) pria, termasuk vasektomi, sebagai bentuk tanggung jawab keluarga, bukan paksaan.
Ia menegaskan bahwa ini bukan kebijakan resmi, melainkan gagasan untuk mendorong perencanaan keluarga yang lebih bertanggung jawab, terutama di kalangan keluarga prasejahtera, agar bantuan pemerintah tidak terfokus pada satu keluarga saja.
“ Tidak ada kebijakan vasektomi. Tidak ada kebijakan itu,” kata Dedi Mulyadi di kantor Kementerian HAM, Kamis [8/5] dikutip dari Antara
“ Bisa dilihat di media sosial saya. (Dalam) media sosial saya, adalah kepada penerima bantuan yang anaknya banyak, diharapkan berkeluarga berencana, dan berkeluarga berencana itu kalau bisa yang melakukan laki-laki, tidak vasektomi saja, kan ada yang lain, ada pengaman,” katanya.
Usulan Ded, awalnya sempat memicu kontroversi. Dedi sebelumnya menyatakan bahwa vasektomi bisa menjadi syarat untuk bansos, dengan insentif Rp 500 ribu bagi pria yang bersedia, untuk mengendalikan angka kelahiran dan kemiskinan.
Ia menyebut biaya kelahiran, terutama melalui operasi caesar yang mencapai Rp 25 juta, sebagai beban besar bagi keluarga miskin.
Usulan ini menuai kritik keras dari berbagai pihak, termasuk MUI yang menyatakan vasektomi haram fdrkarena dianggap pemandulan permanen, Komnas HAM yang menyebutnya melanggar hak asasi, se2
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan bahwa ide ini masih perlu dikaji mendalam, terutama dari aspek agama dan HAM, karena bansos dirancang untuk perlindungan sosial, bukan untuk memaksa tindakan medis. DPR dan MUI juga meminta Dedi mengkaji ulang usulan tersebut karena berpotensi diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip keadilan.
Dedi akhirnya menegaskan bahwa program KB pria, termasuk vasektomi, sudah berjalan di beberapa daerah seperti Bandung, tetapi hanya sebagai ajakan sukarela dengan insentif, bukan syarat wajib.
Meski demikian, pro dan kontra di masyarakat tetap berlangsung, dengan beberapa mendukung gagasan pengendalian kelahiran, sementara yang lain melihatnya sebagai bentuk intervensi berlebihan terhadap hak pribadi.
[jgd/red]
