NUSANTARANews. co- Bicara soal kemiskinan di Provinsi Maluku memang sejak awal sudah demikian, karena itu sudah seharusnya juga diterapkan otonomi khusus. Demikian angka salah satu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Maluku, Wahid Laittupa, kepada wartawan di Ambon, Rabu (24/08/2022)
Bicara soal kemiskinan di Provinsi Maluku memang sejak awal sudah demikian, tapi dengan semangat dan kerja keras, Pemerintah Provinsi Maluku berhasil menurunkan angka kemiskinan di daerah ini.
Dilihat dari sisi kepentingan terhadap negara, Maluku dianggap masih jauh, karna memang itu merupakan konsekuensi dari Undang-Undang soal porsi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diatur dengan luas daratan dan jumlah penduduk akhirnya (DAU) Maluku kecil.
“Tapi kalau pemerintah pusat melihat Maluku sebagai provinsi yang turut menyelaraskan Kemerdekaan RI, maka sebetulnya kita diberikan otonomi khusus,” jelas Laitupa.Eda L
