NUSANTARANEWS.co, Banyuwangi – Usai sabet gelar Kota Layak AnK ( KLA ) tingkat Madya, Banyuwangi kini persiapkan untuk menuju kabupaten responsif gender. Giat ini diawali dengan tahapan Desk Persiapan Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2022 yang melibatkan Tim Focal Point OPD, LM, PT, DUNIA USAHA, DUNIA INDUSTRI dan Media, (16/7)
Anugerah Parahita Ekapraya merupakan penghargaan yang diberikan pemerintah pusat sebagai pengakuan atas komitmen, upaya dan prestasi Kementerian, lembaga serta pemerintah daerah atas pelaksanaan pembangunan yang menjamin kesejahteraan dan keadilan gender
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Henik Setyorini menjelaskan pada NusantaraNews.co saat diwawancarai
Sekarang kita sedang menyiapkan tahapan Desk Persiapan Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2022 bersama Tim Focal Point OPD, LM, PT, DUNIA USAHA, DUNIA INDUSTRI dan Media.Kalau kemarin Banyuwangi sabet Kabupaten Layak Anak ( KLA) tingkat Madya.
“Persiapan untuk APE kita sudah 80 persen. Tinggal nanti mengisi di sistem kalaun pusat sudah memberi maka kita tinggal upload saja. Jadi semua sudah kita siapkan mulai dari workshop, fisilitator daerah hadir, perwakilan SKPD hadir hingga ke arah teknis yang harus dilakukan kita sudah sosialisaikan dan tahapan itu sampai bulan September dan untuk penilaiannya mungkin di Oktober,” jelas Heny
Kemarin itu mulai pengisian dokumen – dokumen apa yang harus di upload di sistem penilaian itu, meskipun dari pusat belum muncul namun kita persiapkan semua SKPD untuk bisa mematangkan lagi yang menjadi tanggung jawab di masing – masing SKPD, papar Henik
Semua SKPD harus punya anggaran responsif gender. Saya minta untuk personil yang mengisi di setiap SKPD itu orangnya sama atau tidak ganti – gantiganti karena biar berkelanjutan.
“Sekarang itu kita punya RPJMD, anggaran, responsif gender. Disaat ada penggalangan partisipasi apapun kedudukan gender diperhatikan.Keterwakilan perempuan di BPD, organisasi, DPR bisa terpenuhi, ”
Emy Hidayati selaku perwakilan dari perguruan tinggi di Banyuwangi mengatakan kegiatan ini sebagai bagian dari kerja dari Tri dharma perguruan tinggi.
“Kami dari perguruan tinggi punya tanggung jawab tri dharma, disamping keilmuan, pengabdian dan penelitian,”
Bersama dengan perguruan tinggi yang lain, seperti untag Banyuwangi, saidu ada Uniba dan lain-lain menjadi fasilitator pengatasnamaan dan kesetaraan gender di Kabupaten Banyuwangi.
“Jadi prinsipnya adalah mendorong perencanaan sampai penganggaran evaluasi memang mendukung pembangunan yang responsif gender,”
Berdasarkan data, Emy menilai sumberdaya yang terlibat itu banyak yang tidak mengikuti sertakan kebutuhan dan kepentingan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan disemua Kabupaten.
Harapannya ada perubahan sosial, perubahan kondisi masyarakat dimana kelompok perempuan memahami posisinya sebagai warga negara yang ikut merencanakan, menikmati dan bertanggung jawab atas pembangunan.
Kesiapan sumber daya manusia untuk melaksanakan kegiatan ini sekitar 75 persen. Nantinya, akan ada banyak pihak yang dilibatkan.
“Melihat komponen pendukung sudah lumayan tinggi sekitar 75 dan mungkin bisa 80 persen,
Ia mengaku, dalam catatan indeks pemberdayaan gender ( IDG ) dan indeks pembangunan gender (IPG) di tingkat Jawa timur masih tergolong tinggi.
“Yang kita belum menata itu diwilayah dokumentasinya, jadi itu kan gerakan parsial. Keberadaan Ormas perempuan itu menjadi indikator juga,” ujarnya
Keberdayaan dan hak perempuan itu menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program ini
[veri kurniawan]
