NUSANTARANews. com, – Pemerintah pusat (Pempus) melalui Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Moeldoko secara serius mendesak Bupati Maluku Tengah (Malteng) Tuasikal Abua untuk segera menuntaskan konflik Negeri Kariu-Pelauw yang hingga saat ini belum juga diselesaikan sampai tuntas. Sama halnya juga dengan Pemerintah Provinsi, Polda Maluku dan Kodam XVI/Pattimura. Sebagai perkembangan terakhir dari persoalan tersebut.
“Kamis kemarin kami diundang untuk menghadiri pertemuan di kantor staf Kepresidenan dan pertemuannya dipimpin Kepala staf Presidenan pak, Moeldoko serta dihadiri beberapa staf Kementerian, baik Kemendagri, Kemensos, BPBN dan BPN serta perwakilan Direktur PLN, pertemuan untuk membahas persoalan Negeri Kariu-Pelauw,”tandas Ketua DPRD Maluku, Lukcy Wattimury kepada awak media,Jumat(17/6).
Sebagai Ketua DPRD sebagai lembaga legislativ, sudah melakukan rapat internal, baik rapat bersama Pangdam XVI/Pattimura, Kapolda Maluku dan Pemprov Maluku termasuk pertemuan langsung dengan Pemerintah Negeri Kariu-Pelauw.
“Pertemuan kemarin itu, kita semua bicarakan dan laporkan semua persoalan yang terjadi dari masing-masing pihak, kita lanjutkan dengan diskusi bersama dengan pk Moeldoko, “ujar Wattimury.
Permintaannya dimaksud agar ada langkah-langkah nyata yang dilakukan pemerintah setempat, tidak ada lagi rapat-rapat tapi harus dilakukan secara kongkrit.
“Kepada Pemprov Maluku, juga diminta untuk bisa mengorganisir penanganan konflik yang terjadi di Malteng, khususnya di Kariu-Pelauw, kepada Pemkab Malteng agar selalu mengikuti dan melaporkan segala perkembangan yang terjadi. Sebab berdasarkan pengalaman kita, kalau ini terlambat juga bisa berdampak pada daerah lain, “jelasnya.
Disebutkan, Pempus juga siap untuk membantu secara teknis dalam penanganan konflik Kariu-Pelauw, baik bantuan perumahan, pendidikan dan kebutuhan lainnya termsuk kebutuhan selama pengungsi berada dilokasi pengungsian.
“Kemarin sudah dibicarakan semuanya dan mendapat respon yang cukup baik dari Kepala Staf Kepresidenan, untuk segera dibantu oleh Pempus,”tutupnya.
Menindaklanjutinya, dalam waktu dekat tim dari Kementerian terkait akan turun langsung ke lokasi, bersama dengan BPN pusat untuk melihat langsung bersama Pemkab Maltng, terhadap batas-batas desa yang berkonflik.
“Sebagai Ketua DPRD Maluku, saya juga meminta Pemkab Malteng untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Negeri Kariu-Pelauw agar setiap langkah yang diambil harus terlebih dulu berkoordinasi agar persoalan yang terjadi bisa diselesaikan dengan tuntas,” Tutupnya.
(Eda Lesnussa)
