NUSANTARANEWS.co, Ambon – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kepton Provinsi Maluku menggelar konferensi pers terkait pelaksanaan pembayaran ganti rugi eks pengungsi Maluku berdasarkan putusan Nomor 415 PK/PDT/2019.JO Nomor 1950 K/PDT/2016. JO Nomor 116/PDT/2015/PT.DKI. JO 318 PDT.G/2011/PNJKT PST.
Hal itu disampaikan Ketua LBH Kepton Provinsi Maluku, Mansur kepada wartawan di Kafe Hatukau, Jln Ruko Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Senin 16/5/2022.
” Kita juga telah melakukan pertemuan-pertemuan dengan kementerian sosial yang sesuai dengan putusan bahwa, yang pertama dibentuk itu adalah Tim Panel. Setelah SK Tim Panel ada ungkap Mansur, sekarang sedang digodok lagi SK Tim Teknis yang adalah termasuk para tergugat ditambah dengan Tim dari LBH Kepton untuk bersama-sama mengawasi baik itu data maupun uang yang nanti akan disalurkan kepada masyarakat itu adalah tugas kami,” kata Mansur
” Mudah-mudahan secepat mungkin SK Tim teknis keluar,” kata Mansur.
” Memang betul YPPKPM awal dari bagian perjuangan ini namun setelah menang di pengadilan negeri kuasa hukumnya mengundurkan diri dan suratnya ada pada kami lalu kami sebagai sekretaris wilayah Maluku saat itu dan sebagai ketua orasi 3 Provinsi di Jakarta. Dan saya mengambil kesimpulan jika kita masih tetap dengan kuasa hukum yang lama maka tidak tahu sampai sekarang kita menang atau tidak. Saya bersama perwakilan dari Maluku 2 orang dan kebetulan dalam gugata ada Habani cs dan sementara saat itu Anggada Lamani seakan-akan tidak naik banding dengan pemerintah dan akhirnya tetap kita jalan dimana Maluku Utara tetap perwakilannya Arif Lamina, Hebani tetap Maluku dan Sulawesi Tenggara ibu Malia hingga itu kita lakukan didaftarkan surat tersebut ke pengadilan negeri sampai kita menang ke tingkat MA baru ada lagi yang memproses kami bahwa LBH Kepton tidak benar itu tipu-tipu, kita sudah memiliki kekuatan inkra dan tidak dapat diganggu guat, bagaimana lembaga-lembaga yang lain sementara yang mengetahui persis di Kementerian Sosial adalah beliau sebagai biro hukum saat itu yang datang ada dari kota Bau-bau delapan lembaga,” ungkapnya.
” Jadi kesimpulan yang kita ambil adalah tidak mungkin objek sengketa mempunyai 2 keputusan itu tidak mungkin karena yang dulu menang adalah LBH Kepton. Jadi jika dimasyarakat ada pembicaraan ini dan itu berarti itu hanya tipu-tipu karena dari kementerian sosial hanya LBH Kepton yang diketahui tidak ada lembaga yang lain. Yang punya legalitas hukumnya itu siapa LBH Kepton atau mereka walaupun disitu nama beliau ada dalam putusan tersebut bahwa dirinya juga adalah salah satu perwakilan dari Maluku tetapi pada saat kita naik banding beliau tidak ada, sekarang mengklaim bahwa seakan-akan dia menang. Padahal sidangnya di mana sewaktu Almaning 2 kali tidak tahu dia dimana namun mengapa setelah kita sudah memiliki kekuatan hukum baru muncul tiba-tiba merasa kita yang menang,” ujar Mansur menambahkan.
Mansur mengungkapkan, dengan adanya pertemuan hari ini maka semua masyarakat Maluku yang telah memasukkan datanya di LBH Kepton tolong bersabar karena ini proses hukum yang sesuai dengan isi putusan bahwa, pertama-tama kita membentuk Tim Panel bersama-sama dengan Kementerian, Menkopolkam juga dan setelah Tim Panel dibentuk kemudian Tim Teknis, setelah Tim teknis dari pihak tergugat tadi datanya mana barulah kami setorkan data sesuai dengan bahasa by name by Adres itu yang kami sodorkan.
” Kami dari LBH Kepton sebut Mansur, sekarang mempresure mengeluarkan SK Tim Teknis terlebih dahulu, jangan kita bicara data tetapi Tim Teknis dulu yang harus dibicarakan sebab tanpa ada pedoman, pegangan dari masing-masing Tim Pemerintah maupun kami LBH Kepton jika SK itu tidak ada, apa yang bisa kami jalankan maka itu yang kami kejar,” terangnya.
Menurutnya, didalam putusan ini bahwa, Rp 15.000.000 uang BBR ditambah Rp 3.500.000 uang pemulangan dan dimana disini dikurangi. Jika memang belum terima berarti itu nanti dari Kementerian yang memutuskan apakah tetap mendapatkan Rp 18.500.000 atau dikurangi tapi kemungkinan tetap.
” Bila memang ada masyarakat yang datanya Belum masuk mudah-mudahan penjelasan dari mantan biro Hukum kementerian sosial mereka dapat mendengar ini. Kemarin kita minta dari pemerintah provinsi maupun di 11 kabupaten/kota yang kita masukan surat kami dipanggil agar kita membahas prosesnya seperti apa, jangan mengatakan dimana-mana bahwa kita ini menipu karena jika memang ingin menanyakan kejelasannya maka ada kuasa hukum dari Gubernur Maluku dan bisa juga menanyakan ke Pengadilan Negeri karena ada juga disitu,” kata Mansur
Di DPRD Provinsi awalnya surat sudah kita masukan namun sampai sekarang kami tidak pernah dipanggil dan sudah 2 tahun surat kita masukan sekitar 1 Tahun lebih, pihak pemerintah juga begitu surat kita masukan tapi sampai sekarang tidak ada hanya 2 Camat, Leitimur dan Leihitu itu yang memanggil kami untuk bagaimana dan setelah mereka pelajari surat-surat kita maka kita dipersilahkan melakukan sosialisasi di kantor Camat.
” Sangat saya sayangkan mereka mengira LBH Kepton tipu-tipu, mengapa jika pemerintah kontak dengan Kementerian Sosial jadi gampang sementara berbeda dengan kami ini harus kesana dulu akan tetapi kalau pemerintah bisa gunakan dari anggaran pemerintah namun kita harus mengumpulkan dulu dari Tim yang ada baru kita ke Jakarta, namun proses tetap berjalan pencairan tetap dilakukan karena sesungguhnya Negara ini adalah Negara Hukum tidak ada yang kebal hukum hanya lambat-lambatnya kita tetap mengikuti proses, Tim LBH Kepton di lapangan semuanya memiliki surat tugas maka jika ada yang ingin memasukkan data harus Pastikan memiliki suraf tugas dari LBH Kepton dan tandatangan dari pemerintah setempat di Maluku dan SK dari Pengadilan, entah dari MA atau Pengadilan Tinggi,” tutup Ketua LBH Kepton Mansur.
(Halima Rehatta)
