NUSANTARA-NEWS.co, Jakarta – Pemerintah telah mendistribusikan vaksin Covid-19 ke semua daerah, dan rencananya vaksinasi akan dimulai pekan depan.
Saat ini, pemerintah masih menunggu izin penggunaan/edar darurat (Emergency Use of Authorization) dari BPOM yang ditargetkan keluar dalam waktu dekat.
Mensikapi hal ini, anggota Komisi IX DPR RI Anwar Hafid meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, harus bisa meyakinkan masyarakat, dan bertanggung jawab penuh atas segala risiko yang mungkin ada dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 nanti.
Menurut Anwar, hal ini penting, karena vaksin Sinovac asal Cina tersebut masih dalam tahap uji klinis.
“ Vaksin Sinovac Sejak kedatangannya sampai distribusinya penuh tanda tanya karena belum diketahui secara rinci cocok atau tidaknya vaksin tersebut bagi masyarakat Indonesia. Karena dari apa yang saya ketahui vaksin tersebut masih dalam tahap uji klinis,” kata Anwar Hafid, Rabu (6/1/2021)
Selain itu, kata Anwar Hafid, sampai saat ini Emergency Use of Authorization (EUA) dari pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga belum dikeluarkan.
“ Bagaimana kita akan melakukan vaksinasi, jika standar EUA vaksin tersebut belum ada?” ujar politisi Partai Demokrat ini menegaskan.
Untuk meminimalisir resiko, kata Anwar, BPOM harus mengedepankan profesionalisme dalam urusan vaksin, serta jangan terpengaruh terhadap tekanan-tekanan politik atau target waktu, yang justru membahayakan kesehatan masyarakat.
“ Karena jika terjadi implikasi buruk kepada rakyat akibat vaksin, BPOM dan Kementerian Kesehatan adalah pihak yang paling bertanggung jawab,” tuturnya.
Di lain sisi, mantan Bupati Morowali dua periode ini juga mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam menangani persoalan Covid-19 ini.
Kendati begitu, hal yang harus diingat, vaksin menyangkut keselamatan dan nyawa rakyat, maka dua standar tersebut harusnya segera diselesaikan dan dipastikan.
( nug/red )
