INTAN JAYA (Papua Tengah), NUSANTARANEWS.co — Di tengah semangat pembangunan Papua yang terus digaungkan, sebuah pemandangan dari pedalaman Kabupaten Intan Jaya menghadirkan pesan tentang pekerjaan rumah yang masih panjang. Warga Distrik Homeyo masih harus memikul sepeda motor secara bergantian saat melintasi jembatan gantung di atas Kali Kemabu menuju Distrik Wandae.
Kondisi tersebut terlihat pada Minggu, 13 September 2026, ketika masyarakat melakukan perjalanan untuk mengikuti kegiatan penjemputan kehadiran Gubernur Papua Tengah. Jembatan gantung yang menjadi salah satu akses penghubung masyarakat tersebut belum mampu memberikan kemudahan transportasi sebagaimana kebutuhan warga di wilayah pedalaman.
Kondisi itu mendapat perhatian dari Kanus Kogoya, yang menilai persoalan tersebut menjadi gambaran bahwa pembangunan infrastruktur dasar di daerah pedalaman Papua masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Menurut Kanus, akses jalan dan jembatan bukan hanya persoalan pembangunan fisik, tetapi menyangkut keselamatan, mobilitas, dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Infrastruktur yang baik menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pelayanan publik lainnya.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Intan Jaya dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera melakukan pemeriksaan terhadap kondisi jembatan Kali Kemabu, memastikan keamanan masyarakat yang melintas, serta memperbaiki akses transportasi yang menjadi kebutuhan utama warga.
“Pemerintah jangan hanya melihat pembangunan dari pusat kota. Masyarakat di pelosok juga membutuhkan jalan, jembatan, dan pelayanan dasar yang layak,” demikian inti sorotan Kanus Kogoya.
Selain meminta perbaikan infrastruktur, Kanus juga mendorong pemerintah memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan pembangunan jembatan di kawasan Kali Kemabu. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui status pekerjaan, sumber anggaran, kendala yang dihadapi, serta rencana penyelesaian pembangunan tersebut.
Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya diukur dari jumlah program maupun besaran anggaran yang tersedia, tetapi harus dilihat dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Pembangunan harus hadir untuk menjawab kebutuhan rakyat. Jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik harus menjadi prioritas karena menyangkut kehidupan masyarakat secara langsung,” ujarnya.
Bagi masyarakat di wilayah pedalaman Papua, keberadaan infrastruktur bukan sekadar fasilitas pendukung, tetapi menjadi penghubung antara kampung dengan dunia luar. Jembatan yang aman berarti akses menuju sekolah, fasilitas kesehatan, pasar, dan pusat pemerintahan menjadi lebih mudah dan lebih cepat.
Kanus berharap kondisi masyarakat di Kali Kemabu dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah agar pembangunan di wilayah pedalaman Papua dilakukan secara lebih tepat sasaran, aman, dan berkelanjutan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya terlihat dari gedung dan proyek yang berdiri, tetapi dari sejauh mana masyarakat di daerah terpencil dapat merasakan manfaatnya.
Sebab pembangunan yang sesungguhnya adalah pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan rakyat, menjaga keselamatan masyarakat, dan menghadirkan keadilan hingga ke wilayah paling jauh. (Domlok)
