Buntut Tewasnya Affan Kurniawan, Muhammadiyah Desak Reformasi Polri Secara Menyeluruh

NUSANTARANEWS.co, Jakarta –  Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta reformasi menyeluruh terhadap Polri menyusul tewasnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan taktis Brimob saat demonstrasi di Jakarta pada 28 Agustus 2025.

Muhammadiyah mengecam tindakan represif polisi dan menuntut penegakan hukum yang tegas serta transparan terhadap pelaku, agar kepercayaan publik terhadap Polri tidak semakin tergerus.

Desakan ini dilayangkan LHKP Muhammadiyah merespons aksi oknum Brimob melindas pengemudi ojek online (ojol) hingga tewas saat pengamanan aksi unjuk rasa yang dilakukan di DPR RI, Kamis (28/8/2025).

“Tragedi ini menegaskan bahwa reformasi Polri pasca Orde Baru telah gagal. Presiden harus segera memerintahkan investigasi independen terhadap seluruh pelanggaran,” tulis pernyataan pers yang ditandatangani oleh Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (30/8/2025).

Dalam pernyataannya, LHKP Muhammadiyah juga menyebut, harus ada audit yang menyeluruh terhadap penggunaan kewenangan dan persenjataan Polri serta aparat bersenjata lainnya untuk memastikan lembaga menjadi institusi sipil yang humanis, akuntabel, dan jauh dari penyalahgunaan kekuasaan.

“Mekanisme etik internal Propam tidak cukup dan hanya akan menutupi akuntabilitas, pelibatan penyelidikan independen seperti Komnas HAM dan juga representasi masyarakat sipil perlu dilakukan. LHKP dan MHH PP Muhammadiyah mendesak pembentukan tim independen untuk melakukan investigasi menyeluruh an transparan, serta proses peradilan umum yang terbuka dan transparan,” kata Busyro.

Terakhir, LHKP Muhammadiyah mendesak pembebasan seluruh demonstran yang ditahan oleh aparat kepolisian. Lalu, meminta agar pemerintah dan DPR membuka ruang dialog dan transparansi, bukan menutup ruang sipil dengan kekerasan.

Demonstrasi yang terjadi pada 28 Agustus merupakan aksi kedua dalam satu pekan yang dipicu paket tunjangan untuk anggota DPR—50 juta rupiah untuk perumahan, 12 juta untuk makan, 7 juta untuk transportasi, jauh di atas upah minimum.

Massa pekerja dan mahasiswa menuntut upah layak, menolak outsourcing, dan memprotes pajak daerah yang naik hingga 250 persen.

Di tengah tuntutan itu, aparat berseragam lengkap, membawa kendaraan taktis, menyemprotkan meriam air dan menembakkan gas air mata.

Video memperlihatkan mobil Brimob menerobos kerumunan, padahal warga sudah memberi peringatan. Bukannya berhenti, kendaraan itu melaju dan melindas Affan.

Peristiwa itu membuat massa yang semula bubar kembali mengerubungi mobil rantis. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta maaf atas peristiwa tersebut dan menyesali kejadian itu.

Dia pun memerintahkan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri untuk melakukan penanganan lebih lanjut.

[jgd/red]