NUSANTARANEWS.co, Jakarta – Rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025 telah mendapatkan penolakan dari publik tidak hanya masyarakat namun juga kalangan pengusaha .
Meskipun kenaikan ini bertujuan meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat stabilitas fiskal, dampaknya terhadap masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah, menimbulkan kekhawatiran dan dampak ekonomi.
Rencana kenaikan PPN sebesar 12 persen pada tahun 2025, mendapat tanggapan dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Republik Indonesia [PWRI] Dr. Suriyanto Pd, SH,MH,M.Kn.
Suriyanto menilai, dampak negatif kenaikan PPN tidak bisa diabaikan, terutama terhadap masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan.
“ Ini kebijakan Menteri Keuangan sangat menyengsarakan masyarakat, yang saat ini ekonomi sedang terpuruk, daya beli menurun. Masyarakat pasti akan terkena dampai dari kebijakan Sri Mulyani ini. Jangan seperti rentenir begini, rakyat dihisap darahnya,” kata Suriyanto melalui keterangan, Kamis [21/11/2024].
“ Kata – kata Bapak Bangsa, Bung Karno telah jadi kenyataan pada masa kini, terlebih di era Presiden Jokowi, korupsi nikel besar-besaran, korupsi timah, sumber daya alam yang lebih banyak dikelola asing, hutang negara menumpuk, jalan tol berbayar semakin mahal, pendidikan anjlok, kelaparan meningkat, demikian juga kemiskinan, hal ini yang harus dihadapi oleh rakyat Indonesia yang memiliki alam subur dan kaya raya bak tongkat dan batu saja dapat jadi tanaman,” kata Suriyanto.
Menurut Suriyanto, dampak negatif kenaikan PPN tidak bisa diabaikan, terutama terhadap masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan.
Hal tersebut menurut Suriyanto, menjadi tekanan untuk rakyat yang menimbulkan perang batin melawan bangsanya sendiri, yaitu yang kaya semakin kaya yang miskin terus teraniaya.
“ Inilah filosofi kata – kata Bung Karno yang menjadi kenyataan tragis di masa sekarang. Ternyata tidak hanya sampai persoalan – persoalan tersebut saja, masih terus ada tekanan yang sangat luar biasa, dimasa sulit kritis seperti saat ini, telah di umumkan kenaikan pajak 12 persen oleh Menteri keuangan Sri Mulyani,yang juga pernah menjabat di era presiden SBY, dua periode di presiden Jokowi tetapi tidak ada prestasi gemilang dari Sri Mulyani selain hanya jago berhutang sesuai perintah Jokowi,” ungkapnya.
Mengingat kembali ucapan Bung Karno “bahwa di zaman beliau musuhnya jelas Londo putih, tetapi dimasa generasi setelah beliau perjuangan akan lebih berat karena melawan bangsanya sendiri”
“ Jangan membebani rakyat yang saat ini sedanga tertatih tatih mempertahankan hidup dengan menaikkan pajak 12 persen. Pemerintah seharusnya fokus kepada peningkatan kepatuhan pajak di kalangan pengusaha kakap dan para pengemplang. Hal itu agar beban pajak tidak jatuh lagi-lagi pada rakyat kecil,” tuturnya.
“ Harapan saya dan juga masyarakat Indonesia dilihat dari prestasi yang tidak gemilang dari seorang Mentri keuangan negara dalam mengelola uang negara, hendaknya Pak Presiden Prabowo lebih baik mengganti Sri Mulyani, mungkin beliau sudah lelah, karena masih banyak putra putri Indonesia yang cerdas dan pintar untuk mengelola uang negara,” pungkasnya.
[nug/red]
