Nusantara-news.co, Wajo (Sulsel) — Kunjungan Tim Kementerian Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI yang diwakili oleh salah satu staf deputi bidang kordinasi pengelolaan lingkungan dan kehutanan, dari unsur Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam.
Tujuan utama kedatangan tim ini adalah menghadiri undangan Bupati Wajo dalam rangka sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kab.Wajo terkait dengan Danau Tempe, selasa (23/5/2023)
Rapat tersebut dihadiri beberapa unsur undangan diantaranya adalah dari Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jenneberang sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian PUPR ,Sekda Kab.Wajo dan beberapa Kepala dinas dan Badan terkait diantaranya kepala Bappelitbangda, Dinas PUPRP, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha kecil dan menengah.
Hadir pula 5 Camat yang terkait langsung wilayahnya dgn Danau Tempe, yaitu Camat Tempe, Sabbangparu, Tanasitolo, Belawa dan Maniangpajo yang didampingi oleh masing masing kepala Desa dan lurah.
Turut diundang Andi Fajar Asmari selaku ketua Forum Penyalamat Danau Tempe(FPDT). H. Sultan dan H. Syamsuddin yang merupakan tokoh masyarakat dari Desa Salotengnga berdomisili di Jakarta. Serta Masse perwakilan tokoh nelayan danau tempe.
Bupati Wajo Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam rapat pertemuan ini yang menjadi pembahasan kita adalah masalah meluapnya air Danau Tempe yang mengakibatkan adanya sekitar lebih kurang 7000 HA lahan pertanian dan perkebunan yang mengalami kebanjiran sehingga masyarakat mengalami gagal panen sekian tahun lamanya,
“Masalah ini ditengarai akibat tingginya elevasi permukaan air yang diberlakukan diBendung Gerak yang ada diporos sungai Cenranae.” Ungkapnya.
Sehingga pada kesempatan ini diminta pihak Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jenneberang (BBWSPJ) dapat memberikan penjelasan teknis menyangkut masalah ini.
Pihak BBWSPJ yang diwakili Ir. Sofyan Wiradinata, mengakui bahwa pada kegiatan terkait dengan Danau Tempe sampai saat ini masih adanya isu atau masalah terkait Elevasi atau ambang batas ketinggian air danau tempe.
Andi Fajar Asmari, SE, menyampaikan bahwa apa yg dibahas saat ini merupakan bagian dari hasil kesepakatan Penyelamatan Danau Tempe oleh tiga Bupati dari tiga kabupaten yaitu Kab.Wajo, Kab.Soppeng dan Kab.Sidrap yang telah ditanda tangani pada tanggal 23 Pebruari 2003.
24 kegiatan telah disepakati sebagai hasil rumusan dari kesepakatan tersebut salah satunya adalah pembangunan Bendung Gerak yang bertujuan mengatasi masalah kekeringan pada saat musim kemarau yang sudah direalisasi dan telah difungsikan sejak tahun 2013.
Dan sejak difungsikannya Danau Tempe tidak pernah lagi alami kekeringan. Namun permasalahan tersebut diduga oleh sebagian pihak bahwa masalah adanya beberapa wilayah yang tenggelam akibat adanya Bendung Gerak.
“Akar masalah sebenarnya adanya dari 24 kesepakatan dari 3 kabupaten belum dilaksanakan.” ungkapnya.
Pada Ahir pertemuan Pak Zainuddin menyampaikan Closing Statmen bahwa
1. Adanya Forum Penyelamat Danau Tempe (FPDT) yang sudah terbentuk sebagai wadah komunitas masyarakat peduli Danau Tempe sudah bagus untuk ditindaklanjuti
2. Level ketinggian air Danau Tempe agar disiapkan datanya terkait ketinggian dan dampaknya
3. Adanya banyak hasil kajian mengenai kwantitas dari berbagai jenis ikan untuk dijadikan dasar pemikiran dan perencanaan pengelolaan Danau tempe secara Optimal.
4. Perlu dan segera dilakukan penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam bentuk Revitalisasi, Normalisasi dan Naturalisasi.
Deden
