NUSANTARANEWS.co, Ambon – Terkait dengan kebijakan pembiayaan anggaran Guru-guru, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Rofik Afifudin yang ditemui wartawan di Lobby kantor DPRD Maluku, Kamis 16/2/2023, menjelaskan bahwa, sementara dicari dasar hukumnya baru nanti dibicarakan lagi karena jika disetujui berarti akan ada tambahan anggaran lagi di Dinas Pendidikan.
Prinsipnya mungkin pada saat pergantian kepala Dinas, hal-hal seperti ini tidak diperhatikan namun nanti akan dicari dasar-dasarnya agar dapat diberikan sebab jika bisa diberikan sesuai kemampuan daerah harus diberikan karena pastinya sesuai dengan kemampuan daerah.
Menurutnya,Beberapa guru-guru di SBT juga dibiayai oleh Pemda. guru-guru Madrasah juga makanya sementara dicari dasar hukumnya. Maka dengan kebijakan ini, dasar-dasar hukumnya harus dicari dan jika bisa dijalankan sesuai dengan kebijakan daerah.
Ditambahkan juga terkait dana bos, menurut keterangan kepala Dinas kemarin, kepala bidang di Kanwil Agama sudah bertemu dengan beliau. Inti masalahnya disitu bukan kebijakan nasional hanya menjadi kebijakan daerah.
Kewenangan pendidikan itu masing-masing, Kanwil Agama juga memiliki kewenangan atas Sekolah-sekolah di bawa Kementerian Agama. Dan kita bertanggungjawab terhadap Sekolah-sekolah di bawa kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Nanti akan dilihat jika memang kita memiliki kemampuan keuangan daerah maka pasti kita akan terbagi namun mungkin tidak sama dengan sekolah dibawa kewenangan kita. Intinya ini adalah sebuah kebijakan, tutup Rofik.
Halima Rehatta,
