Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ) Kabupaten Banyuwangi wajib sekiranya jadi sorotan dan prioritas pengawasan Aparat Penegak Hukum ( APH ). Pasalnya, keluar masuk uang milik pemerintah daerah yang rentan adanya tindak pidana korupsi atau korupsi, kolusi dan nepotisme tidak lepas dari peran BPKAD.
Layaknya persoalan pulau tabuhan yang waktu lalu disewakan pada pihak ke tiga dengan uang muka diawal sebesar Rp. 500.000.000,00. Masyarakat pada umumnya harus tahu bagaimana kelanjutan dari kontrak pulau tabuhan dan status uang yang sudah masuk sekarang seperti apa?.
Awal Perjanjian Kerja Sama ( PKS ) dan MoU pada tahun 2019 hingga sekarang tahun 2022 masih tidak ada kejelasan apakah perjanjian itu masih berjalan atau berakhir.
Jadi disini, dari awal MoU ataupun Perjanjian Kerja Sama ( PKS ) antara pihak pertama yang tidak lain diwakili oleh mantan Bupati sebelumnya yang tertuang dalam Nomor Pemkab : 032/7332/429.202/2019 dan perjanjian sewa dengan Nomor : 032/8173/429.202/2019 dimana Sekda sebagai Pengelolah Barang Milik Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan uang muka sebesar kisaran Rp. 500 juta statusnya hingga sekarang seperti apa?.
Jika dibatalkan kapan pembatalannya, jika dilanjut kapan mulainya. Karena itu berkaitan dengan uang Rp.500 juta. Meskipun ada dana silpa di sana, dan suatu saat bisa dikembalikan jika pihak ketiga meminta, namun isi perjanjian tersebut seperti apa?.
Lalu andai masuk ke Kas Daerah ( Kasda ) atau menjadi Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) pastinya ada sub code atau uraian keterangan sendiri dong.
Ini masalah yang Rp. 500.000.000,00 tidak menutup kemungkinan kita menduga ada yang lebih besar yang keterangan dan statusnya ” abu – abu “.
Harusnya jika ada persoalan tindak pidana korupsi, yang menjadi salah satu kunci dan dimintai keterangan adalah BPKAD. Meskipun berkas dan kegiatan yang tau adalah setiap SKPD masing – masing. Lalu terkait dengan kebijakan penunjukan pihak ke 3 untuk menentukan taksasi atau harga kewajaran anggaran yang terkait di legislatif.
Kita akan coba belajar masuk kupas case by case dalam anggaran glondongan yang ada di setiap SKPD di eksekutif maupun legislatif. FOSKAPDA dalam hal ini akan mendatangkan pihak – pihak yang paham akan anggaran dan selah main anggaran itu dimana.
Veri Kurniawan ( FOSKAPDA )
