NUSANTARANEWS.co, Banyuwangi – Belakangan, Banyuwangi digaduhkan dengan persoalan sampah. Bahkan gara gara sampah, Plt kadis Lingkungan Hidup mengundurkan diri.
Tak hanya itu, sampah juga dituding sebagai pemicu terjadinya banjir di ruas – ruas jalan perkotaan.
Sampah, akhirnya menjadi kambing hitam.
Dedaunan tak ingin jadi sampah, sayuran pun tak ingin jadi sampah, plastik juga tak pernah berharap dirinya jadi sampah. Siapakah yang menjadikan mereka sampah? Tentunya kita, mahluk mulya yang berjuluk manusia.
Benda – benda atau barang yang awalnya terlihat indah dan sarat dengan manfaat, akhirnya dibuang berserakan sehingga menjadi sampah yang dipandang hina.
Saking hinanya, banyak penolakan penolakan yang terjadi oleh manusia jika kawasannya di jadikan tempat pembuangan sampah.
Pertanyaannya, kemanakah manusia membuang sampah yang mereka hasilkan? Tak sedikit dari kita membuang sampah sembarangan.
Banyak dari kita yang tanpa malu, membuang sampah di aliran sungai, saluran air bahkan juga ditanah kosong milik orang lain. Lalu ketika sampah itu menimbulkan bau, kitapun saling tuding.
Ketika sampah plastik menyumbat saluran air kemudian terjadi luapan dan banjir, dengan cepat dan sigap kitapun langsung menjustifikasi bahwa sampahlah penyebabnya.
Jika kita dengan tegas menyalahkan sampah, kenapa pembuang sampah itu tidak disalahkan?
Ketika kita menolak bahkan melarang membuang sampah sembarangan, kenapa pula kita menolak adanya sentralisasi pembuangan dan pengolahan sampah yang bernama Tempat Pembuangan Sementara ( TPS ) atau Tempat Pembuangan Akhir ( TPA ).
Kenapa kita selalu berorinetasi pada sentralisasi penumpukan sampah di satu titik. Kenapa kita tidak mencoba mengatasi maslah sampah itu dari tingkat desa?.
Dengan kewenangan dan anggaran yang dimiliki desa saat ini, sangat mungkin bagi desa untuk melakukan manajemen pengelolaan dan pengolahan sampah.
Setiap desa diharuskan memilki satu tempat pengolahan sampah. Sarana prasarana disiapkan pemerintah, misalnya, mesin pengolah sampah, bangunan pengolah sampah, bakteri pengurai, dan juga pelatihan pelatihan. Guna mewujudkan itu, mesin pengolah sampah harus ada.
Menurut kami, sudah saatnya kita menghentikan polemik tentang sampah ini.
Terpenting bagi kita semua adalah bergandengan tangan menyelesaikan persoalan -persoalan yang ada di Banyuwangi dengan kedewasaan dan kebijaksanaan berfikir.
Dibutuhkan keinginan kuat dari semua pihak untuk menyelesaikan persoalan sampah.
Maka menurut hemat kami, perlu adanya peraturan Bupati atau peraturan daerah tentang adanya kewajiban pemerintah desa menyiapkan lahan pemilah sampah dan melakukan pendidikan atau pelatihan kepada masyarakat tentang sampah.
Pemerintah kabupaten dalam hal ini bertugas menyiapkan saran prasarana pelatihan dan pengolahan sampah seperti mesin pencacah skala kecil. Melakukan asasement pada pasar tentang produk – produk yang dihasilkan masyarakat dari pengolahan sampah.
Pemerintah kabupaten seyogyanya mencari dan menetapkan lokasi tempat pembuangan akhir ( TPA ) yang permanen.
Keseriusan Bupati dan DPR D dalam menangani persoalan sampah saat ini masih dipertanyakan. Betapa tidak, anggaran yang disediakan untuk dinas lingkungan hidup per tahun hanya berkisar pada angka 20 -30 miliar. 70 – 80 persen dari anggaran itu diperuntukkan membayar gaji.
Tentunya dengan anggaran sekecil itu, tidak bisa Bupati mencitrakan pemkab peduli penanganan sampah. Jika dibandingkan APBD yang katanya mencapai 3,1 Triliun, maka anggaran lingkungan hidup tidak sampai satu persen.
Tapi sekali lagi saatnya semua pihak bergandengan tangan menyelesaikan persoalan sampah tanpa harus saling tuding dan mencari kambing hitam siapa yang salah.
Veri Kurniawan ( FOSKAPDA )
