NUSANTARANEWS.co, Ambon – Terkait dengan penilaian Guru PPPK yang dinilai oleh Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru Senior Sekretaris Dewan Provinsi Maluku yang juga selaku PJ Walikota Ambon, Boedewin Wattimena, menggelar pertemuan dengan, Pengawas, Kepala Sekolah, dan Guru Senior SD dan SMP Se-kota Ambon, bertempat di Lantai 5 kantor DPRD Provinsi Maluku, Kamis (27/10/2022).
” Jadi kenapa pertemuan dilakukan hari ini, karena kita sementara berada dalam proses seleksi untuk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai honorer dan kontrak di bidang pendidikan untuk diangkat sebagai PPPK, ” Ujar Boedewin.
Menurutnya, proses ini tentu membutuhkan kejujuran, keadilan dan memberikan kesempatan untuk yang berhak memperoleh haknya dan yang tidak, tidak boleh.
” Karena itu saya berkepentingan untuk bertemu dengan seluruh kepala sekolah, pengawas dan guru Senior yang ada dalam sebuah tim yang namanya tim penilaian agar nantinya ketika melakukan proses seleksi PPPK itu, dilakukan dengan jujur, jatuhkan dengan hati. Dudukan yang benar tidak boleh ada yang mau memanipulasi data pegawai honor atau kontrak, itu tujuannya agar semua orang yang selama ini telah mengabdikan dirinya lewat kedudukan sebagai pegawai honor di kota Ambon dibidang pendidikan, pada waktunya akan memperoleh status PPPK secara baik, harap Walikota”.
Ditegaskan, tidak boleh ada yang tidak memenuhi persyaratan, seperti yang saya katakan ada tiga komponen, mereka yang menjadi tenaga honor itu sendiri, Tim penilai dan juga kami yang bertanggungjawab.
Oleh karena itu bila semuanya jujur tidak mungkin ada orang yang tidak honor diangkat menjadi PPPK, terasnya.
” Kuota kita 900 lebih, Mudah-mudahan dengan kuota yang besar ini seluruh pegawai honor yang memenuhi syarat bisa diangkat sebagai PPPK, ” Harapnya.
Ditambah juga, untuk pegawai honor sudah lebih, jadi kita beruntung karena kita mendapatkan kuota yang besar dan jika semua memenuhi syarat maka semua pegawai honor bisa diangkat. Kalau soal kebutuhan guru belum, sebab kebutuhan guru kita masih kurang banyak guru, akan tetapi kewenangan untuk mengangkat guru ini diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
” Mudah-mudahan dari hasil seleksi ini, ketika PPPK sudah diangkat, maka kita lakukan distribusi guru lagi barulah kita ketahui kebutuhan guru di sekolah ini bidang studi apa yang tidak ada lalu kemudian diusulkan untuk pengadaan yang tentunya dengan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu.
Mudah-mudahan saja yang tidak lolos tetap dapat bekerja walaupun dalam status honor di tenaga kependidikan tapi kita menunggu keputusan dari Menpag,” ungkap Pj Walikota.
Halima Rehatta.
