RIYADH, NUSANTARANEWS.co — Situasi darurat melanda dua bandara utama di Arab Saudi yang mengakibatkan operasional penerbangan lumpuh total. Merespons kondisi kritis tersebut, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh bergerak cepat dengan membuka Posko Pelayanan Konsuler guna mengamankan dan memberikan perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia (PMI) serta warga negara Indonesia (WNI) yang terdampak di wilayah tersebut.
Lumpuhnya aktivitas di dua bandara strategis ini sempat memicu kepanikan di kalangan calon penumpang, termasuk ratusan pekerja asal Indonesia yang tengah berada di area bandara maupun yang sedang dalam proses transit. Guna mengantisipasi dampak yang lebih meluas, KBRI Riyadh langsung menerjunkan tim pelaksana fungsi konsuler ke lapangan.
Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi menegaskan bahwa keselamatan warga negara merupakan prioritas mutlak yang tidak bisa ditawar. Pihak kedutaan kini terus berkoordinasi secara intensif dengan otoritas penerbangan dan keamanan setempat untuk memastikan hak-hak serta ruang aman bagi seluruh WNI.
“Kami telah mendirikan Posko Konsuler 24 jam untuk melayani pengaduan, memfasilitasi logistik darurat, dan memastikan penanganan terbaik bagi para pekerja kita yang telantar di bandara. Tim kami juga terus menyisir lokasi untuk memastikan tidak ada WNI yang terabaikan,” ujar pihak KBRI Riyadh dalam keterangan resminya.
Selain menyediakan tempat penampungan sementara (shelter), Posko Konsuler ini juga memfasilitasi komunikasi antara pekerja terdampak dengan pihak perusahaan atau agensi (maktab) masing-masing. Langkah ini diambil agar status keimigrasian dan kontrak kerja para PMI tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan operasional yang masif.
Hingga berita ini diturunkan, KBRI Riyadh mengimbau kepada seluruh WNI yang berada di Arab Saudi, khususnya yang memiliki jadwal penerbangan dalam waktu dekat, untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, dan segera menghubungi hotline pengaduan darurat posko KBRI jika membutuhkan bantuan evakuasi atau logistik.
Di Jakarta, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Wakil Ketua Umum Kiai Cholil Nafis mengutuk keras serangan asimetris yang menyasar fasilitas publik non-militer ini. MUI mendesak pemerintah Indonesia untuk mendesak dewan keamanan internasional agar meredam eskalasi konflik di Laut Merah.
Sinergi diplomasi preventif dan penguncian sistem pengawasan siber-fisik ini diharapkan mampu mengikis kepanikan keluarga di tanah air, sekaligus memastikan stabilitas pergerakan ekonomi pariwisata religi umat muslim tetap berjalan aman, terukur, dan berdaulat secara berkelanjutan.
[KE/Red]
