NUSANTARANEWS.co, Palu [Sulteng] – Unjuk rasa berbagai elemen yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kota Palu Menggugat di depan Kantor DPRD Sulawesi Tengah, Senin (1/9/2025) kemarin, berlangsung damai, tertib dan kondusif.
Mereka membawa sejumlah tuntutan, seperti penolakan terhadap kenaikan gaji pejabat, keberatan atas pungutan pajak 10 persen, penolakan RUKHUP, serta evaluasi terhadap izin-izin pertambangan di daerah.
Pimpinan dan anggota DPRD Sulteng menemui massa pengunjuk rasa (unras) di halaman depan kantor DPRD jalan Samratulangi kota Palu itu.
Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah Syarifuddin Hafid mengapresiasi aksi unjuk rasa tanpa anarkis, sebagai perwujudan sikap dewasa para demonstran.
“Ini adalah bentuk penyampaian aspirasi yang elegan. Semua berjalan damai, tertib, dan lancar. Kami tentu sangat mengapresiasi sikap dewasa para demonstran dalam menyampaikan aspirasi mereka,” kata Syarifudin Hafid.
Ia menambahkan, DPRD Sulteng selalu terbuka untuk menerima setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme demokratis.
Syarifuddin berujar, kebebasan berpendapat adalah bagian penting dari demokrasi, namun harus tetap dalam koridor aturan hukum dan menjaga ketertiban umum.
Aksi yang berlangsung di halaman kantor DPRD tersebut juga mendapat perhatian serius dari berbagai unsur pimpinan daerah. Hadir langsung Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Anwar Hafid, M.Si., Kapolda Sulteng, Danrem Sulawesi Tengah, Wali Kota Palu, serta seluruh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Anwar Hafid menegaskan pentingnya menjaga ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat.
Ia menilai, aspirasi yang disampaikan dengan cara-cara damai akan lebih mudah diperjuangkan untuk menemukan solusi.
“Pemerintah tidak anti kritik. Justru kami membutuhkan masukan dari masyarakat untuk memperbaiki kebijakan. Yang terpenting, aspirasi disampaikan secara tertib, sehingga bisa kami terima dengan baik dan dicarikan jalan keluar bersama,” kata Anwar Hafid.
Kehadiran para pejabat tinggi daerah dalam aksi tersebut, katat Anwar, merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menghargai proses penyampaian pendapat di muka umum.
“Ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir, mendengar, dan siap berdialog demi kepentingan rakyat,” tambahnya.
Anwar berharap, aksi unjuk rasa yang berjalan damai ini bisa menjadi contoh positif bagi masyarakat Sulawesi Tengah dalam memperjuangkan aspirasi, sekaligus memperkuat sinergi antara rakyat dan pemerintah daerah.
[jgd/red]
