NUSANTARANEWS.co, Medan — Ketua Komisi IV DPR RI, Pangga Susanto, mengaku sedih melihat kondisi Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (PPSB), Gabion, yang sangat bau dan kumuh.
“Saya sedih melihat kondisi pelabuhan yang bau dan kumuh ini. Jadi layak dibangun secepatnya, mengingat dermaga ini dibangun 50 tahun lalu,” kata Ketua Komisi IV DPR RI, Pangga Susanto, saat melakukan kunjungan kerja ke PPSB, Gabion, Kamis (10/4/2025).
Dikatakan, saat ini ada empat pelabuhan perikanan di Indonesia yang masuk dalam program revitalisasi dan membutuhkan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun.
“Kami akan langsung mengirim surat ke Presiden agar rencana revitalisasi empat pelabuhan ini segera terwujud,” ujarnya.
Ketua DPD HNSI Sumut, Zulfahri Siagian, menguatkan penilaian Pangga dan berharap Komisi IV bisa secepatnya mendorong pemerintah untuk membangun PPSB.
Selain itu, Zulfahri juga menyampaikan, harga sewa lahan di PPSB yang cukup tinggi dan minta ditinjau ulang.
“Kami juga berharap ada program hilirisasi terhadap keperluan nelayan karena selama ini yang ada hanya hilirisasi di bidang pertanian,” ujarnya.
Anggota Komisi IV DPR RI, Sturman Panjaitan, mengatakan, kondisi pelabuhan perikanan di seluruh Indonesia hampir sama, yakni bau dan jorok.
“Kedatangan kami ke sini ingin melihat langsung persoalan dan menyampaikan langsung aspirasi masyarakat ke pemerintah,” katanya.
Sedangkan mantan menteri KKP, Rokhmin Dahuri meminta Perindo bekerja secara profesional dan rasional terkait dengan pungutan retribusi.
“Jangan hanya kutip retribusi. Giliran sampah berserakan diserahkan ke PPS Belawan,” ujarnya.
Sebagai negara pemilik pantai terpajang kedua di dunia setelah Perancis, Indonesia hanya memiliki tujuh PPSB padahal seharusnya sudah ada 30 pelabuhan.
“Menurut PBB, satu keluarga nelayan dikatakan sejahtera jika telah memiliki penghasilan minimal 7,5 juta rupiah per bulan,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, Mansyur, mengatakan, saat ini pelabuhan perikanan Belawan tergenang air pasang sebanyak tiga kali dalam satu tahun.
“Sehingga kami sangat berharap pelabuhan ini segera direvitalisasi apalagi sudah lama direncanakan melalui program pinjaman luar negeri,” katanya.
Plt Dirjen Perikanan Tangkap, Lotharia Latif, mengatakan, harga alat PMS sudah turun atau sekitar Rp 9 juta per unit.
“PMS itu dibutuhkan untuk mengikuti standar penangkapan agar ikan yang ditangkap nelayan bisa masuk ke pasaran internasional,” katanya.
Sebanyak 16 anggota Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PPSB dan melakukan peninjauan ke dermaga serta dengar pendapat dengan nelayan dan stakeholder yang hadir, seperti dikutip dari metroonline.co, Kamis (10/4/2025) siang.
(KTS/rel)
