NUSANTARA-NEWS.co, Ambon – Ratusan Pemuda-pemudi yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se kota Ambon yakni, Unidar Ambon, IAIN, Unimko, Stikes pasapua, STIA dan IAKN melakukan aksi unjuk rasa di depan halaman gedung DPRD Provinsi Maluku, Senin (11/04/2022)
Unjuk rasa yang dilakukan tersebut sehubungan dengan sejumlah persoalan kebangsaan mulai dari penundaan Pemilu/penambahan jabatan masa presiden, naiknya harga BBM jenis pertamax hingga terjadi kelangkaan bahan pokok yang berdampak pada naiknya harga bahan pokok.
Atas dasar itu Aliansi BEM mengemukakan empat pernyataan sikap diantaranya, menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan presiden dan wakil presiden karena melanggar pasal 7 undang-undang 1945 tentang masa periodisasi presiden dan wakil presiden yang dibatasi maksimal 10 tahun.
Kedua, mendesak DPRD Provinsi Maluku untuk memanggil dan mengevaluasi Pertamina cabang Ambon terkait dengan kelangkaan BBM jenis Pertamax akibat dari naiknya harga BBM jenis pertamax.
Ketiga, menuntut pemerintah daerah provinsi Maluku untuk mementingkan kesejahteraan masyarakat melalui subsidi atau bantuan langsung tunai terkait dengan kenaikan harga kebutuhan pokok.
Keempat, menuntut pemerintah daerah provinsi Maluku dan DPRD Provinsi Maluku untuk menjaga dan mengelola pasokan distribusi kestabilan harga kebutuhan pokok melalui kebijakan yang tegas dan strategis.
Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury saat menemui para pendemo mengaku, apa yang manjadi tuntutan pendemo akan tetap diteruskan kepada pemerintah pusat.
“Kami akan meneruskan itu kepada pempus sesuai dengan tugas dan tanggung jawab DPRD Maluku, namun untuk diketahui Selasa pekan lalu DPRD provinsi Maluku melalui komisi II telah melakukan panggilan kepada Dirut Pertamina, Dinas ESDMdan kepala perminyakan di kota Ambon dan menanyakan secara langsung terkait masalah kenaikan BBM maupun stok bahan pangan di Maluku.
“Selasa lalu kita sudah panggil Diirut pertamina, dinas ESDMbdan kepala perminyakan di kota Ambon dan menanyakan tentang minyak langkah di kota Ambon,” Ucap Wattimury.
Lanjutnya, pihaknya akan mengagendakan untuk bertemu dengan Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas di Jakarta untuk meminta penjelasan terhadap hal dimaksud.
Dirinya vlberharap, apa uang menjadi tuntutan dalam aksi ini akan menjadi bahan acuan bagi DPRD untuk memperjuangkannya di Jakarta.
“Tidak ada pilihan lain, kita akan berangkat ke Jakarta dan bertanya langsung kepada Menteri dan SKK Migas, diharapkan semua yang diperjuangkan dapat menjawab seluruh persoalan rakyat di Maluku,” ujarnya.
Eda Lesnussa
