NUSANTARA-NEWS.co, Ambon – Dipastikan esok Rabu 06/04/2022) Komisi II DPRD Provinsi Maluku akan memanggil stake holder terkait guna membahas tentang kelangkaan BBM jenis Pertalite di Maluku. Stakeholder tersebut yakni, Pertamina, Dinas Perindag, Dinas Perhubungan dan Dinas Perikanan dan Kelautan.sekaligus meminta data jumlah pengguna BBM pada tiga sektor dimaksud.
Demikian diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Saodah Tethool kepada wartawan di Baileo Rakyat Belso Ambon, Selasa (05/04/2022)
Dikatakan, kelangkaan BBM jenis pertalite terjadi bukan hanya di kota Ambon hampir pada seluruh kabupaten/kota di Maluku. Dirinya bahkan mendapati secara langsung antrian panjang pada sebuah SPBU di Kabupaten Maluku Tengah dengan antrian hampir 1 Km.
Dirinya menyayangkan, sikap pemerintah yang dengan sengaja telah menaikan harga namun jangan mengurangi kuota daerah Maluku, jika demikian sudah pasti akan seperti ini terjadi kelangkaan.
“Kita harus mengambil langkah lebih awal jangan sampai semakin parah dan pada akhirnya harganya melambung lebih tinggi. pemerintah memang sengaja menaikkan harga pertamax dan pertalite namun kuota kita jangan dikurangi dong, ” Ucap Tethool.
Setelah nanti mendengarkan pendapat dari pihak terkait, Komisi III juga akan mengupayakan bertemu dengan BPH Migas di Jakarta dan meminta agar kuota BBM untuk Maluku jangan dikurangi baik Mitan maupun BBM lainnya.
“Kita akan ke BPH Migas juga memperjuangkan tentang kuota BBM kita dan supply ke Maluku harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ” Akuinya.
(Eda Lesnussa)
