Rumra : Ada 13 kerjasama dalam MoU Pemprov Maluku dan Pemprov Sulsel

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Amir Rumra

 

NUSANTARA-NEWS.co, Ambon – MOU kerjasama antara pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dengan Provinsi Maluku yang prosesnya selama ini sudah dilakukan dan tinggal diperpanjang terkait masalah tersebut. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Amir Rumra di kantor DPRD Maluku, Rabu 2/2/2022.

Menurut Rumra, memang proses ini tadi agak sedikit disebabkan masalah internal di Lembaga yang mengakibatkan keterlambatan.

“Memang masalah kerjasama tidak terlalu sulit sebab ini sifatnya saling menguntungkan. Hanya bagaimana sifatnya untuk kita melakukan produk lokal kita terkait dengan itu yang kurang lebih ada 13 kerjasama yang terlibat antara 13 OPD. Hingga poin-poin yang tadi kita bicarakan menyangkut dengan hal tersebut terkait distribusi bawang merah dan masalah buah-buahan termasuk lainnya juga, ketahanan pangan,Begitu juga ada Perikanan dan Pertanian termasuk poin-poin lainnya,” kata Rumra

Intinya kata Rumra, sifatnya untuk menguntungkan antara kedua belah pihak dalam rangka pengolahan termasuk ketersediaan pasar dan segala macamnya. Sehingga memang tadi poin-poin yang sudah kita lakukan, kita mencoba untuk mengkritisi poin-poin tersebut sehingga jangan sampai banyak keputusan kerjasama yang kita lakukan namun tidak memberikan efek kepada masyarakat kita.

“Termasuk di perikanan juga tadi kita kejar tentang pengolahan Terkait Kapal Andon, kita harapkan untuk terus menjaga kondisi kelestarian sumberdaya alam kita dan paling penting adalah kondisi kearifan masyarakat adat kita yang mungkin perlu dijaga betul-betul dan kalau bisa melibatkan ketika kapal yang berasal dari sana dibatasi jumlahnya sekaligus melibatkan anak-anak lokal kita. Kalau datang 2 atau 3 orang harus ikut disitu,” jelasnya.

Hal tersebut yang terkait dengan itu lanjut Rumra, yang termasuk poin-poin dan juga poin-poin lainnya yang menjadi catatan kritis sehingga diharapkan semoga kedepan poin-poin itu harus segera dikirim dan didahului sehingga bisa kita kaji dan lihat. Karena apapun yang kita lakukan dampaknya pasti terhadap masyarakat kita.

“Hal tersebut yang kita harapkan Terkait dengan masalah itu dan kami harapkan semua kebijakan MOU kerjasama apapun yang dilakukan, harus diingat karena kondisi masyarakat adat kita harus dihargai dan dijunjung tinggi sehingga kondisi kearifan lokal kita juga betul-betul dijunjung dan dijaga sehingga siapapun dan dari manapun harus betul menjaga karena ini terkait dengan tatanan adat kita yang ada di provinsi Maluku,” tutup Ketua Komisi I DPRD Maluku.

 

Mohammat Nurlette

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *