Oleh: Naniek S Deyang (eks wartawan senior, aktivis kemanusiaan)
Konglomerat pemilik minyak goreng ini bukan menguasai lahan sawit RATUSAN RIBU HEKTAR tapi JUTAAN HEKTAR. Bahkan ada satu konglomerat pemilik pabrik minyak goreng ternama menguasai tanah negara seluas 7 juta hektar. Baik untuk kebun sawit, tetapi juga untuk hutan tanaman industri.
Inilah negara yang dikuasai oligarki, politik dipegang atau mereka (para konglomerat) yang menentukan siapa yang jadi pemimpin di negeri ini demi kepentinyan usaha mereka.
Tak hanya itu, anak-anak pejabat diajak berbisnis oleh para konglo, agar kuku mereka kuat mencengkram bumi pertiwi dan menghisap kekayaananya habis-habisan. Bahkan meski melakukan kesalahan pun tidak dihukum. Misalnya terbukti melakukan pembakaran hutan tidak dihukum karena pinternya para konglo tidak hanya memberi upeti politik tapi juga mengajak bisnis anak-anak pejabat.
Kembali bicara soal minyak goreng memang sebuah ironi tersendiri. Bagaimana tidak? Indonesia yang memiliki kebun kelapa sawit terbesar di dunia, rakyatnya jejeritan harus membeli minyak goreng yang mahal! Kok bisa? Bisa dong, karena konglomerat lebih suka menjual CPO-nya ke luar negeri, karena harga CPO dunia lagi tinggi-tingginya atau kalau dia produksi minyak goreng, maka hitungan bahan bakunya (CPO) akan dihitung dengan standart harga internasional.
Inilah potret negara kaya raya yang dikuasai para konglomerat! Negara tidak berdaya saat konglomerat membentuk harga-harga untuk rakyat. Apa yang terjadi? Pemerintah justru harus mensubsidi rakyat sebesar 3,6 Triliun dan duit subsidi itu diberikan ke konglomerat minyak goreng untuk bisa membeli 1,2 miliar liter dengan harga 14.000/liter untuk operasi pasar! Sedih nggak kita? Negara harus nyerah pada konglomerat.
Padahal teorinya untuk bisa menjual minyak goreng murah pada rakyat itu gampang. Tidak dengan subsidi. Panggil semua konglomerat ke istana, beri mereka kuota ekspor CPO (ekspor dibatasi), dan sebagian CPO harus produksi minyak murah untuk rakyat. Apa susahnya? Wong tanahnya yang ditanami sawit untuk menghasilakan CPO milik negara kok! Lha kok malah kita keluar duit trilyunan untuk beli minyak ke konglomerat.
Wahai pejabat kalau Anda semua terbebas dari kepentingan pribadi dan politik pasti dengan mudah menjalankan kebijakan pembatasan ekspor CPO dan memaksa konglomerat memproduksi minyak goreng besar-besaran, tapi kalau kalian sudah banyak dapat manfaat juga anak-anak kalian ya susah mau menegakkan keadilan ekonomi, sama susahnya saat kita mau mengurai benang ruwet.
Di jangka panjang, cobalah kembali BUMN Kehutanan itu dorong dan beri konsesi untuk menanam sawit, dan juga dorong mereka ke industri hilir untuk memiliki pabrik minyak goreng. Sehingga konglomerat nggak akan main-main lagi dengan komoditas masal rakyat ini, karena ada penyeimbangnya yaitu BUMN.
(red)
