Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Maluku Minta Maaf Atas Kegaduan Salah Satu Anggota Fraksi PDIP DPRD Maluku

Benhur Watubun

 

NUSANTARA-NEWS.co, Ambon – Kegaduan politik, bisa juga menyebabkan timbul tragedi komunikasi yang dilakukan oleh salah satu anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Maluku . Terkait hal itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Provinsi Maluku, Benhur Watubun meminta maaf kepada seluruh Fraksi PDI-Perjuangan yang ada di DPRD Maluku .

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Maluku Benhur Watubun saat diberikan kesempatan di rapat paripurna dewan, sekaligus menyampaikan permintaan mohon maaf atas pernyataan yang dilakukan oleh salah satu anggota Fraksi PDIP Perjuangan DPRD Maluku, Rabu (30/9/2021).

” Kritikan yang disampaikan oleh salah satu anggota fraksi itu bukan atas nama Fraksi PDIP Perjuangan, melainkan pernyataan pribadi saudara Edwin Adrian Huawe dalam mencermati situasi dan kondisi yang terjadi,” kata Watubun.

” Oleh karena itu jika ada ekses-ekses politik individual dengan tujuan-tujuan terselubung, sebagai Ketua Fraksi saya bertanggung jawab atas seluruh pernyataan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, dan meminta kepada publik untuk menilai terhadap setiap pernyataan yang dikeluarkan oleh anggota DPRD, dan di hari ini pernyataan tersebut telah menimbulkan reaksi publik melalui fraksi-fraksi yang ada di DPRD Provinsi Maluku,” paparnya.

Watubun juga meminta kepada pimpinan DPRD untuk lebih tegas terhadap sikap fraksi-fraksi, karena antara hak dan kewajiban sebagai anggota DPRD harus seimbang. Jika Anggota DPRD melaksanakan hak mestinya juga menunaikan kewajiban sebagai anggota DPRD termasuk menghadiri seluruh rapat-rapat, sebab itu adalah hal yang sangat substansial.

“Karena itu Saya minta pimpinan, apa yang sudah disampaikan oleh seluruh fraksi-fraksi demikian halnya mesti harus dijamin karena itu adalah sebuah kewajiban konstitusional yang telah dilakukan termasuk fraksi PDI-Perjuangan di dalamnya,” kata Watubun.

“Kita telah melakukan pembicaraan-pembicaraan internal termasuk lintas fraksi dan sebagai Ketua Fraksi saya ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembahasan PUA dan PPAS perubahan 2021,” ujarnya.

Watubun meminta kepada Badan Kehormatan sebagaimana tadi yang dimintakan oleh fraksi-fraksi, agar ini diproses sesuai dengan mekanisme perundang-undangan.

“Terima kasih pimpinan, jangan kuatir seluruh tahapan fraksipun telah dilakukan dan kita bertanggung jawab secara hukum secara politik secara moral terhadap seluruh pernyataan yang disampaikan oleh rekan-rekan termasuk fraksi PDIP Perjuangan,” tutupnya.

(ernes)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *