NUSANTARA-NEWS.co, Jakarta – Kasus Covid-19 di luar Pulau Jawa Bali dalam rentang waktu dua minggu terakhir melonjak signifikan.
Mensikapi lonjakan ini, Presiden Joko Widodo meminta anak buahnya,khususnya TNI-Polri untuk merespon cepat, agar lonjakan Covid-19 bisa diredam.
“ Respon cepat. Kebutuhan kita sekarang ini respon cepat karena kelihatannya ini terjadi pergeseran lonjakan dari Jawa –Bali menuju ke luar Jawa Bali,” kata Presiden Joko Widodo, saat memimpin rapat terbatas evaluasi perkembangan PPKM level 4, yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (7/8/2021).
Kenaikan kasus COvid-19 di luar Jawa – Bali, kata Presiden, terlihat dalam dua pekan terakhir.
Tercatat angka kasus positif di luar Jawa – Bali pada 25 Juli 2021 sebanyak 13.200, atau 34 persen dari kasus baru nasional. Kemudian per 1 Agustus 2021 naik menjadi 13.589 kasus atau 44 persen dari total kasus baru nasional, dan per 6 Agustus 2021 naik lagi menjadi 21.374 kasus atau 54 persen dari total kasus baru secara nasional.
“ Saya perintahkan kepada Panglima TNI, Kapolri untuk betul-betul mengingatkan Pangdam, Kapolda, Danrem, Dandim, Kapolres, untuk betul-betul secara cepat merespon dari angka-angka yang tadi saya sampaikan. Karena kecepatan itu ada di situ,” sebut Presiden Jokowi.
Dalam ratas tersebut, Presiden juga menyoroti lima provinsi dengan kenaikan kasus paling tinggi per 5 Agustus 2021, yaitu Kalimantan TImur dengan 22.529 kasus aktif Covid-19, Sumatera Utara dengan 21.876 kasus aktif, Papua dengan 14.989 kasus aktif. Lalu Sumatera Barat dengan 14.496 kasus aktif dan Riau dengan 13.958 kasus aktif.
Kemudian pada 6 Agustus, angka kasus aktif di Sumatera Utara naik menjadi 22.892 kasus, Riau naik menjadi 14.993 kasus aktif, Sumatera Barat naik menjadi 14.712 kasus aktif. Sementara kasus aktif Covid-19 di Kalimantan Timur dan Papua mengalami penurunan.
“Hati-hati, ini selalu naik dan turun, dan, yang perlu hati-hati, NTT. NTT hati-hati,” ujar Jokowi.
Untuk merespons situasi tersebut, Presiden Joko Widodo mengungkapkan ada tiga hal penting yang harus segera dilakukan. Pertama, membatasi mobilitas masyarakat. “Kalau sudah kasusnya gede seperti itu, mobilitas masyarakat harus direm. Yang pertama yang paling penting, ini Gubernur semua harus tahu, Pangdam, Kapolda, semua harus tahu. Artinya mobilitas manusianya yang direm. Paling tidak dua minggu,” jelasnya.
Kedua, Presiden Jokowi meminta Panglima TNI untuk menggencarkan pengetesan dan penelusuran atau testing dan tracing sehingga mereka yang kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif bisa segera ditemukan dan dipisahkan sehingga kasus Covid-19 tidak menyebar luas.
“Respons secara cepat. Karena ini berkaitan dengan kecepatan. Kalau ndak, orang yang punya kasus positif sudah ke mana-mana, menyebar ke mana-mana. Segera temukan,” ujarnya.
Ketiga, Presiden Jokowi menginstruksikan agar para pasien positif Covid-19 segera dibawa ke tempat isolasi terpusat (isoter). Terkait hal tersebut, Jokowi meminta kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota untuk menyiapkan tempat-tempat isolasi terpusat di daerahnya masing-masing dengan memanfaatkan fasilitas umum seperti gedung olah raga, balai, hingga sekolah.
Selain tiga hal tadi, Prosedn Jokowi menyebut bahwa kecepatan vaksinasi juga menjadi kunci dalam penanganan Covid-19. Untuk itu, meminta para kepala daerah untuk segera menyuntikkan vaksin kepada masyarakat begitu mendapatkan stok vaksin.
“Jangan biarkan vaksin itu berhenti sehari-dua hari, langsung suntikkan kepada masyarakat. Habis, minta (pemerintah) pusat lagi. Jangan ada stok vaksin terlalu lama, baik di dinkes maupun di rumah sakit dan puskesmas. Perintahkan segera semua, segera suntikkan. Karena kecepatan ini juga akan memberikan proteksi pada rakyat kita. Akan saya ikuti terus, angka-angka harian ini,” pungkas Presiden Joko Widodo
(sam/red)
