NUSANTARA-NEWS.co, Ambon -Terkait permasalahan yang sedang dihadapi hari ini oleh masyarakat 3 dusun di negeri adat Waai, kabupaten Maluku Tengah, maka kita dari DPRD Maluku memberikan perhatian serius terhadap hak-hak masyarakat yang tidak boleh terabaikan oleh proses pembangunan yang terjadi.
Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD Provinsi Maluku Fauzan Husni Alkatiri di ruangan kerjanya kantor DPRD Maluku, Selasa 5/10/2021.
Sebagaimana kita ketahui hari ini sebut Fauzan, ada kebutuhan mendesak dari pihak pemerintah terhadap pengadaan lahan untuk proyek strateginya yakni pembangunan Ambon New Port dan Lumbung Ikan Nasional (LIN).
“Tentunya dua proyek strategis Nasional ini kita sambut baik sebagai bagian dari usaha memajukan provinsi Maluku, pemerintah tidak boleh lalai dari hak-hak rakyat yang hari ini mendiami tiga dusun tersebut,” ungkapnya.
“Harapan kita kata Fauzan, adalah bahwa dalam usaha-usaha pembebasan lahan, pemerintah harus memperhatikan dengan serius agar hak rakyat yang mesti ditunaikan oleh pemerintah sesuai dengan amanat perundang-undangan yang berlaku dapat tertunaikan secara baik,” harap Fauzan.
Terkait dengan upaya-upaya paksa hari ini yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, tandasnya, maka kita juga meminta perhatian serius dari aparat-aparat penegak hukum agar aksi-aksi seperti ini harus diminimalisir atau dihilangkan.
Menurut Fauzan, gejolak yang terjadi hari ini di masyarakat seperti yang telah saya sampaikan berulang-ulang bahwa, ketika ada protes dari masyarakat maka ini menggambarkan bahwa ada proses sosialisasi yang tidak utuh, tidak tuntas yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga menimbulkan gejolak-gejolak di masyarakat.
“Secara pribadi lanjutnya, saya sudah turun langsung beberapa kali dan bertemu dengan pihak masyarakat.
Pada prinsipnya pihak masyarakat menyambut baik kehadiran dari dua proyek strategis Nasional ini. Hanya saja sosialisasi yang tidak utuh yang kemudian melahirkan gejolak-gejolak di masyarakat,” tutup Fauzan.
Halima Rehatta.
