NUSANTARA-NEWS.co, Ambon – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku Saudah.T.Tethool, kepada wartawan di ruangan komisi kantor DPRD Maluku, Senin 22/8/2021, memberikan penjelasannya terkait masalah listrik oleh PT PLN Maluku dan Utara.
Saudah menjelaskan bahwa, dari 53 daerah terpencil, 16 diantaranya baru diselesaikan masih kurang 40 sekian titik lagi yang harus diselesaikan oleh PT PLN.
Kendalanya menurut ketua komisi II adalah, pemotongan anggaran yang luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
” Dan regulasi yang dibuat di pusat dengan menghendaki agar negara harus (PT PLN), harus menggunakan gas, namun ada kekhususan bagi Maluku yaitu dengan dapat menggunakan Disel dan itu adalah yang dikoordinasikan oleh Gubernur bersama Menteri ESDM. Mudah-mudahan harap Tethool, PT PLN bisa melakukan hal ini dan bekerjasama dengan pemerintah daerah,” ungkap Tethool
Tetholl mengungkapkan, rapat yang tadi dilakukan, dikarenakan tadi ada adik-adik dari HMI Pasir Putih yang menyampaikan kurang lebih ada 578 KK, yang sampai saat ini belum mendapatkan listrik.
” Ini menjadi tuntutan dan harapan sehingga penekanan kepada pihak PLN, Karena Didalam kebijakan pada tahun 2022 mereka masuk dalam perencanaan listrik nyala di 2022.Hingga keinginan masyarakat melalui adik-adik HMI tadi bisa terealisasi,” ucap Tethool.
Bukan pulau Buru saja lanjutnya, Maluku hampir sebagian besar Belum teraliri listrik secara baik.
” Perlahan-lahan kita tata agar Maluku bisa teraliri maka perlu kerjasama bukan saja pihak PLN tetapi pemerintah daerah yang juga harus terfokus tugas dan tupoksinya. Dinas ESDM dan pemerintah daerah juga harus berkoordinasi untuk melihat kebutuhan Maluku ini seperti apa sebab kita ketahui bahwa daerah kita ini sulit untuk membangun listrik disebabkan ada pegunungan, pulau-pulau yang sulit dijangkau dengan baik, contohnya di Kepulauan Aru, disana yang menyala hanya di desa Dobo dipulau-pulau lain sudah tidak ada listrik,” tandasnya.
” Jika disamakan dengan daerah kontinental, itu sulit sekali, didaerah Jawa untuk membangun listrik itu gampang namun membangun listrik di daerah Maluku ini butuh waktu yang panjang. 76 Tahun Indonesia Merdeka ini, daerah-daerah belum merasakan listrik dengan baik. Mudah-mudahan ada kebijakan dari pemerintah pusat dan berbaik hati untuk terus memperhatikan Maluku. Bantuan 60 Mega Wat dari pemerintah pusat hanya difokuskan pada kota Ambon, 60 Mega Wat hanya bisa mengaliri kota Ambon dan sekitarnya, sehingga harus ada kebijakan lagi untuk daerah-daerah lain yang membutuhkan Disel, entah itu pengadaan dari pihak PT PLN ataupun pengadaan dari pemerintah daerah,” tutup Ketua Komisi II DPRD Maluku Saudah Tethool.
(ernes)
