Berita  

Sinergi Kemendagri, KPK, BPKP, dan LKPP Perkuat Pencegahan Korupsi

JAKARTA, NUSANTARANEWS.co – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memperkuat pencegahan korupsi di pemerintah daerah.

Kerja sama ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang digelar di Jakarta.

Rakor tersebut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus, Pimpinan KPK Yohanis Tanak, serta jajaran pimpinan Kemendagri, BPKP, dan LKPP, bersama para gubernur, bupati, wali kota, dan pimpinan DPRD dari berbagai daerah.

Dalam rakor itu, Kemendagri menegaskan pencegahan korupsi harus dimulai sejak tahap awal, bukan setelah muncul kasus. Strategi yang dibangun menitikberatkan pada pencegahan, sedangkan penindakan hukum menjadi langkah terakhir.

Tiga Fokus Utama

Ada tiga sektor yang menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan korupsi di daerah, yakni:

1. Perencanaan dan Penganggaran
Kemendagri mendorong agar perencanaan dan penganggaran daerah disusun secara tertib melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI). Pokok Pikiran (Pokir) DPRD wajib masuk tepat waktu dan anggaran yang dinilai kurang tepat dapat dialihkan ke program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

2. Pengadaan Barang dan Jasa
Pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor paling rawan penyimpangan, mulai dari mark-up harga, konflik kepentingan, hingga proyek fiktif. LKPP diminta memastikan seluruh proses pengadaan berjalan transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pengawasan Internal
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diminta berfungsi sebagai sistem peringatan dini. Pengawasan tidak lagi bersifat formalitas, tetapi mampu mendeteksi adanya kejanggalan sejak dini sebelum anggaran habis dan kerugian negara terjadi.

Cegah dari Hulu

Wamendagri Wiyagus menyampaikan, sinergi empat lembaga ini menjadi langkah penting untuk menyamakan langkah seluruh pemerintah daerah dalam membangun tata kelola yang bersih.

Sementara itu, KPK menegaskan akan terus melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan anggaran. Pendampingan ini diharapkan membuat kepala daerah berani mengambil keputusan yang benar, tanpa intervensi dan konflik kepentingan.

Rakor ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama dan pakta integritas oleh Kemendagri, KPK, BPKP, LKPP, kepala daerah, dan pimpinan DPRD. Komitmen tersebut menjadi janji bersama untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *