LARANTUKA, NUSANTARANEWS.co – Program Big push peternakan dengan serapan angka miliaran rupiah di Kabupaten Flores timur , Provinsi NTT kembali mencuatkan fakta baru.
Pasalnya, bukan sekedar dugaan cacat formil lantaran dokumen perencanaan dan penganggaran serta dokumen pemberlakuan standar harga satuan yang lepas dari pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Flores timur (Flotim), Namun kasus ini ternyata telah menyingung kepatuhan Pemerintah Flores timur terhadap syarat yang telah di tentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, dalam upaya pencegahan tindakan korupsi di daerah.
Dikutip dari halaman resmi KPK RI, lembaga anti Rasuah tersebut telah memberlakukan standar pencegahan korupsi di daerah dalam sistem pengawasan dan pelaporan.
Sistem itu tertuang dalam Monitoring center for pervention (MCP) yang merupakan langkah strategis KPK RI dalam membantu Pemerintah daerah (Pemda) untuk mengukur aksi pencegahan tindakan korupsi dan membantu Kepala Daerah dalam membangun pemerintahan yang akuntabel, transparan dan efisien.
Monitoring center for pervention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, dalam tujuannya untuk mendorong inisiasi dan komitmen Kepala daerah beserta pejabat, ASN daerah termasuk unsur legislatif serta stacholder lainya dalam pencegahan korupsi.
Dalam dokumen MCP KPK RI, pada bagian upaya pencegahan korupsi di daerah jelas tertulis, keberhasilan upaya pencegahan korupsi di daerah sangat ditentukan oleh komitmen yang tinggi dari Kepala daerah berserta jajaran termasuk unsur DPRD.
Kerawanan korupsi didaerah dalam data KPK RI, beberapa diantaranya melingkupi perencanaan program dan penganggaran program serta pengadaan barang dan jasa.
Pada perencanaan program, titik rawan korupsi ada pada proyek tampa perencanaan sebelumnya pada RKPD. Ada juga Pokir DRPD yang tidak sesuai RKPD serta pokir yang dimintai pihak pengusul tampa rincian kebutuhan riil.
Pada bagian penganggaran, titik rawan korupsi didaerah dalan catatan KPK RI ada pada, mark up harga satuan akibat dari Pemerintah daerah tidak menetapkan standar harga satuan(SHS), begitu juga soal penetapan harga satuan yang terlalu tinggi dibandingkan nilai yang berlaku pada pasaran sehingga ada potensi kerugian keuangan Negara.
Potensi korupsi lainnya dalam penganggaran juga terjadi pada, penyaluran bantuan keuangan, hibah, bantuan sosial serta perjalanan dinas.
Tidak transparannya APBD dalam tahapannya juga menjadi potensi korupsi sehingga masyarakat tidak bisa mengetahui penggunaan anggaran daerah.
Pada soal pengadaan barang dan jasa, KPK menyebut titik rawan korupsi ada pada penentuan spesifikasi barang dan jasa. Ada soal penentuan spesifikasi PBJ oleh calon penyedia dan Mark up harga satuan serta kontrak pengadaan barang dan jasa tidak disesuaikan dengan potensi resiko. Kasus rawan korupsi lainnya pada PBJ, ada pada penentuan pemenang lelang sudah lebih dahulu sebelum proses lelang di laksanakan lembaga PBJ.
KPK juga mencatat, rawan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, ada pada soal pemecahan kegiatan
proyek dalam PBJ dan tidak transparannya proses PBJ. Menurut KPK desakan transparansi dalam PBJ terus dilakukan namun lelang secara E purchasing juga menjadi soal karena memiliki celah korupsi.
Merujuk pada skema MCP KPK RI, langkah pencegahan korupsi di daerah terbanyak melalui pengawasan APIP melalui mekanisme Reviu dokumen perencanaan serta Reviu pemberlakuan standar harga satuan (SHS) dan Reviu atas analisa satuan harga(ASH). Penekanan praktek transparansi oleh Pemerintah daerah juga menjadi penekanan sebagai juru kunci pencegahan korupsi didaerah.
MCP KPK RI juga menyebut kelemahan pecegahan korupsi di daerah masih dipengaruhi oleh tidak independentnya kelembagaan APIP. Lembaga APIP dalam tugasnya seakan tersandera dalam tugas pokoknya untuk pencegahan korupsi di daerah, ketika bersinggungan dengan kepentingan Kepala Daerah. Begitu juga belum ada sangsi tegas bagi Pemerintah daerah yang tidak mengalokasikan anggaran bagi pengawasan APIP.
Dalam dokumen MCP KPK menyebut, tingginya kasus korupsi di daerah dapat diminimalisir dengan langkah efektif APIP, melalui probity audit. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan sebuah program berjalan secara konsisten, akuntabel dan transparan sesuai ketentuan undang -undang.
MCP KPK RI, juga memberi penegasan terhadap Pemerintah daerah dalam tujuan pencegahan korupsi di daerah dengan mematuhi ketentuan dalam pemenuhan kelengkapan dokumen sesuai petunjuk dalam pelaporan sebagai upaya pecegahan korupsi di daerah.
Hal yang menjadi rujukan media untuk mengangkat soal pemberlakuan Monitoring center for pervention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) RI di Flores timur berdasarkan fakta soal dalam program Big push peternakan di Kabupaten Flores timur , Provinsi NTT.
Merujuk fakta pemberitaan media pers dari keterangan dinas perkebunan dan peternakan (Disbunter), Kabupaten Flores timur, bisa ditemukan beberapa soal yang wajib digaris bawahi sebagai persoalan yang harus di tindak lanjuti. Dalam catatan media, program Big push peternakan di Flores timur tanpa melalui proses perencanaan dan penganggaran program yang memadai.
Hal ini dibuktikan dalam keterangan Inspektorat Kabupaten Flores timur. Mengerucutnya soal dokumen program baik perencanaan, penganggaran serta penentuan standar harga satuan (SHS) serta analisi harga satuan (AHS) tampa melalui Reviu APIP sebagai gambaran ketidak patuhan Pemerintahan Bupati Anton Doni Dihen dalam menjalankan program pembangunan daerah sesuai syarat regulasi termasuk menjawab Komitmen Pemerintah Flores timur dalam mematuhi isi MCP KPK RI untuk pencegahan korupsi di Kabupaten Flores timur.
Kuat dugaan, adanya desain pada program ini dalam perencanaan dan penganggaran yang merugikan keuangan Negara.
Soal standar harga satuan (SHS ) dan analisis harga satuan (AHS) yang tidak meliwati proses Reviu APIP dalam setiap intem belanja wajib pada program Big push ini, diduga syarat kepentingan yang merugikan keuangan daerah.
Beberapa kalangan di Flores timur menyebut, tampa Reviu APIP dokumen program Big push ini bermasalah dan di duga sebagai upaya dalam membobol keuangan daerah.
Menurut mereka, Mensrea (Niat jahat) itu ada, ketika dokumen -dokumen ini tidak masuk dalam pengawasan APIP.
“Lalu apa yang mau dilaporkan ke KPK RI dalam upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Flores timur, jika Dokumen semuanya tidak di Reviu ?” ujar mereka.
Hal senada juga dikritisi Anton Bulet Rebon (ARB) yang mengkonfirmasi media ini melalui saluran Whats App pada Rabu (11/11/2026).
Soal ini kata Anton Bulet Rbon, tidak perlu terlalu diperpanjang dengan berlarut-larut dalam polemik.
Menurutnya, dorongan publik ke pihak Kejaksaan untuk sesegera memeriksa Bupati Anton Doni Dihen atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan anggaran daerah dalam program ini, tentu beralasan berdasarkan fakta keterangan Pemerintah selama ini dan kondisi lapangan.
Soal kontrak lahan Wolokolo dan lahan pembangunan kadang ayam di Adonara, sebut ABR, jelas cacat formil karena tampa Reviu APIP, tampa perencanaan dan dalam penganggaran sewa lahan, tidak ada rujukan pendasaran harga untuk sewa lahan.
“Pemberlakuan standar harga satuan untuk harga sewa lahan jelas bermasalah. Dan jadi soal ketika Bupati berani menandatangani dokumen sewa lahan tampa melihat sisi administrasi yang perlu dipenuhi” ujar Bulet Rebon.
Anton Bulet Rebon juga mempertanyakan, metode apa yang digunakan Bupati sebagai pendasarannya sampai berani menandatangani kontrak lahan ?.
Harusnya lanjut Bulet Rebon, Bupati musti membaca syarat regulasi yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran dalam implementasi program. Karena menurutnya, ada sekian banyak tahapan yang harus dilalui soal sewa lahan dari perencanaan sewa lahan, pemetaan resiko dan Reviu APIP hingga persetujuan DPRD. Apakah Bupati paham aspek itu ?
Langkah ini sebut Bulet Rebon, tentu tidak perlu disesali karena sudah berlalu dan telah menjadi soal. Harusnya sebagai Kepala Daerah, Bupati harus paham mekanisme regulasi sehingga tidak terjebak dalam pelanggaran konstitusi. Karena jika Bupati benar paham mekanisme dan tidak terburu nafsu dalam mengoalkan program ini, harusnya semua proses ini dibatalkan termasuk sewa lahan, namun faktanya, program ini terus dilanjutkan dalam timpangnya perencanaan dan penganggaran serta lemahnya komitmen untuk pencegahan korupsi di Kabupaten Flores timur.
Hematnya, sebut Anton Bulet Rebon, jika prosesnya tetap di lanjutkan, maka Bupati Anton Doni Dihen, bisa dinilai telah mengambil keputusan secara sadar dengan menyetujui proses cacat formil ini bisa dilaksanakan dengan menggunakan anggaran dalam APBD. Hal ini jelas terbukti dengan di setujuinya proses sewa lahan yang kontraknya ditanda tangani Bupati.
Cacatan lebih pentingnya lanjut ARB, Pemerintahan Bupati Anton Doni Dihen jelas tidak memiliki itikad baik dalam inisiasi dan komitmennya untuk pencegahan korupsi di Flores timur. Bulet Rebon juga menduga, Pemerintahan ini dengan sengaja telah melakukan tindakan mengangkangi regulasi dengan secara sadar menghindari komitmen dalam syarat MCP KPK RI untuk pencegahan korupsi di Kabupaten Flores timur.
Karena bentuk pelanggaran konstitusi dalam syarat perencanaan dan penganggaran tampa Reviu APIP pada program ini adalah dasar riilnya yang tidak bisa ditinjau kembali saat anggaran semua sudah terealisasi dalam progran Big push ini.
“Bukankah jadi soal, ketika semua proses tidak di lakukan dengan perencanaan dan penganggaran yang memadai dan tampa Reviu APIP, tetapi Bupati telah membubuhkan tanda tangannya untuk mensahkan sèwa lahan yang mengakibatkan keluarnya anggaran daerah ?” ujar Bulet Rebon.
Anton Bulet Rebon terus menekankan soal kondisi ini untuk tidak terus diperdebatkan, karena semua akan terus diperjelas, ketika konflik internal pengelolaan program Big Push ini terus tumbuh didalam tubuh Pemerintahan Flotim.
Menurutnya, ketika semua yang terlibat dalam program ini terus berupaya untuk menyelamatan diri dari jeratan hukum, lalu siapa yang harus dikorbankan ?.
Menyentil soal ketidak patuhan Pemerintahan Flores timur terhadap syarat regulasi dan penegasan dalam MCP KPK RI dalam program Big push ini sebut ABR, sesungguhnya telah menyentuh sisi integritas Pemimpin daerah. Tanggung jawab moril terhadap pembangunan masyarakat seutuhnya menurut ABR, seakan kabur dalam prakteknya, tidak terlihat jelas di Pemerintahan Bupati Anton Doni Dihen, buktinya gambaran kepatuhan Pemerintahan yang terus diukur setiap waktunya tampa ada langkah maju.
Buktinya, kepatuhan terhadap syarat regulasi dalam proses pelaksanaan program strategis tidak dilakukan oleh Pemerintahan ini. Padahal jelas, ada ketentuan regulasinya, ada juga penegasan KPK RI pada dokumen Monitoring center for pervention (MCP) untuk tujuan pencegahan Korupsi di Kabupaten Flores timur. Dokumen ini sebut ABR, setiap tahunnya diterima Pemda Flores timur sebagai peringatan dan sebagai syarat pelaporan dalam upaya pencegahan korupsi, Tetapi mengapa Reviu APIP diabaikan oleh Pemerintahan ini ?.
Jika dokumen tidak melalui proses Reviu APIP, lalu apa yang mau di laporkan ke KPK RI dalam pencegahan korupsi di Flores timur ?.
Menurutnya, jika Bupati Flotim membaca dengan baik dokumen syarat pelaporan dalam MCP KPK RI, jelas MCP mewajibkan adanya dokumen Reviu APIP dalam syarat kelengkapan pada dokumen pelaporan. Yang jadi soal, apakah Bupati Flotim membaca dan mengetahui soal MCP KPK dan syarat-syaratnya ?. Karena faktanya, dokumen Reviu APIP pada program strategis dengan serapan anggaran miliaran rupiah tersebut tidak tersedia.
Anton Bulet Rebon, juga meragukan tahapan dalam penganggaran hingga munculnya standar harga satuan pada program ini.
Menurutnya, ketika Pemerintahan Bupati Anton Doni Dihen menghindar dari proses Reviu APIP atas Dokumen pada program ini, berarti tahapan lain hingga lahirnya angka -angka dalam dokumen anggaran tentu cacat prosedural dan wajib diselidiki.
Jika sepintas menyimak angka dalam intem belanja pada program Big push peternakan ini, jelas mengantar publik untuk mempertanyakan keberadaan tim bentukan Bupati dengan surat keputusannya sebagai tim penyususun SHS ?.
Adakah Surat keputusan Bupati soal SHS yang menjadi acuan perencanaan program Big push ini ?.
Jika ada, lanjut ABR, Pemerintahan ini tentu tidak akan menghindarkan dokumem program Big push ini dari pengawasan APIP.
Karena ketika menelusuri lebih jauh, harusnya penentuan SHS mestinya diawali dengan dokumen pelaporan SHS yang memuat kelengkapan data dukung dalam Kertas Kerja sebagai pembanding harga untuk penetuan SHS pada perencanaan program ini.
Menurutnya, dokumen ini menurut keterangan pihak Disbunter tidak ada sehingga wajib dipertayakan pendasaran penetuan SHS sesuai ketentuan regulasi dan penekanan MCP KPK RI.
Menurutnya, tampa kertas kerja, tampa Reviu APIP pada dokumen pemberlakuan standar harga dan analisis standar harga mengarah pada dugaaan mark up harga pada intem belanja di program Big push ini. Hal ini wajib disikapi pihak penegak hukum di Kabupaten Flores timur dan Provinsi NTT.
“Kejaksaan di NTT terkhusus di Flores timur sudah harus bersikap tegas dalam mengambil langkah hukum sesuai ketentuannya. Mengerucutnya dugaan penyalahgunaan anggaran karena ketidak patuhan prosedural adalah celah soal. Pemeriksaan terhadap Bupati Flores timur dan para pihak yang terlibat di program ini sudah harus di lakukan. Jika kita sepakat dengan penegasan dalam MCP KPK RI untuk upaya pencegahan pemyakit korupsi di Flotim agar tidak berkembang lebih luas, maka tugas Kejaksaan adalah menyikapi soal ini” tegas Anton Bulet Rebon.
Karena setiap upaya KPK RI dalam mendorong pencegahan korupsi di Flores timur wajib di dukung karena dalam faktanya, jelas tidak bisa berjalan karena Pemerintahan Bupati Anton Doni Dihen jelas tidak memiliki komitmen dengan fakta bukti dokumen dalam program strategis ini tampa Reviu APIP.
Anton Bulet Rebon juga menyebut, penekanan KPK RI dalam MCP soal transparansi dalam menjalankan roda Pemerintahan, juga menjadi soal. Di Flores timur, transparansi hanyalah slogan tanpa pembuktian.
Untuk itu Bupati Flores timur wajib diperiksa untuk mempertanggung jawabkan soal pada program Big push yang terus bermasalah termasuk ketidak konsistenan Pemerintahan ini dalam upaya pencegahan Korupsi di Kabupaten Flores timur, tutup Anton Bulet Rebon. (MB)
