JAKARTA, NUSANTARANEWS.co – Langkah taktis dan strategis diambil oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan lingkungan serta mitigasi bencana.
Usai menggelar pertemuan intensif bersama 22 pakar lingkungan, sains, dan gambut di Istana Merdeka pada Kamis (24/9/2026), Presiden Prabowo secara resmi menyetujui pembentukan lembaga baru, Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
Keputusan strategis ini diambil sebagai perwujudan komitmen pemerintah untuk mengedepankan aspek pencegahan (preventif) yang dinilai jauh lebih efisien dan berdampak jangka panjang, ketimbang tindakan responsif saat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah meluas.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa BPGMN akan memiliki struktur yang kuat dan lincah, di mana lembaga ini akan berada langsung di bawah tanggung jawab Presiden, bukan lagi di bawah koordinasi kementerian seperti struktur lembaga restorasi sebelumnya.
“Bapak Presiden menegaskan badan ini akan langsung berada di bawah kepemimpinannya, diisi oleh para ilmuwan, akademisi, serta profesional yang kompeten di bidangnya, dan tentunya dilengkapi dengan dukungan anggaran yang cukup agar kinerjanya ekselen,” ujar Raja Juli Antoni di Istana Kepresidenan.
Fokus pada Pencegahan Berbasis Sains dan Penguatan Desa
Pembentukan BPGMN dirancang untuk memberikan dampak nyata pada daerah rawan. Kerja lembaga baru ini diorientasikan langsung ke tingkat tapak (desa).
Salah satu strategi utamanya adalah mengintegrasikan teknologi terkini serta memetakan secara presisi wilayah lahan gambut Indonesia yang mencapai 33 juta hektare.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menambahkan bahwa pelibatan ilmuwan bertujuan agar tata kelola perizinan dan pendataan wilayah konservasi dilakukan satu pintu secara akurat berbasis riset.
Untuk mendukung percepatan penanganan operasional, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga ikut dikerahkan.
Kepala BRIN Arif Satria menjelaskan pihaknya diminta mengawal deteksi dini terhadap titik panas (hotspot) potensial melalui pemanfaatan teknologi, penyediaan sistem water injection, serta pengaktifan kembali Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat desa.
Optimalkan Enam Provinsi Prioritas
Keberadaan BPGMN diharapkan dapat memutus siklus karhutla tahunan yang kerap melanda enam provinsi berbasis gambut utama di Indonesia, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan.
Selain menjaga fungsi ekologis dan mencegah kebakaran yang memakan biaya pemadaman sangat mahal, badan ini juga ditugasi mengidentifikasi pemanfaatan lahan gambut dan mangrove secara lestari.
Langkah ini mencakup pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal melalui budidaya komoditas produktif yang ramah gambut, seperti kopi, sagu, hortikultura, hingga sektor perikanan tangkap.
Pemerintah menargetkan operasional lembaga ini dapat berjalan secepat mungkin agar ekosistem vital nasional dapat terlindungi secara berkelanjutan dengan indikator kinerja yang ekselen. (KE/Red)
