NUSANTARANEWS.co, Jakarta – Dalam upaya mendukung program pemerintah menyediakan hunian layak, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) bekerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Melalui kerja sama ini, disiapkan kuota 6.000 unit rumah terjangkau yang tersebar di seluruh Indonesia khusus bagi pegawai Kemenimipas yang belum memiliki rumah.
Sekretaris Jenderal Kemenimipas, Asep Kurnia, menyebut inisiatif ini merupakan langkah nyata kementerian di bawah kepemimpinan Menteri Agus Andrianto dalam mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto, yakni pembangunan dan renovasi tiga juta rumah. Program ini juga tercantum dalam RPJMN 2025–2029, dengan sasaran masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk prajurit TNI/Polri, ASN golongan bawah, serta pekerja informal.
“Kami telah membuka pendaftaran program kepemilikan rumah subsidi melalui website star-asn.kemenimipas.go.id. Pegawai cukup login dengan akun masing-masing, pilih menu TAPERA, lalu ajukan permohonan melalui submenu Pengajuan, baik untuk KPR konvensional maupun KPR Syariah,” jelas Asep.
Untuk mengetahui detail lokasi, tipe hunian, harga, dan kuota yang tersedia, pegawai dapat mengakses sikumbang.tapera.go.id atau menghubungi layanan BP Tapera di WhatsApp 08118156156 atau telepon (021) 156.
Pendaftaran program ini dibuka 5–12 September 2025. “Kami berharap program ini tidak hanya mendukung agenda Presiden, tetapi juga menjadi solusi nyata bagi pegawai Kemenimipas di seluruh Indonesia,” tambahnya.
Adapun persyaratan yang harus dipenuhi meliputi:
Data detail rumah yang diinginkan (nama, alamat, tipe, luas, harga, dan tautan lokasi);
Surat Pernyataan Belum Memiliki Rumah;
Slip gaji tiga bulan terakhir;
Rekening koran tiga bulan terakhir;
Surat Keterangan Kerja (SK jabatan terakhir).
Informasi lengkap terkait program ini tercantum dalam Surat Sekjen Kemenimipas Nomor SEK-UM.01.01-112 perihal Pendataan Program Kepemilikan Rumah Subsidi TAPERA bagi ASN Kemenimipas, yang dapat diakses melalui tautan resmi kementerian, seperti dikutip dari pendawainvestigasi.com, Minggu [7/9/2025] siang.
[rel]
