LARANTUKA NUSANTARANEWS.co – Angin segar kembali menerpa warga peyintas letusan gunung Api Lewotobi yang berada di pengungsian mandiri di Kabupaten Flores timur, Provinsi NTT.
Pasalnya, ada 118 kepala keluarga dinyatakan oleh Pemerintahan Bupati Anton Doni Dihen tidak dapat menerima dana tunggu hunian (DTH) tahap II tahun 2026 karena alasan tertentu.
Dikutip dari pernyataan Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Flores timur terkait tidak di alokasikan dana tunggu hunian (DTH) bagi 118 kepala keluarga dalam rilis media Pemda Flotim yang di sampaikan Plt. Kalak BPBD Flotim Ariston Tokan akhirnya terbantahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Kepala BNPB pusat, Letjen TNI Suharyanto, S.sos, MM dalam keterangannya dihadapan Bupati, Wakil Bupati dan jajaran Forkopinda Flores timur disaksikan warga peyintas pada (Kamis, 1/10/2026) di lokasi pengungsian mandiri Desa Nobo , Kecamatan Ilebura, menyebut ada informasi yang beliau dapatkan soal polemik dana tunggu hunian (DTH).
Menurutnya, alokasi anggaran DTH oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pusat
sesuai usulan Pemda Flores timur.
” BNPB membayar DTH sesuai yang diajukan Bupati ” ujar Letjen Suharyanto, S.sos, MM.
Yang belum mendapatkan atau namanya belum masuk lanjut Letjen Suharyanto, setelah diajukan ulang, BNPB akan membayar.
” Tidak usah ribut ribut” pinta Letjen Suharyanto.
Soal DTH sambung Letjen Suharyanto, sudah dijawab. Jadi yang belum dapat selama Bupati ajukan ulang karena termasuk korban bencana, BNPB akan bayar.
Menurutnya, janji realisasi DTH di Juli 2026 terpenuhi, hanya sedikit berubah waktunya, sehingga baru di cairkan bulan ini (September,Red).
” Nanti diajukan ulang. Hari ini, pak Bupati bisa ajukan ulang, tanda tangan dan saya bawa. Minggu depan sudah bisa cair, ” ucap Letjen Suharyanto memastikan.
Soal pembangunan hunian tetap (Huntap) mandiri sebut Letjen Suharyanto, diakui bahwa progres relokasi di beberapa daerah bencana yang wilayahnya baru terkena musibah membuatnya tidak bisa tidur.
Terkait relokasi di Flotim membuat Letjen Suharyanto merasa gundah.
Di Aceh dan Sumatera barat lanjut Letjen Suharyanto, BNPB sudah membangun huntap mandiri sekitar 1000 unit, padahal bencana belakangan .
Kerusakan rumah di wilayah tersebut, 30 ribu unit dengan rencana pembangunan 16 ribu huntap untuk relokasi dan 14 ribu untuk mandiri. Targetnya, kata Suharyanto, hingga Desember 2026, ada 5 ribu unit yang bisa selesai terbangun.
Letjen Suharyanto juga mengakui, jika huntara dari Labuan bajo hingga Maumere sudah dibangun dan untuk
di Flores timur yang bencananya sudah terjadi 2 tahun lalu, tidak mungkin masih dengan progres pembangunan huntara.
” Kalau bapak ibu tunjuk tanahnya secara mandiri, langsung kami akan segera membangunnya. Novenber 2026 harus bisa selesai” tegas Letjen Suharyanto.
238 unit yang siap dibangun secara mandiri di Flores timur lanjut Letjen Suharyanto, boleh ditambah. Bila perlu semua yang ada di Huntara yang mau ke mandiri juga bisa, biar cepat selesai.
Menurutnya, angka bantuan perumahan perunit dulunya, Rp. 60 juta, tetapi yang terbaru ini, BNPB mengusulkan ke Presiden Prabowo dan disetujui Rp. 70 juta untuk bangunan rumah dua kamar dengan plafon dan harus dengan lantai kramik.
Dalam pantauan media, kepala BNPB pusat, Letjen Suharyanto, S.sos, MM juga menyerahkan bantuan sembako bagi warga peyintas.
Dalam responnya, beberapa warga penyintas mengapresiasi dan berterima kasih kepada kepala BNPB Letjen Suharyanto, S.sos, MM yang sudah memberi keputusan dan kejelasan soal DTH dan pembangunan Huntap mandiri yang selama ini diabaikan Pemda Flotim dalam informasinya.
Terlihat hadir dalam pertemuan dengan warga peyintas erupsi Gunung api Lewotobi mendampingi kepala BNPB pusat, Bupati Flores timur, Wakil Bupati, Ketua DPRD Flores timur, Kapolres Flores timur, Dandim 1624, Kejari Flotim dan pimpinan OPD di Kabupaten Flores timur. (MB)
