Blora, NUSANTARANEWS.co — Pemerintah Kabupaten Blora akan mengundang Kementerian Pekerjaan Umum (PU) beserta balai terkait untuk datang ke Blora pada 9 Oktober 2026. Agenda utama pertemuan ini adalah meminta penjelasan resmi mengenai progres terakhir dua proyek bendungan yang sedang berproses di Blora, yaitu Bendungan Cabean dan Bendungan Karangnongko.
Bupati Blora,Dr. H. Arief Rohman, S.IP., M.Si.,menegaskan bahwa kedua proyek tersebut merupakan proyek pusat. Karena itu, informasi yang utuh dan final mengenai anggaran, pelaksanaan pekerjaan, hingga pembebasan lahan harus diperoleh langsung dari Kementerian PU. Pemerintah Kabupaten Blora tidak ingin memberikan keterangan yang bersifat spekulatif sebelum ada konfirmasi resmi dari pemerintah pusat.
Forum Konfirmasi pada 9 Oktober 2026
Bupati menyampaikan bahwa pihaknya telah menjadwalkan pertemuan dengan Kementerian PU dan balai terkait pada 9 Oktober 2026. Pertemuan itu akan menjadi forum konfirmasi menyeluruh mengenai perkembangan Bendungan Cabean dan Bendungan Karangnongko.
“Minggu depan kami akan mengundang Kementerian PU, dengan balai juga, terkait progres terakhir. Tanggal 9 kita akan undang Kementerian PU untuk datang ke Blora untuk menjelaskan proyek Cabean dan proyek Karangnongko,” ujar Bupati.
Menurut Bupati, kedua bendungan tersebut masih berada dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah membutuhkan penjelasan terbaru agar langkah pendampingan, koordinasi, dan komunikasi kepada masyarakat dapat dilakukan secara tepat.
Laporan Awal Anggaran Bendungan Cabean
Bupati mengungkapkan adanya laporan awal bahwa anggaran proyek Bendungan Cabean terdampak efisiensi. Dalam laporan tersebut, pekerjaan yang dikerjakan saat ini disebut melebihi nilai kontrak. Namun Bupati menegaskan bahwa informasi itu masih perlu dikonfirmasi lebih detail kepada Kementerian PU.
“Sekilas kami mendapat laporan memang kalau Cabean ini anggarannya kena efisiensi, sehingga yang dikerjakan sekarang sebenarnya melebihi kontrak. Nah, ini akan kita konfirmasi lebih detail,” jelasnya.
Karena itu, pertemuan 9 Oktober 2026 diharapkan menghasilkan penjelasan yang jelas mengenai posisi anggaran, nilai kontrak, realisasi pekerjaan, serta implikasi yang mungkin timbul terhadap kelanjutan proyek.
Pembebasan Lahan Masih Berproses
Selain persoalan anggaran, Bupati juga menyoroti proses pembebasan tanah yang masih berjalan. Biaya pembebasan lahan untuk proyek disebut masih dalam proses penyelesaian. Pemerintah Kabupaten Blora akan meminta Kementerian PU menjelaskan secara rinci tahapan, mekanisme, dan kepastian penyelesaiannya.
“Ini termasuk pembebasan tanah yang sekarang sedang berproses. Untuk lebih detailnya, kita akan tunggu dari Kementerian PU untuk memberikan penjelasan soal proyek Cabean dan Karangnongko,” tambah Bupati.
Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh proses berjalan transparan dan sesuai ketentuan, terutama karena pembebasan lahan menyangkut hak-hak masyarakat.
Makna Penting bagi Masyarakat Blora
Bendungan Cabean dan Bendungan Karangnongko bukan sekadar proyek infrastruktur fisik. Kehadiran kedua bendungan ini memiliki makna strategis bagi pengelolaan sumber daya air, penguatan irigasi, pengendalian banjir, serta pengembangan ekonomi wilayah. Bagi masyarakat Blora, kepastian progres dan penyelesaian pembebasan lahan menjadi hal yang sangat dinantikan.
Pemerintah Kabupaten Blora menempatkan transparansi, koordinasi, dan percepatan penyelesaian sebagai prioritas. Dengan penjelasan resmi dari Kementerian PU, diharapkan tidak ada lagi informasi simpang siur mengenai status kedua proyek.
Penutup
Pemerintah Kabupaten Blora akan terus mengawal proses pembangunan Bendungan Cabean dan Bendungan Karangnongko. Pertemuan pada 9 Oktober 2026 diharapkan menghasilkan kepastian mengenai progres, anggaran, dan penyelesaian pembebasan lahan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar kedua proyek strategis tersebut dapat segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Blora dan wilayah sekitarnya.
[Jeka]
