DPRD Sumut: Alih fungsi hutan penyebab banjir bandang di Humbahas

Teks foto: Pemukiman warga di Humbahas yang diterjang banjir bandang dan longsor. (Dok. Basarnas Medan)

STRATEGINEWS.id, Medan — Banjir bandang dan longsor yang melanda Desa Simangulampe, Humbang Hasundutan (Humbahas) disebut-sebut disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Namun selain curah hujan, alih fungsi lahan dan penebangan pohon dinilai menjadi penyebab bencana tersebut.

“Selain intensitas hujan yang cukup tinggi, kondisi perbukitan kawasan Danau Toba yang beralih fungsi dari hutan menjadi pertanian, termasuk maraknya penebangan kayu serta rusaknya perbukitan, menjadi penyebab utama terjadinya banjir bandang,” kata Sekretaris Komisi B DPRD Sumut, Gusmiyadi, Kamis (7/12/2023).

Politisi Gerindra itu menjelaskan, kawasan hutan lindung di Sumut banyak yang telah hancur dan menyisakan lahan kritis seluas 205 ribu hektare. Lahan kritis di Humbahas sendiri disebutnya mencapai 4,3 ribu hektare.

“Kerusakan perbukitan kawasan Danau Toba dan hutan lindung ini merupakan kejahatan yang luar biasa dan kerusakan hutan lindung ini sudah sangat keterlaluan. di Kabupaten Humbang Hasundutan saja 4.300 hektare lahan kritis secara nyata tersaji di depan mata,” jelasnya.

Pemerintah dan perusahaan swasta dinilai harus bertanggung jawab atas kerusakan lahan tersebut. Hal itu sesuai dengan kajian pihaknya.

“Kami telah melakukan kajian-kajian terkait dengan hal ini. Kami juga sudah memotret siapa saja yang seharusnya bertanggung jawab soal ini. Saya harus tegas menyampaikan, selain Pemerintah, pihak swasta juga harus bertanggung jawab soal ini,” ucapnya.

DPRD Sumut, katanya, juga bakal memanggil Pemprov Sumut hingga pihak swasta terkait dengan lahan tersebut. Hal itu untuk mendalami soal proses izin pemanfaatan hutan.

“Dalam waktu dekat, DPRD Provinsi Sumatra Utara akan berusaha menjadwalkan pemanggilan semua pihak termasuk pemerintah provinsi, pemerintah daerah, serta pihak swasta dan instansi yang memberikan izin atas pemanfaatan hutan di Sumatra Utara,” ujarnya.

Untuk mencegah agar hal yang sama tidak terulang kembali, pemerintah dan seluruh stakeholder terkait diminta agar secepatnya melakukan penghijauan kawasan perbukitan Danau Toba dan menghentikan seluruh aktivitas di perbukitan. Dia menilai, dibutuhkan komitmen yang tegas untuk melakukan pemulihan hutan sesuai dengan moratorium eksploitasi hutan.

“Oleh karena itu, mutlak dibutuhkan komitmen tegas dan tanggung jawab dari pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk menjalankan secara konsisten dan tegas upaya pemulihan hutan melalui kebijakan moratorium eksploitasi hutan, yaitu menghentikan sementara penebangan hutan dan melakukan reboisasi besar-besaran guna menyelesaikan masalah ini,” tuturnya, seperti dikutip dari detikSumut, Jumat (8/12/2023).

Seperti diketahui, banjir bandang dan longsor di Desa Simangulampe ini terjadi pada Jumat (1/12/2023) malam. Ada 12 orang yang awalnya dilaporkan hilang.

Hingga pencarian hari keenam, baru ada dua korban yang ditemukan, sedangkan 10 korban lainnya masih hilang. Tim SAR gabungan telah memperluas area pencarian hingga menyisir perairan Danau Toba. Ada 538 petugas lintas instansi dan organisasi yang dikerahkan untuk membantu pencarian para korban.

(KTS/rel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *