Sudut pandang dan pesan Eko Sukartono bagi kontraktor di Banyuwangi

Eko Sukartono

 

NUSANTARANEWS.co, Banyuwangi – Beredarnya surat permohonan ijin atau pemberitahuan aksi damai yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, 2 Juni 2022 esok, mendapat reaksi dari Eko Sukartono yang tak lain mantan manajer kampanye Ipuk Sugirah lalu.

Dalam isi surat pemberitahuan aksi berisikan bentuk protes atas adanya monopoli program dan atau kegiatan infrastuktur dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan oleh sejumlah oknum orang dekat Bupati Banyuwangi

Eko Sukartono, Ketua Aspeknas Banyuwangi menjelaskan pada NusantaraNews.co saat diwawancarai. Jangan menggunakan aksi karena biayanya mahal misalkan honor pendemo dan sound system.

“Saya berharap kepada penanggung jawab gerakan agar dipikir ulang kembali, karena pergerakan itu juga tidak murah belum sewa sound system, dan honor peserta demo,” jelas Eko.

” Saya  juga mantan manajer kampanye bu Ipuk dan pak Sugirah melihat apa yang akan dilakukan oleh beberapa teman – teman kontraktor turun aksi itu kurang etis. Karena saya lihat yang bertanggung jawab dalam aksi adalah seorang kontraktor yang mendapat kegiatan proyek banyak dari Pemerintah Daerah ( Pemda). Harusnya rekan – rekan langsung menemui Bupati, kalau tidak bisa ya melalui orang – orang disekitarnya saja pasti disampaikan. Buktinya hubungan saya sebagai kontraktor dengan Bupati lancar- lancar saja. Saran saya ke rekan- rekan, jangan memakai gerakan karena situasi khususnya di Banyuwangi ini kan purna pandemi,” ujarnya.

Selain persoalan akan adanya aksi damai pada Kamis, 2 Juni 2022 besok, Eko Sukartono yang merupakan ketua Asosiasi Pekerja Konstruksi Nasional (ASPEKNAS ) juga menghimbau pada semua rekan kontraktor yang ada di Banyuwangi agar gabung dalam 6 Asosiasi kontruksi yang terakreditasi

“Dengan aturan baru yang tertunda 2 tahun. Menurut hemat saya wajib hukumnya bagi semua kontraktor yang memiliki CV. mengikuti aturan baru yang berlaku. Tempo hari sudah ada ketetapan bahwa akhir Desember 2021 yang tidak terakreditasi secara otomatis semua persyaratan nya mati biarpun itu masih hidup SBU nya.
“Beda dengan yang terakreditasi kalau masih hidup masih bisa dilanjut. Maka himbauan saya segera diselesaikan sesuai aturan baru yang sudah ada. Kalau hal ini dilanggar oleh asosiasi, kontraktor bahkan SKPD, maka hukumnya salah,” ungkapnya.

Masih menurut Eko, jika bicara layak, SKPD layak untuk memberi pekerjaan bagi CV yang tidak memenuhi standar sesuai aturan terbaru, cuma harus hati – hati karena perintah aturan itu bukan pada kontraktor tapi pada SKPD atau Pemda pada umumnya dan itu berlaku se Indonesia.

“Kalau itu dipaksakan dan dilanggar ya tinggal tunggu saja pasti akan ada laporan, CV tidak sesuai aturan kok dapat, apalagi dimonopoli orang – orang yang masih bergentayangan itu,” tegas Eko.

(veri kurniawan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *