LARANTUKA, NUSANTARANEWS.co – Polemik proyek pengadaan 700 ekor sapi Bali di Kabupaten Flores timur, Provinsi NTT terus mencatatkan performa buruknya.
Pasalnya, soal proyek pengadaan sapi untuk pemenuhan program Big Push peternakan Pemerintahan Bupati Anton Doni Dihen tahun anggaran 2026 tersebut, hampir berujung fatal lantaran Bupati sempat memaksakan pengurangan kuota dari 700 ekor ke jumlah minimal 150 ekor dengan pola adendum.
Polemik Adendum kontrak yang belakangan memicu beragam respon publik Flotim tersebut, akhirnya juga direspon oleh DPRD dan memunculkan berbagai alternatif skema yang justru terus memicu soal.
Kabar yang diterima media menyebut, penyedia (kontraktor) pengadaan sapi menolak tawaran yang di sampaikan Pemda Flotim yang sudah di bahas dengan rincinya di DPRD. Alasannya jelas, bahwa polemik kesiapan lahan pengembalaan di Wolokolo bukan berhubungan dengan pengadaan 700 ekor sapi yang dikontrakan.
Disisi lainnya, Pemerintahan Bupati Anton Doni Dihen dan DPRD Flotim sebelum pembahasan perubahan APBD 2026, terus gencar menyuarakan skema dalam opsi pengadaan sapi.
Ujungnya, 230 ekor sapi Bali tiba di Larantuka Kabupaten Flores timur pada Senin, 28 September 2026 dalam pengiriman tahap pertama.
PPK pengadaan sapi bali, Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunter) Kabupaten Flores timur tahun anggaran 2026, Yano Hurint yang di konfirmasi media melalui saluran whats app terkait tibanya 230 ekor sapi bali, masih dengan jawaban singkat.
” Nanti dengan Plt Kadisnya saja ” jawab PPK Yano Hurint singkat.
Kondisi ketidak jelasan komitmen Pemerintahan Flores timur akhirnya direspon Anton Bulet Rebon.
Kepada media ini (Senin, 28/9/2026) Bulet Rebon, mempertanyakan komitmen yang di gembar – gembor Bupati Anton Doni Dihen dalam skema yang ditawarkan dalam rapat bersama DPRD Flotim dan disampaikan ke publik Flotim dalam pemberitaan media.
” Akhirnya ketahuan jika, Pemerintahan ini cuma bisa bermimpi tetapi tidak bisa mengeksekusi mimpinya sendiri dan ujungnya menabur soal” ujar Bulet Rebon.
Kaburnya komitmen Bupati Anton Doni Dihen saat ini mulai nampak jelas. Sebelumnya sambung Bulet Rebon, Bupati dalam keterangan medianya di tahun 2025, mengaransi bahwa projek tahun 2026 tidak bermasalah, tetapi mana ?
“Semua sudah dimulai dengan soal dan banyak soal di proyek tahun anggaran 2026 khususnya program Big Push pasti bisa dipresdiksi bakal bermasalah” sebut Bulet Rebon dengan yakin.
Bupati kata Bulet Rebon, memiliki spesialis janji dan Flores timur diselamatkan dengan penangguhan DPRD soal alokasi anggaran untuk budidaya Sereh namun jika DPRD menyetujui alokasi anggaran tanam sereh, bisa dipastin bakal jadi soal juga dikemudian hari.
Fakta hari ini lanjut Bulet Rebon, Narasi kosong itu terbukti, adendum tidak bisa terlaksana dan skema yang di gembar – gembor Pemda Flotim bakal selamatkan uang rakyat cuma janji kosong dan tidak terlaksana. Faktanya , 230 ekor sapi bukan cuma sudah tiba di Larantuka, tapi sudah tiba di Wolokolo hari ini ( Senin, 28/9/2026).
Dan hal ini lanjut Bulet Rebon, sebagai realisasi dari kebohongan Bupati Anton Doni Dihen ke publik Flotim.
Bulet Rebon berharap, Pemerintahan ini fokus menyelesaikan soal yang dikeluhkan masyarakat.
“Hentikan narasi manis dalam janji komitmen yang mau menina bobokan publik Flotim dengan manuver yang tidak penting, tidak jelas dan berujung mencederai harapan masyarakat Flotim terhadap perubahan besar yang di janjikan Pemerintahan ini” tegas Bulet Rebon.
Selama ini sebut Bulet Rebon, publik Flotim sementara menyimak kebingungan yang sedang dipertontonkan Pemerintahan Bupati Anton Doni Dihen dalam mengurus soal peternakan Big Push ini.
Karena publik Flotim paham, program ini tidak direncanakan secara baik. Tidak melalui kajian teknis yang memadai.
Dan Pemerintahan Bupati Anton Doni Dihen secara nyata tidak paham cara mengelola peternakan ini untuk kesejateraan masyarakat Flotim.
Nyatanya, Pemerintahan ini mempermalukan dirinya sendiri dengan tingkah ceroboh. Berkoar dengan penegasan raihan pendapatan tinggi tetapi tampa BUMD. Penegasan untuk pembibitan sapi tapi realitanya Ayam final stok cuma bisa hasilkan telur dan tidak bisa di kawin silangkan laiknya sapi.
Ujung kebingungan Pemda terjadi saat perintah Bupati Anton Doni Dihen untuk adendum dengan tawaran skema yang jelas-jelas aneh tetapi coba dipaksakan. Ujungnya Pemerintahan ini dipermalukan lagi karena 230 ekor sapi tetap di datangkan oleh penyedia dan faktanya telah tiba di Wolokolo.
Bulet Rebon juga menyayangkan tindakan Pemda Flotim dan DPRD yang mengalokasikan tambahan anggaran bagi program Big push peternakan.
Miris sebut Bulet Rebon, sudah tau jika projek Big Push peternakan ini bakal bermasalah dikemudian hari, tetapi di APBD perubahan tahun 2026, Pemda masih mengusulkan tambahan anggaran untuk program ini dan anehnya DPRD serempak menyetujuinya.
Projek Big Push peternakan ini lanjut Bulet Rebon, bakal menguras lebih banyak uang dalam APBD Flotim kedepannya.
Menurutnya, langkah preventifnya, harus dengan ivestigasi oleh pihak aparat penegak hukum(APH) baik di Flores timur dan di NTT.
“Kita sepakat dan mengapresiasi dengan pola pendampingan APH , tetapi jangan mengabaikan kesalahan dalam penggunaan anggaran daerah yang mengorbankan masyarakat Flotim” tutup Anton Bulet Rebon. (MB)
