NUSANTARANEWS.co, Barito Utara – PT Batara Perkasa Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara Mendukung Penuh arahan dari Bupati Barito Utara dalam rapat koordinasi Sinkronisasi TSLP serta Meningkatkan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Gedung Balai Antang Muara Teweh, pada Rabu 12/11/2025.
Seusai mengikuti rapat koordinasi di Gedung Balai Antang Muara Teweh, General Manager PT Batara Perkasa, Erick kepada awak media ini menyampaikan ini baru pertama kali Bupati mengumpulkan perusahaan pertambangan dan perkebunan.
“Jadi tadi itu menindaklanjuti arahan dari Bapak Gubernur karena kurang lebih dua Minggu yang lalu kita juga dipanggil ke Palangkaraya tema nya untuk meningkatkan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Dan kita dari sektor pertambangan ada 4 point yang diarahkan Gubernur dan Bupati diantaranya adalah pajak alat berat, pajak air permukaan, pajak kendaraan bermotor, serta pembuatan rekening di Bank Kalteng,” Ujarnya.
Alhamdulillah, kita dari PT Batara Perkasa mendukung penuh arahan dari Bapak Bupati Barito Utara. Adapun 4 point tersebut 80 persen nya itu sudah terpenuhi semua sama manajemen PT Batara Perkasa. Jadi yang terakhir itu tinggal pembukaan rekening di Bank Kalteng, itu yang sedang saya pelajari tadi dan sudah bertemu juga sama kepala Cabang Bank Kalteng dan Bank Mandiri.
“Sejauh ini kita baru pakai rekening Bank Mandiri tapi cabang yang di Barito Utara. Kemungkinan nanti sesuai arahan tadi 25 persen, coba dialihkan mungkin diawal 2026 kita akan menjajaki. Dan untuk CSR sesuai undang-undang itu 3 persen dari target produksi, keuntungan satu tahun,” Tuturnya.
Kalau PT Batara Perkasa sendiri itu sejak tahun 2022 saya memimpin itu sudah lebih 3 persen. Jadi kalau target produksi 300.000 ton, kita itu sudah diatas 500 juta per tahunnya untuk angka CSR. Cuma kita penyalurannya itu hanya di dua desa yaitu terkait ring satu. Tadi permintaan dari Bapak Bupati kalau bisa dibagi 60/40.
“Mungkin ada prioritas lain seperti pembangunan infrastruktur dan tadi itu ada 3 jembatan hal itu akan kita pelajari, mungkin nanti di CSR 2026 harus disisihkan separuh tidak boleh untuk desa-desa sekeliling saja, tapi dibagi sebagian untuk pembangunan jembatan Barito Utara dan sebagainya untuk desa-desa terkait kita,” Jelasnya.
Sementara itu dari tahun 2023, 2024 dan 2025 itu full semua uangnya sudah keluar. Tadi sebenarnya saya buat catatan kalau diminta saya mau tunjukkan itu, Batara Perkasa keluar di tahun 2024 dan 2025 sudah 500 jutaan cuma tadi kenapa di datanya dinas Sosial tidak muncul. Karena kita laporannya ke SDM, atau mungkin laporan dinas Sosial tadi kurang lengkap.
“Dan tadi banyak teman-teman dari perusahaan tambang yang lain mengatakan kita sudah nyumbang kok belum masuk datanya di dinas sosial kita juga tidak tau. Dinas Sosial itu jarang sekali minta laporan dari perusahaan tambang. Kalau DLH, Minerba dan PUPR itu datanya akur, cocok semua. Cuma dinas sosial belum semua dari 47 perusahaan hanya 25 yang tercatat CSR nya,” Ucapnya. (Led)
