NUSANTARANEWS.co, Jakarta – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, proyeksi produksi beras Indonesia hingga akhir 2025 akan meningkat sebesar 4,1 juta ton, tanpa memerlukan impor.
Melansir dari Antara, Amran mengungkapkan, perhitungan produksi dilakukan secara moderat dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka tersebut menandai capaian tertinggi sejak perubahan metodologi perhitungan produksi beras.
Peningkatan produksi ini, kata Amran, menunjukkan keberhasilan konkret kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat sektor pertanian dan kesejahteraan petani.
“ Produksi padi setara beras pada 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, meningkat signifikan dibandingkan produksi tahun sebelumnya yang berada di kisaran 30 juta ton,” kata Amran.
Amran menambahkan, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saat ini juga sangat kuat, diproyeksikan mencapai lebih dari 3 juta ton hingga akhir tahun, capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Produksi padi setara beras pada 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, meningkat signifikan dibandingkan produksi tahun sebelumnya yang berada di kisaran 30 juta ton.
Amran menambahkan, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saat ini juga sangat kuat, diproyeksikan mencapai lebih dari 3 juta ton hingga akhir tahun, capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Sebagai perbandingan, stok CBP pada lima tahun sebelumnya selalu di bawah 2 juta ton, mulai dari 0,8 juta ton pada 2021 hingga 1,8 juta ton pada 2024.
Sejauh ini, total stok beras pemerintah per 7 November tercatat 3,923 juta ton, terdiri dari 3,743 juta ton CBP dan 180,1 ribu ton stok komersial.
Sepanjang tahun 2025, Bulog telah melakukan pengadaan dalam negeri sebanyak 3,264 juta ton, yang sebagian besar dialokasikan untuk CBP.
Penyaluran CBP ke masyarakat melalui berbagai program telah mencapai 1,031 juta ton dan akan terus meningkat hingga akhir tahun.
Program distribusi tersebut meliputi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan untuk masyarakat terdampak bencana, serta beras untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).
Operasi pasar ini terus didukung pengawasan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras yang melibatkan Polri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bapanas, Bulog, dan pemerintah daerah.
Sumber: Antara
