OPINI  

Kajian Pemotongan Penghasilan Ojek Online untuk Iuran Tapera

Andhika Wahyudiono

Oleh: Andhika Wahyudiono*

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedang mengkaji rencana pemotonganpenghasilan ojek online (ojol) untuk iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, gaji pekerja, baik swasta, PNS, maupun pekerja mandiri, akan dipotong sebesar 3 persen setiap bulannya. Dari jumlah tersebut, 2,5 persen akan dibayar oleh pekerja dan 0,5 persen ditanggung oleh pemberi kerja. Sementara untuk pekerja mandiri, seperti driver ojol, seluruh 3 persen akan ditanggung sendiri.

Kebijakan ini dirancang untuk mengatasi masalah perumahan yang menjadi tantangan besar di Indonesia. Namun, implementasinya pada pekerja ojol memunculkan sejumlah tantangan dan implikasi yang perlu dipertimbangkan secara mendalam.

Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa pemotongan penghasilan ini tidak membebani pekerja ojol yang sudah menghadapi kondisi ekonomi yang tidak stabil. Pendapatan pekerja ojol sangat fluktuatif dan tergantung pada jumlah penumpang atau barang yang mereka angkut setiap hari.

Potongan sebesar 3 persen dari penghasilan mereka bisa menjadi beban tambahan yang signifikan, terutama bagi mereka yang penghasilannya mendekati atau di bawah upah minimum. Oleh karena itu, penting bagi Kemnaker untuk mempertimbangkan dampak finansial dari kebijakan ini terhadap kesejahteraan pekerja ojol.

Selain itu, ada tantangan dalam hal implementasi teknis dan administrasi. Mengingat sifat pekerjaan ojol yang bersifat mandiri dan tidak terikat oleh kontrak kerja formal, mengatur pemotongan penghasilan secara otomatis bisa menjadi rumit. BP Tapera harus mengembangkan sistem yang efektif untuk mengelola kontribusi dari pekerja mandiri ini, memastikan bahwa mereka yang berpenghasilan di bawah upah minimum tidak diwajibkan untuk berpartisipasi, namun tetap memberikan opsi bagi mereka yang ingin ikut serta secara sukarela.

Implikasi lain yang perlu diperhatikan adalah potensi reaksi dari pekerja ojol terhadap kebijakan ini. Jika tidak dikelola dengan baik, kebijakan ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan resistensi dari komunitas pekerja ojol. Sosialisasi yang baik dan konsultasi publik yang melibatkan pekerja ojol serta penyedia platform digital sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami tujuan dan manfaat dari Tapera. Kemnaker harus memastikan bahwa masukan dari pekerja ojol dipertimbangkan dalam penyusunan regulasi teknis, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih adil dan dapat diterima oleh semua pihak.

Namun, jika tantangan-tantangan ini dapat diatasi, kebijakan ini memiliki potensi untuk memberikan manfaat jangka panjang. Dengan adanya Tapera, pekerja ojol dapat memiliki kesempatan untuk menabung secara teratur untuk kebutuhan perumahan mereka. Ini bisa menjadi langkah penting dalam meningkatkan akses mereka terhadap perumahan yang layak, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, dengan melibatkan pekerja ojol dalam program ini, pemerintah menunjukkan komitmen untuk inklusivitas dan kesetaraan dalam akses terhadap perumahan, tidak hanya bagi pekerja formal tetapi juga bagi pekerja di sektor informal.

Pemotongan penghasilan ojek online (ojol) untuk iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) adalah kebijakan yang kompleks dengan berbagai tantangan dan hambatan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari pekerja ojol terhadap pemotongan penghasilan mereka. Pekerja ojol memiliki pendapatan yang fluktuatif dan bergantung pada jumlah pesanan yang mereka terima setiap hari. Potongan sebesar 3 persen dari penghasilan mereka bisa dirasakan sebagai beban tambahan yang berat, terutama bagi mereka yang penghasilannya sudah pas-pasan atau di bawah upah minimum.

Selain itu, masalah administratif juga menjadi hambatan yang perlu diperhatikan. Pekerja ojol biasanya bekerja secara mandiri dan tidak terikat oleh kontrak formal dengan perusahaan.

Hal ini membuat pengelolaan pemotongan penghasilan untuk iuran Tapera menjadi lebih rumit.

BP Tapera perlu mengembangkan sistem yang efisien untuk mengelola kontribusi dari pekerja mandiri ini, sambil memastikan bahwa mereka yang berpenghasilan di bawah upah minimum tidak diwajibkan untuk berpartisipasi.

Tantangan lainnya adalah dalam hal sosialisasi dan edukasi. Banyak pekerja ojol mungkin tidak memahami sepenuhnya manfaat dari Tapera dan mengapa mereka harus membayar iuran. Penting bagi pemerintah untuk melakukan kampanye sosialisasi yang efektif untuk memastikan bahwa semua pekerja ojol memahami tujuan dan manfaat dari program ini.

Dari sisi implementasi, pemotongan penghasilan ojol untuk Tapera juga memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, platform digital, dan pekerja ojol sendiri. Perlu ada kesepakatan bersama tentang bagaimana sistem pemotongan akan dilakukan dan bagaimana manfaat dari program ini akan disampaikan kepada pekerja ojol.

Meskipun memiliki tantangan yang signifikan, kebijakan pemotongan penghasilan ojol untuk Tapera juga memiliki implikasi positif yang besar. Dengan adanya Tapera, pekerja ojol dapat memiliki kesempatan untuk menabung secara teratur untuk kebutuhan perumahan mereka.

Ini bisa menjadi langkah penting dalam meningkatkan akses mereka terhadap perumahan yang layak, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, kebijakan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk inklusivitas dan kesetaraan dalam akses terhadap perumahan, tidak hanya bagi pekerja formal tetapi juga bagi pekerja di sektor informal.

Secara keseluruhan, pemotongan penghasilan ojol untuk iuran Tapera adalah langkah yang kompleks dengan berbagai tantangan dan hambatan yang perlu diatasi. Penting bagipemerintah untuk mempertimbangkan dengan cermat semua aspek yang terkait dan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses penyusunan dan implementasi kebijakan ini.

Dengan pendekatan yang tepat, kebijakan ini memiliki potensi untuk menjadi langkah positif dalam mengatasi masalah perumahan di Indonesia dan menciptakan kesetaraan akses terhadap perumahan yang layak bagi semua pekerja.

*) Dosen UNTAG Banyuwangi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *