NUSANTARANEWS.co, OKU Selatan – Perhelatan akbar dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden pada 14 Februari 2024 sudah berlalu,namun ternyata banyak meninggalkan cerita-cerita pilu dan menggores hati bagi para penyelenggara / badan adhoc yang dibentuk dan di SK kan oleh KPU hampir sebulan yang lalu.
Salah satunya cerita miris yang diutarakan dan disampaikan oleh salah satu KPPS ( Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ) dari ujung kabupaten Oku selatan ini,tepat nya berada di kecamatan mekakau ilir.
KT ( inisial ) seorang anggota KPPS menceritakan kepada tim media bahwa dana operasional yang mereka terima dari PPS di desanya beberapa hari sebelum hari pemilihan hanya sebesar 2 juta 800 ribu saja, sedangkan sebagaimana diketahui besaran dana operasional yang dikeluarkan KPU untuk KPPS di tiap TPS ( Tempat Pemungutan Suara ) nya sekitar Rp 4.688.000
Tentu dengan perihal masalah dugaan adanya pemotongan Dana Operasional tersebut menjadi keluhan dan akhirnya menjadi buah bibir di kalangan masyarakat pasca proses pemilihan pileg pilpres tersebut.
“ Kami selaku anggota KPPS hanya menerima dana operasional tersebut sebesar 2.800 ribu setiap TPS nya,“ Ucapnya kesal
Diceritakannya juga sebagaimana yang disampaikan oleh PPS didesa nya,bahwa dari PPK – dana operasional yang diterima sebesar 3.300 ribu,tapi kemudian PPS menyunat dari dana tersebut dengan bermacam- macam alasan sehingga total yang KPPS terima cuma tersisa 2.800 ribu tersebut.
Dalam hal ini tentu menjadi pertanyaan,bagaimana pertanggung jawaban dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mekakau ilir yang juga diduga turut terlibat melakukan pemotongan uang operasional KPPS yang dimaksudkan.
Dikatakan KT juga kepada awak media ini, bahwa jumlah uang yang diterima oleh masing masing KPPS untuk setiap TPS nya sangat jauh berbeda dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh KPU.
“Di desa-desa yang lain semua sama,KPPS hanya menerima 2.800 ribu,tapi di desa Kepayang bahkan KPPS hanya menerima kisaran 2 juta saja” tambahnya kemudian.
Diketahui juga bahwa pada pileg pilpres 2024, ada 77 TPS yang tersebar di 15 desa untuk se kecamatan Mekakau Ilir.
“ Jika saja setiap TPS dana nya dipotong hampir 2 jutaan, maka kemana saja anggaran tersebut, sedangkan yang kami ketahui dana operasional yang dari KPU itu semestinya mutlak punya kami KPPS,” lanjut KT geram.
KT berharap dengan media ini agar bisa mengungkap dan memperjelas kemana saja aliran Dana operasional KPPS dan oknum siapa saja yang bermain dalam dugaan pemotongan dana operasional KPPS tersebut.
Selanjutnya tim media berencana akan terus mendalami serta berkoordinasi dengan KPU Oku selatan,bila memang ditemukan adanya pemotongan maka tentu akan dikordinasikan juga dengan pihak penegak hukum.
( YL/WG )
