Oleh: Achmad Nur Hidayat, MPP., Ekonom UPN Veteran Jakarta
Sebuah negara yang berdiri kokoh di pundak prinsip-prinsip keadilan sosial seharusnya dapat memberikan jaminan pendapatan yang merata kepada seluruh rakyatnya. Namun, realitas di lapangan nampaknya masih jauh dari harapan tersebut. Meski Pemerintah bangga mengumumkan rata-rata pendapatan per kapita sebesar 5,000 USD per tahun, pandangan ini nyaris mengecoh keadaan sebenarnya.
Pertama-tama, angka tersebut nampaknya hanya mewakili kemakmuran di wilayah-wilayah tertentu, seperti Jakarta atau Bali. Kenyataannya, sebagian besar daerah, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, masih merasakan kekurangan kesejahteraan.
Ketidaksetaraan pendapatan yang memprihatinkan terlihat nyata, mempertanyakan keabsahan angka-angka rata-rata yang terkesan disajikan dengan warna keberhasilan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ketimpangan pendapatan di Indonesia masih cukup tinggi. Pada tahun 2022, rasio gini di Indonesia sebesar 0,384. Angka ini masih di atas batas ideal yang ditetapkan oleh Bank Dunia, yaitu 0,3.
Selanjutnya, beralih pada isu utang negara yang mencapai angka menggemparkan 8040 triliun. Di tambah lagi Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengumumkan rencananya untuk menarik utang sebesar Rp600 triliun pada tahun 2024,Pertanyaan yang timbul adalah, “Uangnya kemana?” Seolah-olah utang tersebut telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, namun kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana tersebut menciptakan keraguan.
Apakah uang tersebut digunakan untuk pembiayaan proyek strategis yang memberikan dampak positif bagi masyarakat, ataukah justru lenyap tanpa meninggalkan jejak manfaat yang signifikan?
Perlindungan Konsumen
Sementara itu, isu pinjaman online (Pinjol) menjadi sorotan karena makin banyaknya kisah korban yang terjerat dalam perangkap utang yang tidak adil. Pemerintah seharusnya turut bertanggung jawab dalam melindungi rakyatnya dari praktik pinjol yang merugikan.
Keberadaan peraturan yang tegas dan penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku pinjol perlu menjadi prioritas, demi keadilan dan perlindungan konsumen.
Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), guru malah menjadi profesi yang paling banyak terjerat dalam masalah pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal. OJK mencatat sebanyak 3.903 aduan masyarakat terkait pinjol ilegal hanya dalam rentang waktu singkat, mulai dari 1 Januari hingga 29 Mei 2023. Data ini menciptakan suatu pemandangan yang memprihatinkan, seakan memberikan cerminan keadaan ekonomi dan keuangan para pendidik di tanah air.
Tidak kalah penting adalah isu perpajakan yang masih belum mencapai tingkat keadilan yang diharapkan. Tax policy yang merata, kepatuhan dalam pembayaran pajak, dan penanganan tuntas terhadap kebocoran perlu menjadi agenda utama.
Agar tidak ada lagi celah bagi oknum yang menghindari kewajiban pajak mereka, perbaikan dalam sistem perpajakan harus dilakukan secara menyeluruh dan transparan.
Terakhir, isu daya beli petani dan perdagangan domestik menciptakan ketidakpastian dalam ekosistem pertanian. Permasalahan impor yang tidak terkendali dapat merugikan para petani lokal, yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan negara.
Perlu adanya langkah-langkah konkret untuk mendukung daya beli petani dan menjaga keseimbangan perdagangan dalam negeri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), NTP nasional pada bulan November 2023 sebesar 105,68. Angka ini turun 0,86 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat 106,60. Penurunan NTP ini menunjukkan bahwa daya beli petani di perdesaan telah menurun
Solusi Konkret
Solusi konkret untuk meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan di Indonesia adalah dengan mendekati ketimpangan pendapatan. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan redistribusi yang lebih efektif dan memperkenalkan program bantuan sosial yang lebih akurat, khususnya di daerah yang masih tertinggal. Transparansi dalam pengelolaan utang harus ditingkatkan, melibatkan publik dengan laporan reguler dan audit independen.
Perlindungan konsumen, khususnya guru dari pinjol ilegal, perlu diperkuat dengan sanksi yang tegas dan pelatihan keuangan. Reformasi perpajakan yang progresif dan dukungan untuk petani lokal juga penting. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan terwujudnya perubahan positif dalam kehidupan rakyat Indonesia.
Secara keseluruhan, pemikiran kritis terhadap berbagai isu di atas adalah langkah awal yang penting untuk membangun fondasi kebijakan yang lebih solid. sebagai masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan kejelasan dan keadilan dari pemerintah, serta mengingatkan bahwa setiap langkah kebijakan haruslah mencerminkan semangat keadilan sosial yang menjadi inti negara ini.
